eQuator.co.id – Badung–RK. Penegasan Presiden Joko Widodo soal posisinya yang netral dalam pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar tak begitu saja diterima tokoh senior Akbar Tandjung. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu bahkan menilai, ada intervensi dari pihak luar di arena munaslub sebagai situasi yang sama sekali tak terbantahkan.
Salah satu indikasinya adalah manuver Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di arena munaslub. Luhut terpantau aktif memanggil sejumlah bakal calon ketua umum (caketum).
Meskipun Luhut juga kader Golkar, Akbar melihat dia tetap sebagai representasi kekuasaan atau pemerintah. Turunnya tangan kekuasaan ke Munaslub itu dinilainya membuat pertarungan para bakal caketum menjadi tidak sehat.
”Saya memang sudah mendengar ada campur tangan pemerintah dalam menentukan siapa yang akan menjadi ketua umum Partai Golkar ke depannya. Tentu saja hal ini membuat saya sedih, melihat Partai Golkar yang hampir hancur ketika tumbangnya rezim Orde Baru dan mampu bertahan kini kondisinya seperti ini,” ujar Akbar kemarin (16/5).
Akbar mengakui, dua sosok bakal caketum, yaitu Ade Komarudin (Akom) dan Setya Novanto (Setnov), yang selama ini menjadi pusat perhatian pemerintah. Keduanya didukung oleh pemerintah, tapi melalui dua sosok yang berbeda. Isunya, papar Akbar, Akom didukung Wakil Presiden Jusuf Kalla, sementara Setnov didukung Luhut.
”Campur tangan seperti ini seharusnya tidak terjadi karena para pemilik suara memilih secara fair dengan melihat visi-misi, rekam jejak, PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tak tercela, Red), latar belakang profesi, dan sebagainya,” tutur ketua umum Partai Golkar periode 1999–2004 itu.
Akbar menduga, ada tarik-menarik kepentingan antara Presiden Jokowi dan Wapres JK soal figur Ketum Golkar nanti. Apalagi, sebagai partai besar, Golkar kaya akan pengalaman politik dan mampu berkontribusi terhadap kebijakan pemerintah.
”Yang jelas, kalau seperti ini petanya, bisa saja ada konflik di pemerintahan antara RI 1 dan RI 2,” tegasnya.
Sebagai salah seorang kader senior yang masih aktif di Golkar, Akbar menegaskan tidak senang dengan situasi itu. Namun, dia tidak mau menyerah dan akan berusaha ”menyelamatkan” Partai Golkar dari intervensi penguasa.
”Saya tidak rela Golkar hanya dijadikan alat oleh mereka,” tegas dia.
Sinyal adanya manuver Luhut sudah terdengar sepekan sebelum pelaksanaan munaslub. Saat itu dia memanggil sejumlah ketua dewan pimpinan daerah (DPD) I Golkar di Jakarta untuk melakukan konsolidasi. Agendanya adalah pemenangan Setnov. Luhut selama ini tidak pernah memungkiri bahwa dirinya secara pribadi adalah pendukung mantan ketua DPR tersebut.
Setelah munaslub resmi dibuka Sabtu lalu (14/5), Luhut semakin berani dan percaya diri. Dia sempat ”memanggil” setidaknya tiga bakal caketum. Yaitu, Setnov, Priyo Budi Santoso, dan Indra Bambang Utoyo.
Hanya saja, tersirat dari komentarnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menepis campur tangan yang disebut oleh Akbar. Ia justru mengingatkan agar munaslub berjalan demokratis. Tanpa ada intervensi.
“Kalau diskusi-diskusi saja bolehlah,” kata JK di Jakarta.
Dia pun enggan berkomentar soal Luhut yang berada di Bali. JK hingga kemarin masih berkantor di Istana Wakil Presiden di Jakarta. Dia belum memastikan untuk ke Bali. Meskipun dari awal JK juga diminta untuk menutup acara munaslub.
“Tunggu kapan mereka akan tutup,” tuturnya.
Ia pun menolak anggapan bahwa ketua partai tidak boleh rangkap jabatan. Dia menyebutkan ada banyak sekali contoh ketua partai yang juga menjadi ketua di lembaga pemerintahan.
“Pak Zulkifli jadi ketua juga diterima,” ujarnya.
Zulkifli yang dimaksud JK tentu saja Ketua MPR Zulkifli Hasan. Saat ini dia menjadi ketua umum Partai Amanat Nasional.
Di level daerah, imbuh JK, rangkap jabatan seperti itu juga jamak terjadi. Bahkan, menjadi kebanggaan tersendiri bagi partai dan orang tersebut. “70 persen ketua (partai, Red) ya rangkap jabatan,” ujar mantan ketua umum Partai Golkar ini.
Saat JK menjabat ketum partai Golkar, dia juga menjadi wakil presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono. JK menjadi ketua Partai Golkar pada Oktober 2004-Oktober 2009. Pada tahun yang sama dia juga menjabat Wakil Presiden ke-10.
Dia pun heran bila ada yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk memperkuat pelarangan rangkap jabatan. Lantaran, dalam budaya perpolitikan di Indonesia rangkap jabatan itu tidak menjadi soal. “Saya pikir presiden tidak sampaikan itu (larangan rangkap jabatan, Red),” ujar dia.
Seperti diberitakan, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa ada catatan tambahan terkait posisi bakal caketum yang tampaknya menyasar pada bakal calon tertentu. Menurut Luhut, Presiden kurang nyaman kalau caketum itu rangkap jabatan.
Demisioner, Ical
Jabat Ketua Wanbin
Kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum Partai Golkar resmi berakhir tadi malam (16/5). Melalui rapat paripurna munaslub di Bali Nusa Dua Convention Center, Ical akhirnya ditetapkan demisioner. Laporan pertanggungjawabannya diterima seluruh peserta munaslub.
Diterimanya pertanggungjawaban Ical sudah terekam saat pandangan umum DPD I Golkar bersama sepuluh ormas pendiri dan pendukung. Seluruh DPD dan ormas Golkar menyatakan menerima pidato laporan pertanggungjawaban Ical. Mayoritas juga mendorong Ical mendapat posisi ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar. Lembaga baru itu diusulkan dalam munaslub untuk menggantikan posisi Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar yang kini diketuai Akbar Tandjung.
Dalam pidatonya, Ical mengucapkan rasa terima kasih atas kepercayaan sebagai ketua umum Partai Golkar. Ical juga menyatakan kesiapan untuk menjabat ketua wanbin sebagaimana rekomendasi yang muncul. ”Saya menyerahkan sepenuhnya ke mekanisme yang berlaku. Saya tidak akan meninggalkan kalian,” ujarnya.
Ical mengatakan, ada sejumlah tugas yang selama ini belum selesai. Salah satunya ialah mendorong pemerintah memberikan gelar pahlawan bagi mantan Presiden Soeharto.
”Ini adalah sambutan terakhir saya sebagai ketua umum Golkar. Terima kasih kepada pimpinan sidang yang sudah menyelenggarakan munaslub ini dengan baik,” ucapnya. (Jawa Pos/JPG)
