eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Berkali-kali dimunculkan, berkali-kali pula dikritik. Itulah rencana proyek pembangunan gedung baru DPR yang anggarannya kembali diusulkan. Kali ini, kritik yang datang sangat faktual. Yakni, tidak sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota RI.
Kritik itu dilontarkan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kemarin. Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah dengan tegas dan jelas menyampaikan bahwa pemerintah serius memindah ibu kota ke luar Jakarta. Bahkan, Jokowi sudah mengunjungi langsung beberapa lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara baru.
Setelah meninjau lokasi, tutur dia, pemerintah sekarang sedang mengkaji dan mempertimbangkan lokasi yang tepat untuk pemindahan ibu kota. Tidak logis kalau kemudian DPR berencana membangun gedung baru di Jakarta.
Menurut Lucius, rencana pembangunan gedung baru DPR sebenarnya sudah lama digaungkan. Pada 2017, DPR memutuskan dilaksanakan pembangunan, tapi mendapat penolakan keras dari publik. Meski demikian, DPR tetap menganggarkan dana hingga Rp601 miliar untuk manajemen perencanaan.
Sekarang rencana itu kembali mencuat di tengah keseriusan pemerintah memindahkan ibu kota negara. Jika ibu kota dipindah, bukan hanya gedung eksekutif dan yudikatif saja yang dipindah, melainkan juga gedung parlemen. ’’Gedung DPR juga pasti akan ikut dipindah,” ungkap pria kelahiran Manggarai Barat, NTT itu.
Proyek gedung baru membutuhkan anggaran cukup besar. Manajemen perencanaan saja membutuhkan dana Rp601 miliar, apalagi biaya untuk proyek pembangunan fisik. Lucius menyarankan lebih baik dana itu disiapkan untuk mematangkan rencana pemindahan ibu kota.
Sementara itu, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR masih enggan menjelaskan anggaran DPR, khususnya untuk proyek pembangunan. Irma Suryani, anggota BURT yang sebelumnya berjanji menjelaskan lebih detail anggaran DPR, juga belum buka suara. Pesan singkat Jawa Pos dan telepon dari Jawa Pos tidak ditanggapi.
Anggota BURT lainnya, Indah Kurnia, tidak mengetahui perihal anggaran untuk pembangunan gedung baru. Dia mengaku tidak mengikuti rapat terakhir yang digelar BURT, sehingga tidak mengetahui pembahasan terakhir. Dia pun tidak berani menjelaskan terkait rencana pembangunan. ”Tanya ke pimpinan BURT saja,” ucapnya.
Ketua BURT, Anthon Sihombing juga tidak menjawab pesat singkat dan telepon dari Jawa Pos. (Jawapos/JPG)
