Membangun Kota Pontianak mutlak harus total seluruh wilayah tanpa pilih kasih. Tak hanya pembangunan fisik, mental spiritual dan sosial termasuk harmonisasi toleransi diperlukan buat pertumbuhan kota modern yang kian pesat. H Paryadi,S.Hut.MM.
eQuator.co.id – Pontianak. Kandidat Wali Kota Pontianak periode 2018-2023, H Paryadi,S.Hut, MM, angkat jempol dengan kemajuan ibukota Provinsi Kalbar di bawah Wali Kota Sutarmidji satu dekade terakhir.
“Karena itu, Wali Kota kedepan harus mampu berprestasi bukan saja mempertahankan kemajuan yang sudah dicapai Pak Midji. Tak bisa sekadar biasa-biasa saja menjabat lima tahun, harus meningkatkan prestasi. Membangun ibukota Kalbar ini perlu berfikir dan berbuat mengantisipasi 25 tahun kedepan, bahkan 40 tahun,” ungkap Paryadi, Kamis (10/8) di Graha Pena Kalbar, Kantor Redaksi Harian Rakyat Kalbar.
Paryadi diundang Redaksi sebagai bakal calon Wali Kota Pontianak dalam diskusi dan wawancara khusus terkait Pilkada 2018, untuk menunjukkan keseriusannya di antara belasan bakal calon. Apa saja ide atau gagasannya, rencana program yang dikutipnya dari visi-misi, Termasuk Program Dana Rp2 Milyar per Kelurahan. Selain di halaman utama, para calon ditampilkan secara komplit pada eQuator.co.id.
Ada sejumlah masalah yang dikemukakan, dalam program pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan fisik dan non fisik, hingga sosial kemasyarakatan. Termasuk kebhinekaan, toleransi, agar Kalbar yang masih tercatat sebagai zona merah konflik horizontal, bisa ditekan dan diminimalisir bahkan disingkirkan.
“Membangun Kota Pontianak tidak bisa terlepas dari historis, tak boleh melenceng dari struktur kota perdagangan dan jasa, dan basis masyarakatnya termasuk agama. Keberhasilan pembangunan dua periode 2004-2007 harus dijaga, ditingkatkan, dimaksimalkan. Jangan sampai tidak bisa dilanjutkan atau malah terjadi kemunduran,” tegas mantan Wali Kota Pontianak ini.
Calon Wali Kota urutan kedua setelah Sutarmidji pada periode lalu, selain masih muda dan enerjik, punya pengalaman lumayan di bidang politik dan pemerintahan. Latar pendidikan bekas aktivis ini pun cukup mendukung, termasuk pengalaman di dunia bisnis.
“Kita lihat pelayanan publik sudah baik, harus ditingkatkan dan penggunaan teknologi perlu dimaksimalkan. Contohnya Akte Kelahiran, yang bahkan bisa kelar dalam satu jam pun bisa. Dan pola kerja itu bisa diterapkan di semua bidang pelayanan dan pembangunan. Itulah yang saya katakan nantinya kita perlu lompatan jauh ke depan sebagaimana Pak Sutarmidji keberhasilannya diakui secara nasional,” ujar Paryadi serius, sambil tersenyum, “Saya apresiasi betul Pemerintah Kota, kita respek dan memberikan apresiasi yang tinggi.”
Karena itu, Paryadi mengakui kalau semua kandidat adalah lawan berat di Pilkada 2018. Pemimpin Kota Pontianak kedepan harus inovatif dan tidak bisa biasa-biasa saja melewati rutinitas pemerintahan lima tahunan. “Saya pikir bahwa hari ini cukup berat, dan ini tantangan besar untuk kemimpinan akan datang, sehingga perlu totalitas untuk itu semua,” ujarnya tanpa berkedip.
Seluas Kebun Sawit
“Menata kota sudah cukup cepat. PR kedepan adalah menghapus ketimpangan yang masih ada, dan bagaimana menggali partisipasi masyarakat. Meminimalkan disparitas pembangnan dan anggaran penting agar partisipasi masyarakat tumbuh merata di semua kawasan dari barat ke timur, utara dan selatan,” urainya.
Paryadi tidak ingin ada wilayah yang dianaktirikan. Semua kawasan harus saling saling mendukung. Dengan memahami struktur yang ada, kesinambungan proses pembangunan di Kota Pontianak ini bisa merata. Tak hanya bicara soal demokrasi atau politik, ekonomi, pendididkan, kesehatan, kehidupan sosial masyarakat perlu perhatian. “Semua harus dipahami,” katanya.
Salah satu solusi terbaik menurut adalah membenahi disparitas pembangunan dan anggaran sehingga semua wilayah Kota Pontianak terkoneksi yang menumbuhkan partisipasi masyarakat terutama di bidang ekonomi dan kemandirian, sekalian mengatasi .
“Kota Pontianak butuh infrastruktur yang memadai untuk mengatasi crowded dengan, setidaknya, empat jembatan yang saling connecting antarwilayah. Bukan saja mengatasi masalah kemacetan itu saja, tapi menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, membangun pemukiman berkualitas dengan partisipasi masyarakat,” kata mantan anggota DPRD Kota Pontianak itu.
Pasalnya, kemacetan kini kian mengkhawatirkan yang akhirnya akan menyaingi Jakarta yang jauh lebih luas. “Sementara Kota Pontianak ini sempit, luasnya hanya sekitar 10 ribu hektar, itu seluas kebun sawit satu perusahaan. Satu konsesi lahan untuk perkebunan sawit dan tidak bisa bertambah lagi,” ungkap S1 jebolan Fakultas Kehutanan Untan itu.
Untuk mengurai kemacetan yang notabene problem serius kota yang terus bertumbuh, diam-diam ternyata Paryadi sudah memikirkan solusi jangka panjang mengantisipasinya. Sebab, dia memprediksikan Kota Pontianak akan terjadi kemacetan total dua tahun kedepan. Kondisi itu dilihat pertambahan kendaraan seperti deret hitung, sedangkan pertumbuhan jalan baru nyaris statis.
“Kemacetan ini sudah menjadi makanan sehari-hari di Kota Pontianak, baik pagi, siang, sore dan kita tidak bisa menutup mata untuk hal ini. Harus ada solusi menguraikan macet secara terkoneksi,” katanya menawarkan.
Ia sangat mendukung pemerintah kota sudah menyiapkan pembangunan Jembatan Landak yang sangat vital saat ini, Ini harus didukung dan dilanjutkan pemerintahan selanjutnya. Tapi tidak cukup satu jembatan saja.
Dari beberapa diskusi dan kajian yang diperolehnya dari sejumlah pakar, dan data yang dihimpunnya selama ini, Kota Pontianak harus memiliki banyak Jembatan karena wilayah yang dibelah oleh sungai. Untuk memperpendek jarak transportasi/mobilisasi masyarakat antar kecamatan menuju pusat kota dan sebaliknya, dibutuhkan banyak jembatan dilihat dari struktur wilayah yang hanya seluas satu konsesi perkebunan sawit itu.
“Sedikitnya Kota Pontianak ini butuh empat jembatan untuk mobilisasi orang dan pendistribusian barang maupun transportasi. Tentu Kota Pontianak tak sendiri, harus bekerja sama dengan kabupaten terdekat misalkan saja Mempawah dan Kubu Raya. Pendanaan pun tak bisa dengan APBD tapi perlu dukungan Pusat dan sumber-sumber lainnya,” urai Paryadi.
Untuk itu butuh kajian-kajian mendalam berbagai aspek, mulai dari dana, teknis hingga sosial kemasyarakatan. Dan sekaranglah harus diletakkan dasar atau fondasi membangun Kota Pontianak Oke, kedepan.
“Jangka panjang itu semua sangat diperlukan. Kita sudah harus meletakkan dasar dan merancang dari saat ini untuk Kota Pontianak 40 tahun yang akan datang. Tak cukup lima tahun Masyarakat membutuh jangka panjang untuk infrastuktur,” tegasnya.
Periode lima tahun pemerintahan, menurut bekas aktivis mahasiswa ini, jangan digunakan untuk kepentingan posisi jabatan. Dibutuhkan pelayan masyarakat, abdi Negara, yang meletakkan dasar untuk jangka panjang.
“Kita tidak boleh melihat solusi hanya untuk dapat mengatasi solusi hingga lima tahun kedepan. Harus menatap dan berfikir untuk jangka panjang. Mengingat Kota Pontianak ini luasnya sempit, kurang lebih hanya 10 ribu hektar saja. Kalau di kabupaten ini hanya sekelas kebun sawit. Semua masalah perkotaan harus diatasi sehingga menjadi ibukota Kalbar sebagai kota pemerintahan, kota perdagangan dan jasa, kota pendidikan juga, dan urban dari kabupaten sekitarnya bahkan se provinsi,” pungkasnya perihal masalah perkotaan dengan populasi 500 ribu penduduk.
Inovatif
Untuk berani maju sebagai calon Wali Kota, Paryadi sudah menyusun visi-misi dan pelaksanaan program sejak dini. Bahkan program unggulan telah dipersiapkannya dengan matang bersama pakar. Terlebih Kota Pontianak ini sudah melangkah jauh sebagai kota modern dengan pelayanan masyarakat yang sudah cukup baik.
“Mudah dan cepat prosesnya ini yang diinginkan masyarakat. Tentunya kedepannya akan lebih baik lagi, dan tak juga terus menerus berinovasi. Dengan pemikiran-pemikiran yang inovatif, sebagaimana tantangan zaman teknologi. Pelayanan gratis dan cepat sangat diharapkan masyarakat,” ujarnya.
Kota ini diakui Paryadi bukan lagi menuju barometer, melainkan sudah menjadi barometer Kalbar. Itu yang harus diketahui. “Kedepan, inovasi seorang pemimpin akan membawa kota ini semakin maju dengan standar pelayanan yang sudah baik ditingkat lagi. Satu lagi, kedepan Kota Pontianak harus terus menambah prestasi-prestasi nasional,” janji Paryadi.
Bagaimanapun, partisipasi masyarakat sangatlah pentingnya untuk menata dan membangun Kota Pontianak. Pemerintah kedepan perlu mendengar keluhan masyarakat bahwa masih ada ketimpangan dalam pembangunan.
“Tentunya ini menjadi PR bersama. Karena sebaik apapun pemerintah pasti ada keluhan dari masyarakatnya. Yang terpenting bagaimana meminimalkan keluhan dengan percepatan kebijakan pembangunan maupun penganggaran,” tegas Paryadi.*
Achmad Mundzirin*