TPID Kalbar Terbaik se Kalimantan

30
TERBAIK SE KALIMANTAN. Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji menerima penghargaan TPID Terbaik se Kalimantan yang diserahkan Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Kamis (26/7). Humas Pemprov for RK
TERBAIK SE KALIMANTAN. Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji menerima penghargaan TPID Terbaik se Kalimantan yang diserahkan Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Kamis (26/7). Humas Pemprov for RK

eQuator.co.idPONTIANAK-RK. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mendapatkan Penghargaan TPID Award Nasional. TPID Kalbar didaulat sebagai yang terbaik se Kalimantan.

“Penghargaan yang didapat ini karena hasil kerja kita semua yang berkomitmen untuk menstabilkan harga baik di provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Sekda Kalbar H. M Zeet Hamdy Assovie, Jumat (27/7).

TPID Kalbar pada dasarnya mulai dibentuk sejak tahun 2014. Melalui Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 194/EKBBANG/2014 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kalbar.  Selanjutnya, pada 2017 Pemprov Kalbar melakukan Restrukturisasi TPID Kalbar melalui Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 157/EKON/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kalbar yang ditetapkan pada 10 Februari 2017.

Pada struktur baru ini, Gubernur merupakan Ketua TPID. Sekda sebagai Ketua Harian, Kepala Kantor Bank Indonesia Wakil Ketua I, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wakil Ketua II, dan Kepala Biro Perekonomian Sekretaris sekaligus Kepala Sekretariat TPID.

“Pemprov Kalbar juga mendorong terbentuknya TPID kabupaten/kota se Kalbar. Mengingat bahwa TPID kabupaten/kota yang mengetahui kondisi terkini di daerahnya terkait kondisi pengendalian harga,” tuturnya.

Penghargaan TPID Terbaik se Kalimantan diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait pengendalian inflasi Tahun 2018 yang digelar di Jakarta, Kamis (26/7). Sementara pada tingkat kabupaten/kota, Pontianak berhasil masuk dalam nominasi 3 besar TPID terbaik se Kalimantan.  Rakornas mengangkat tema ‘Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Berkualitas’.

“Prestasi ini berhasil dicapai berkat strategi, peran aktif, dan sinergi pengendalian inflasi di Provinsi Kalbar yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, segenap instansi terkait, dan BI Kalbar,” demikian M Zeet.

Sementara Kepala BI Kalbar, Prijono mengatakan, TPID Award merupakan buah dari adanya koordinasi serta sinergi yang baik dari seluruh tim.
“Dengan penghargaan yang diraih ini, tentu bukan dari pemerintah atau BI saja, namun ini juga merupakan buah dari koordinasi serta sinergi yang sangat baik dengan seluruh anggota TPID,” terangnya kepada Rakyat Kalbar.
Pemerintah daerah, BI, Bulog, serta seluruh instansi lain menjadi tim dari TPID. Tim ini dibentuk tidak lain dalam rangka melakukan pengendalian inflasi di daerah.
“Tentu keberhasilan atau penghargaan yang diberikan ini juga berdasarkan penilaian. Tim penilai melihat bahwa Pemprov Kalbar dengan TPID-nya telah bekerja sungguh-sungguh,” sebutnya.
Lebih dari itu, dengan terkendalinya inflasi tentu diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya di Kalbar.
“Dengan harapan agar masyarakat dapat lebih sejahtera kedepannya,” harapnya.

Dalam hal ini TPID terus berupaya meningkatkan koordinasi serta sinergi untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi pengendalian inflasi yang dapat diimplementasikan dan terukur. Tentu dalam hal ini yang menjadi utama adalah bagaimana mengupayakan inflasi terkendali dan berada dalam sasaran target inflasi nasional.
“Ini kembali lagi, perlu sinergi, sebab hal ini tidak dapat dilakukan sendiri, perlu adanya kerjasama dengan seluruh pihak dan lembaga serta institusi terkait lainnya yang menjadi utama, seperti sinergi antara Pemda dan pemerintah pusat,” paparnya.
Prijono mengatakan, terkait komoditas yang kerap menyumbang atau terjadinya inflasi di Kalbar, berada dalam kontrol pemerintah pusat dan Pemda. Adanya pengendalian inflasi seharusnya lebih dapat dikelola.

“Sementara komoditas yang harganya diatur olehpPemerintah pusat memang memerlukan koordinasi, tapi bukan berarti tidak dapat diatasi,” pungkas Prijono.

 

Laporan: Rizka Nanda, Nova Sari

Editor: Arman Hairiadi