eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Gubernur Kalimantan Barat Drs Cornelis MH meminta komitmen instansi vertikal yang menangani pembangunan di Kalbar, agar tidak berhenti di tengah jalan. Jika ada permasalahan segera dikomunikasikan dengan Gubernur, sehingga tidak perlu terjadi stagnasi program yang sudah direncanakan Pemerintah.
“Kalau ada masalah (program pembangunan nasional) segera dikomunikasikan dengan Gubernur. Pejabat yang mewakili Kementerian yang tidak bisa bekerja sama dengan Gubernur tolong diganti,” tegas Cornelis, ketika menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI, di Istana Rakyat Kalbar, Senin (1/8) malam.
Kunker Komisi V dipimpin Lasarus SSos MSi ini beranggotakan 12 orang dari berbagai fraksi. Mereka didampingi para Dirjen Kementerian, seperti Hermanto Dardak dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Direktur Kepelabuhan Kementerian Perhubungan Mauritz H. M. Sibarani, Kementerian PDT dan BMKG serta Basarnas. Sementara Gubernur, selain didampingi Kepala SKPD terkait dan hadir juga Wali Kota Pontianak H Sutarmidji SH MHum.
Dijelaskan Cornelis, berbagai pembangunan di Kalbar dari program pemerintah nasional sedang berjalan. Pembangunan perbatasan agar tetap lanjut, karena Pemerintah Provinsi Kalbar tidak lagi ada usulan yang baru, kecuali pengembangan Kota Pontianak.
Secara khusus Cornelis juga memberikan masukan kepada Kementerian PU yang merupakan mitra Kerja Komisi V, agar betul-betul mengawasi pembangunan jalan paralel perbatasan dan PPLB. Jangan sampai ada permasalahan terkait teknis yang dapat merugikan negara lain. Seperti halnya pembangunan drainase jangan sampai pembuangannya ke negara lain.
“Demikian juga halnya dengan Jalan dari Anjungan ke Jagoi Babang yang merupakan jalan nasional agar mulai dilebarkan. Karena di Malaysia, perbatasan Serikin sudah siap,” jelas Gubernur.
Demikian juga dengan pelabuhan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah agar bisa direalisasikan. Selama ini kesulitan ekspor CPO dari Kalbar berpengaruh terhadap kesejahteraan petani, karena tandan buah segar (TBS) belum bisa bersaing.
“Selama ini jalur ekspor dinilai tidak strategis karena harus ke Dumai, atau ke Surabaya, kemudian baru menuju luar negeri,” ungkapnya.
Yang tidak kalah penting juga, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pembangunan Jembatan Paralel Landak di Pontianak dan Jembatan Kapuas III yang menghubungkan Sungai Rengas dan Wajok Hulu sepanjang sekitar 3,1 kilometer yang terdiri dua bagian.
“Jembatan ini merupakan bagian dari Rencana Trase Outer Ring Road Kota Pontianak,” pungkas Gubernur.
Sementara itu, Lasarus mengatakan, kedatangan mereka untuk penyusunan program yang akan dilaksanakan di APBN 2017.
“Kami menghimpun masukan dari Kalbar terkait program strategis untuk menentukan skala prioritas, karena anggaran belanja negara terbatas,” ujarnya.
Legislator PDIP Dapil Kalbar itu menuturkan, terkait progres pembangunan strategis di Kalbar untuk penambahan panjang runway Bandara Supadio, pembangunan pelabuhan Kijing akan segera dilakukan. Khusus pelabuhan Kijing tinggal menunggu izin dari Kementerian Perhubungan.
“Pelabuhan Kijing untuk menjawab tantangan Kalbar yang harus sudah memiliki pelabuhan internasional, karena yang ada saat ini sudah tidak mungkin di perlebar lagi, dan hanya bisa dilakukan efisiensi,” lugasnya.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Arman Hairiadi
