eQuator – Singkawang-RK. Dari sekitar 500 tenaga terapis gigi (dulunya perawat gigi) di Kalbar, hampir setengahnya masih berstatus honorer. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, serta Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan porsi untuk mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kalau tidak ada porsi untuk menjadi PNS, tolonglah menadi honor daerah,” kata Toto Hartanto AMdKG, Ketua Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI) Kota Singkawang ditemui sebelum dibukanya Musyarawah Daerah (Musda) IV PPGI Kalbar di Hotel Dangau Singkawang, Sabtu (14/11).
Toto mencontohkan, di Dinas Kesehatan Kota Singkawang tidak ada seorang pun yang tenaga terapis gigi. “Di Kota Singkawang ini yang ada tenaga terapis giginya hanya di RSJ. Sedangkan di Dinas Kesehatan tidak ada,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Ketua PPGI Pusat, Evi Nofia juga menyampaikan hal senada. “Sedikit saja permohonan kami, berikan porsi kepada tenaga terapis gigi, kalau perawat lain dan bidan diberikan perlatihan, kami juga. Selama ini perawat gigi belum pernah dibina seperti itu,” ungkapnya.
Dia juga berharap, pemerintah daerah memberikan porsi bagi tenaga terapis gigi untuk menjadi PNS, tentunya disertai dengan fasilitasnya. “Jabatan fungsional perawat gigi dulunya hanya terampil, tetapi sekarang sudah bisa sampai ahli,” jelas Evi.
Mendengar permohonan dari para tenaga terapis gigi tersebut, Staf Ahli Walikota Singkawang yang membidangi hukum dan pemerintah, Drs Bujang Sukri akan menyampaikannya ke Walikota Singkawang, Awang Ishak. “Cuma kelemahan kita sekarang ini, belum ada database tentang formasi PNS. Seluruh formasi itu memerlukukan dukungan database,” kata Sukri.
Dia menilai, memang di Dinas Kesehatan Kota Singkawang perlu “duta besar” tenaga terapis gigi. “Makanya kita mengharapkan dalam Musda PPGI ini diharapkan mengeluarkan rekomendasi, misalnya perlu dukungan dari Pemkot berupa ini dan ini dan lainnya, silakan,” tutup Sukri. (dik)
 di Kalbar, hampir setengahnya masih berstatus honorer. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, serta Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan porsi untuk mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).){kind=link}