eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma’aruf Amin Kalbar resmi dikukuhkan, di Ballroom Takalar Hotel Mahkota, Pontianak, Sabtu (20/10). Pengukuhan dilakukan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Jhonny G Plate yang hadir didampingi Wakil Sekretaris TKN, Verry Surya Hendrawan.
Jhonny G Plate meyakini komitmen TKD Kalbar setelah kemenangan lebih dari 60 persen saat Pilpres 2014. Kali ini meningkatkan target kisaran 70 persen. Pertimbangannya tentu masuk akal. “Kerja dan pembangunan sudah dilaksanakan Jokowi,” ujarnya.
Menurutnya, Jokowi sudah membuktikan komitmen dan keberpihakannya untuk membangun dari pinggiran, dan wilayah terluar yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Komitmen yang tinggi ini juga dilakukan di wilayah perbatasan Kalbar.
“Ini ada testimoni baik dari mantan Gubernur, Gubernur Kalbar saat ini yang sebelumnya Wali Kota Pontianak. Bahkan tokoh masyarakat, pegiat organisasi kemasyarakatan yang memberikan testimoni,” terangnya.
Dari itu, Jhonny mengajak semuanya untuk berkerja bersama-sama memenangkan pasangan Jokowi-Ma’aruf. Agar melanjutkan pembangunan yang saat ini sudah dirasakan rakyat dan bangsa.
Jhonny menjelaskan, model kampanye yang akan diterapkan kepada TKD Kalbar dan Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Ma’aruf adalah dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan kampanye makro melalui diskusi, seminar, talkshow, media dan lain sebagainya. Tapi perlu juga dilakukan kampanye mikro.
“Micro campaign, micro targeting, dan canvasing. Yaitu mendatangi setiap sampai titik terdepan konstituen di rumah-rumah, di kampung-kampung, di desa-desa. Bertemu dengan rakyat secara langsung. Dan melakukan dialog-dialog,” jelasnya.
Kemudian menggunakan semua jaringan yang dimiliki. Baik jaringan partai politik dan relawan. Termasuk di dalamnya para Caleg secara tandem disaat melakukan kampanye untuk kepentingan kedua belah pihak. Baik untuk Caleg sendiri maupun pasangan calon Jokowi-Ma’aruf.
Sementara Ketua TKD Jokowi- Ma’aruf Kalbar, Hildi Hamid mengatakan, dengan adanya target 70 persen tersebut wajar-wajar saja. Minimal harus sama dengan periode yang lalu.
“Kalau kita lihat ada prestasi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana Jokowi memperhatikan Kalbar, itu menjadikan usaha kami untuk menjelaskan ke masyarakat. Proyeksi itu, menurut Hildi Hamid sangat mungkin tercapai,” terangnya.
Rencana Jokowi datang ke Kalbar dijelaskan menunggu hasil Rakornas di Surabaya pada minggu depan. “Nantinya akan disusun jadwal Jokowi ke daerah-daerah,” jelasnya.
Menurut mantan Bupati Kayong Utara dua periode ini, banyaknya kepada daerah yang tergabung dalam TKD Kalbar, tidak masalah. Karena merupakan anggota partai. “Yang tidak bolehkan mereka pada saat kampanye, jadi kalau mereka masuk tim apa salahnya, mereka juga orang partai,” katanya.
Dia menyebutkan, pengurus TKD adalah usulan dari partai politik. Bukan dirinya yang memilih. Sehingga partai politik yang mencarikan nama.
Hildi mengaku paham dengan kesibukan masing-masing kepala daerah. Beberapa kepala daerah memang tidak ditempatkan disposisi direktur justru ke penasihat dan pengarah. Dimana dalam sifat tertentu mungkin bisa diajak untuk berbicara.
Ketua Dewan Pengarah TKD Jokowi-Ma’ruf Kalbar, Sutarmidji menuturkan, bahwa dulunya dia bukanlah pendukung Jokowi. Lalu kenapa sekarang mendukung? Menurut dia, alasan rasional karena ketika dirinya menjadi Wali Kota Pontianak, semua yang diminta diberikan Jokowi. “Ketika ada kegiatan Festival Khatulistiwa di sungai Kapuas, saya berharap ada waterfront kiri kanan sungai Kapuas, beliau berikan itu,” ucapnya.
Begitu pula ketika terjadi kebakaran pasar Tengah, Jokowi menelepon dirinya. Presiden menanyainya, jika menata seluruh pasar yang terbakar itu berapa biayanya.
“Saya bilang kira-kira Rp300 M, saya sebut saja. Oke ajukan proposal melalui Pak Jumala. Oke sebenarnya Rp300 M itu. Tapi duit yang ada di Kementerian Perdagangan pada waktu itu hanya Rp 280 M,” ceritanya.
Gubernur Kalbar yang karib disapa Midji ini menuturkan, jika seluruhnya diserahkan ke Pemkot Pontianak, maka yang lain bagaimana? Jadi, ia mengatakan sementara ini 25 persen saja dari Rp300 M. Midji pun meyakinkan itu akan bisa. “Dapatlah kita Rp75 M, hanya waktunya tujuh menit, terbangunlah pasar Tengah,” jelasnya.
Selian itu, ia juga pernah minta dibangunkan jembatan. Melalui Lasarus, Syarif Abdullah, anggota DPR RI lainnya dan Pemerintah Provinsi Kalbar, akhirnya jembatan Landak dibangun. Pembangunan ini sebenarnya satu paket dengan jembatan gandeng Kapuas I. “Kalau Pemkot Pontianak nanti mampu membebaskan lahan untuk pembangunan jembatan gandeng Kapuas I, maka pusat juga akan oke,” jelasnya.
Tidak hanya itu, rusunawa yang diminta dan nyatanya sekarang sudah dua blok dibangun. Bahkan pada tahun depan akan dapat dua lagi. Kemudian PDAM, Midji meminta harus 2000 liter. Padahal menurutnya 1500 sudah cukup.
“Dibangunlah 300 di Pontianak Timur dan 300 di Imam Bonjol, jadilah PDAM kota itu sekarang 2250 liter per detik. Artinya, semua yang kita minta diberikan. Sekarang apa lagi yang harus saya pertimbangkan untuk tidak mendukung,” tuturnya.
Begitu juga ketika pihaknya minta kawasan Masjid Jami dan Istana Kadriah untuk ditata. Midji yang menyaksikan proposal itu diberikan Almarhum Sultan Sy Abdurahman kepada Presiden Jokowi ketika kegiatan Festival Khatulistiwa dan itu dipenuhi. Alhasilnya, sekarang sedang ditata dan diharapkan selesai tahun depan.
Banyak lagi yang sudah Midji sampaikan pada Menteri PUPR. Menurut Menteri sudah disampaikan kepada Presiden dan disetujui. Midji juga mengakui ketika dirinya menang Pilkada, Jokowi menelepon. Percakapan keduanya, bahwa mereka akan membangun infrastruktur Kalbar secara bersama-sama.
Lanjutnya, dulu jalan ke Sanggau bisa memakan waktu sekitar 7 jam. Tapi sekarang hanya 3 jam. Jika itu bisa sampai ke Sintang, bahkan Jalan 28 Oktober tembus ke Landak. “Jadi yang kita jual kedepan itu apa yang sudah dirasakan masyarakat Kalbar dan dampaknya sekarang,” tuturnya.
Itu yang harus disampaikan ke masyarakat. Supaya bisa mengurangi kampanye-kampanye yang mendiskreditkan pemerintahan pak Jokowi-JK. “Kita akan mengantarkan beliau bersama pak Ma’aruf Amin untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa kedepan,” demikian Midji.
Sedangkan Ketua Dewan Penasihat TKD Kalbar, Cornelis menyampaikan, dalam kampanye yang terpenting adalah menyampaikan program. Apa yang berhasil dan belum.
“Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kita berbuatlah, berapa yang kita mampu. Berkerja, bekerja bekerja hasilnya nanti Tuhan yang menentukan. Dan jangan terlalu banyak berharap,” serunya.
Cornelis juga bercerita ketika waktu dirinya menjadi Ketua Tim Kampanye Jokowi dan Jusuf Kalla. Dirinya tidak bargaining uang dan jabatan. Hanya bargaining pembangunan. Makanya puluhan tahun perbatasan tidak pernah di kotak-katik oleh Gubernur dan Presiden. Sekarang sudah, demikian juga Jalan Trans Kalimantan.
“Jangan bargaining kalut nak jadi Menteri, jadi menteri itu capek aja kita, dibuntuti KPK, dibuntuti jaksa, dibuntuti polisi, HP kita disadap. Bagus kita bargaining pembangunan,” imbuh mantan Gubernur Kalbar dua periode ini.
Dalam hasil yang ditargetkan, Cornelis menyarankan minimal Kalbar mempertahankan hasil yang pernah dicapai. Selanjutnya, ia mengajak jangan pernah menyinggung perasaan dan menjelek-jelekan orang. Kalau ada yang menjelekan biarkan saja sampai orang itu letih dan capek.
Cornelis juga mengingatkan, menghadapi pemilihan presiden pada tahun ini berbeda dengan yang lalu. Karena ada pemilihan legislatif dan presiden. Ada surat suara DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden. Dimana satu pemilih dapat lima kertas suara.
Laporan: Maulidi Murni
Editor: Arman Hairiadi
