eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Sebanyak 1.891 personel Polda Kalbar ditugaskan memback up seluruh Polres, mengamankan Pemilu 2019. Sabtu pagi (13/4), dilakukan pergeseran pasukan ke seluruh wilayah Kalbar.
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan, pergeseran pasukan ini untuk memberikan keyakinan yang menandai amanya penyelenggaraan Pemilu 2019, sebagai agenda nasional. “Para personel ini akan kita BKO untuk membantu Polres-polres di Kalbar sampai tanggal 21 April nanti,” kata Kapolda, usai Apel Pergeseran Pasukan Operasi Mantap Brata 2019 Dalam Rangka Pengamanan TPS Pemilu 2019 di Wilayah Hukum Polda Kalbar, Sabtu pagi (13/4) di halaman Mapolda Kalbar.
Didi menuturkan, secara keseluruhan pelibatan kekuatan pengamanan dari unsur Polri dan TNI yang dikerahkan sebanyak 12.776 personel. Terdiri dari 6.743 personel Polri dan 6.033 TNI, serta unsur Linmas sebanyak 32.998 personel yang tersebar di 16.499 TPS.
Didi melanjutkan, sebelumnya sudah laksanakan Apel Pasukan Bersama TNI, guna melihat mengecek kesiapan akhir seluruh personel pengamanan, termasuk kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya. “Ini sebagai bentuk keterpasukan unsur lintas sektoral dalam mengamankan dan menyuksekan pemilu 2019,”paparnya.
Didi optimis dengan kesiapan gelaran Pemilu 2019, dan siap menjadikan pesta demokrasi akbar ini berlangsung aman, nyaman, dan sejuk. Ini dikatakannya, karena telah berkaca dari gelaran Pilkada 2018 lalu, menggunakan sistem yang sama dan terbukti berlangsung aman dan sukses. “Kita juga lakukan pergeseran pasukan pada pilkada kemarin. Alhamdulillah, terbukti aman, lancar, dan terkendali,” ujarnya.
Memasuki masa tenang pemilu, Didi menyebut, pihaknya akan berkerja sama dengan seluruh stakeholder dan instansi terkait guna pengamanan. “Pihaknya akan bersama pihak terkait melakukan patroli, komunikasi, dan kegiatan bersama dengan TNI, KPU, Bawaslu dan semua stakeholder terkait, guna mencegah timbulnya gangguan kamtibmas, ” ungkapnya.
Dia menuturkan, telah memetakan indeks kerawanan pemilu yang sudah dipetakan.” Ada tujuh dimensi indeks potensi kerawanan pemilu yang sudah dipetakan, dari tujuh dimensi itu ada 22 variabel dan 103 indikator. Kita sudah petakan untuk 16.499 TPS,” tuturnya.
Dari pemetaan itu kita juga melakukan pola pengamanan, terhadap TPS-TPS ini yang terdiri dari tiga kriteria pola pengamanan. Kriteria pertama, adalah gangguan kamtibmas mulai gangguan yang cukup rendah, cukup tinggi, dan tinggi. Kedua, perhelatan politik dari daerah tersebut, mulai dari yang biasa tidak ada masalah dengan perhelatan politik, rendah, cukup tinggi dan tinggi begitu juga dengan yang lainya. “Pola aman dengan pola 148. Jadi 1 anggota Polri dibantu dengan teman-teman dari TNI, mengawasi 4 TPS dibantu oleh linmas TPS delapan orang. Masing-masing TPS ada dua linmas, mau di pintu masuk dan diluar, itu kalau kondisi aman,”ungkapnya.
Aman karena kriterianya tadi, tingkat kejahatan dan gangguan kamtibmas rendah, perhelatan politik di daerah tersebut rendah. Kemudian, kondisi geografisnya juga tidak sulit. “Kemudian rawan satu. Polanya 136. Satu anggota Polri mengawasi tiga TPS dibantu dengan enam linmas. Kalau rawan dua, 124. Yang ketiga 112. Satu anggota polri mengawasi 1 TPS dibantu dengan dua linmas,” paparnya.
Pola ketiga ini terkait dengan kondisi geografis Kalbar. Menurutnya, pada pemilu kali ini petugas kepolisian memiliki beberapa tugas pokok, seperti pengamanan TPS dan kantor-kantor penyelenggara pemilu.
Meski demikian, Didi mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan adanya potensi gangguan keamanan yang menjadi atensi. Ini yang dikatakannya harus dijadikan untuk bahan perhatian, ditangkal, dan harus di deteksi. Diantaranya adalah praktik-praktik kecurangan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pihak penyelenggara, pemilih, serta pihak lainnya yang dapat memicu penolakan maupun protes yang dapat berujung pada konflik. “Saya minta, khususnya anggota Polri tidak ada yang main-main dengan praktik curang. Karena tugas kita adalah mengamankan, melancarkan, dan mensukseskan,” tambahnya.
Dia juga menegaskan kepada setiap petugas yang mengawasi setiap TPS untuk dapat meyakinkan pemilih, penyelenggara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bahwa Polri dan TNI ada disekitar mereka, dan siap mengawal. Sehingga ini dapat menimbulkan rasa tenang dan aman, serta menghilangkan rasa was-was. “Kemudian masalah ancaman fisik dan non-fisik terhadap keaman para calon maupun pemilih, dan ancaman dari pihak tertentu yang menginginkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Ini juga menjadi atensi penting harus dan wajib dikendalikan setiap petugas,” lanjutnya.
Disini, lanjut Kapolda peran polri harus dapat menjamin dan meyakinkan setiap pemilih yang datang ke TPS agar dapat menyuarakan hak politiknya dengan aman dan tenang tanpa adanya kekhawatiran. Selanjutnya, ancaman terhadap linhgkungan, pengrusakan fasilitas umum, dan sarana prasana penunjang pemilihan suara, seperti TPS, kotak suara, alat komunikasi dan debagainya. “ini juga termasuk dalam jangkauan pengamanan kita. Maka dari itu personel yang bertugas di tps-tps harus fokus dan jaga pandangan dilokasi agar tak terjadi pelanggaran-pelanggaran, setidak-tidaknya apa yang terjadi di tps petugas harus mengetahuinya,” paparnya.
Dia juga menegaskan, Polri sangat siap untuk mengantisipasi setiap hal yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas, seperti uang yang dapat menimbulkan kegaduhan keamanan di gelaran pemilu 2019. Karena sebelumnya, baik TNI maupun Polri telah mengambil beberapa langkah guna mempersiapkan segala hal yang perlu dilakukan, agar pemilu berlangsung aman dan sukses. Seperti deteksi dini, cegah dini, deteksi aksi, dan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memberi solusi terbaik dalam menjadi situasi pemilu berlangsung kondusif.
Kapolda juga berpesan kepada seluruh personel untuk tetap menjaga profesionalitas dan netralitas dengan menghindari seluruh tindakan yang berbau kontra produktif yang berujung pada gangguan saat pemilu. “Jadikan ini sebagai momentum untuk meingkatkan semangat sebagai anggota polri dalam bekerja. Laksanakan tugas kepolisian sehingga kita dapat menjadi contoh dan menjadi bukti kepada masyarakat bahwa polri bersama unsur stakeholder pemilu 2019, siap untuk mengawal, mengamankan, serta mensukseskan pemilu 2019 ini,” terangnya
Usai apel, juga dilanjutkan dengan pengarahan oleh KPU dan Bawaslu Kalbar kepada jajaran kepolisian. Pada kesempatan ynag sama pula dilakukan simulasi mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan tujuan agar personel kepolisian mengerti tugas masing-masing.
Laporan: Andi Ridwansyah
Editor: Yuni Kurniyanto
