eQuator.co.id – Melawi-RK. Tahun lalu angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Melawi mencapai 12,54 persen, sehingga tertinggi di Provinsi Kalbar. Data tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Melawi.
Kepala BPS Kabupaten Melawi, Sugeng menjelaskan, batas garis kemiskinan ditetapkan dengan pengeluaran sebesar Rp461.462. Artinya jika dalam pengeluaran penduduk per kapita per bulan di bawah pengeluaran tersebut maka akan dianggap penduduk miskin.
“Penentuan garis kemiskinan itu berdasarkan dari garis kemiskinan makanan dan non makanan. Konsumsi makanan dan bukan makanan rata-rata per penduduk per bulan sebesar di bawah batas garis sebesar yang telah ditentukan,” ujar Sugeng, baru-baru ini.
Dalam menentukan penduduk miskin di Melawi, Sugeng menuturkan, BPS melakukan survei terhadap 520 rumah tangga. Penentuan tingkat kemiskinan kemudian dihitung dengan menjumlahkan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.
Menurutnya, garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum. Setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Dengan paket kebutuhan dasar makanan yang diwakili 52 jenis komoditi. Sedangkan garis kemiskinan non makanan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Dari angka 12,54 persen tersebut, Melawi memiliki tingkat penduduk miskin terbanyak bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalbar. Artinya dibandingkan dengan kabupaten lain Melawi merupakan urutan nomor satu penduduk miskin.
“Faktor penyebabnya bisa berbagai macam. Salah satunya sembako yang mahal serta infrastruktur yang belum memadai, sehingga Melawi belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin,” jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan data BPS Provinsi Kalbar, tingkat kemiskinan Kabupaten Melawi sepanjang 2014-2017 memang terbilang stagnan. 2014, persentase kemiskinan di Melawi mencapai 12,40 persen, 2015 di angka 12,57 persen, 2016 angka kemiskinan meningkat menjadi 12,63 persen dan pada 2017 mencapai 12,54 persen.
Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin menanggapi ihwal tingginya angka kemiskinan di Melawi. Data BPS tersebut bisa menjadi cerminan kondisi penduduk Melawi saat ini yang cukup banyak hidup digaris kemiskinan.
“Karena itu, perlu ada langkah-langkah konkret dari pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Persoalannya, kondisi ekonomi global saat ini juga ikut mempengaruhi tingkat masyarakat. Pengaruh rendahnya harga jual komoditas masyarakat, seperti karet dan hasil pertanian lainnya. Sementara di sisi lain harga sembako terus mengalami kenaikan,” ucap Abang Tajudin.
Apalagi selama ini intervensi program untuk masyarakat miskin lebih banyak dilakukan pusat. Seperti adanya program keluarga harapan, penyaluran beras sejahtera dan program pemberdayaan lain.
“Untuk itu, kami kira perlu ada program dari Pemerintah Melawi agar bisa membantu masyarakat di daerah. Apalagi selama ini jargon kepala daerah kita. Yakni, membangun dari desa dan di desa inilah justru banyak terdapat penduduk miskin,” ulasnya.
Persentase tingkat kemiskinan Melawi yang masuk peringkat pertama di Kalbar jelas merupakan sebuah peringatan bagi para pengambil kebijakan di Melawi. Karena itu, perlu dilakukan upaya strategis sehingga tingkat kemiskinan bisa kembali turun.
“Kalau pembangunan infrastruktur, kita lihat sebenarnya sudah lumayan. Apalagi kini desa juga sudah memiliki anggaran Dana Desa. Perlu perhatian juga dari pemerintah agar desa bisa lebih diarahkan membuat program pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan program pembangunan infrastruktur desa,” tegasnya.
Reporter: Dedi Irawan
Redaktur: Andry Soe
