eQuator.co.id–Pontianak. Ketersediaan pasokan listrik yang memadai belum menjamin PLN memberikan pelayanan maksimal. Pemadaman masih sering terjadi di wilayah Kalbar.
“Saya menyayangkan masih seringnya mati lampu di provinsi Kalimantan Barat,” tegas anggota DPR RI Dapil Kalbar, Katherine Angela Oendoen kepada Rakyat Kalbar, Sabtu (30/9) malam.
Menurut legislator Partai Gerindra itu, dengan diresmikannya Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan kapasitas 500 MW di Siantan, Mempawah oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diharapkan menjadi solusi mengatasi krisis listrik. Ditambah lagi dilanjutkannya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kalbar yang sempat mangkrak, diharapkan bisa beroperasi tahun ini. PLTU 1 Kalbar/PLTU Parit Baru memiliki kapasitas 2 x 50 MW dan PLTU 2 Kalbar/PLTU Bengkayang sebesar 2 x 27,5 MW. Tentunya pembangkit listrik itu akan menambah kapasitas daya PLN untuk melayani pelanggan di Kalbar.
“Tidak seharusnya masalah kekurangan daya menjadi alasan PLN untuk pemadaman bergilir. Jadi kekurangan daya bukan alasan untuk pemadaman lampu,” kata Katherine.
Anggota Komisi VII ini mengungkapkan, pemadaman listrik yang disebabkan kurangnya bahan bakar akibat permasalahan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibutuhkan PLN, mestinya harus dapat diantisipasi sebelumnya. Begitu juga disebabkan force majeure (bencana) seperti pohon tumbang akibat cuaca sehingga aliran listrik terputus, seharusnya PLN emergency plan terpadu untuk menjamin kelangsungan stok listrik. Artinya, bukan lagi dijadikan alasan sehingga merugikan konsumen.
“Saya mendorong warga sebagai pelanggan PLN untuk tetap kritis menyampaikan keluhan dan masukan melalui jalur yang telah tersedia, yakni contact centre layanan PLN bahkan Medsos,” ungkapnya.
Pelaporan yang rinci dan akurat tentang layanan PLN di daerah, tentu akan menjadi bahan evaluasi stakeholder yang berkepentingan. Dia juga mengingatkan, selain menimbulkan ketidaknyamanan buat para pelanggan PLN, pemadaman listrik juga membawa efek sosial ekonomis, apabila dihubungkan dengan kegiatan perekonomian rakyat yang sangat bergantung pada pasokan listrik. “Banyak peralatan dan mesin yang rusak akibat ketidakstabilan aliran listrik. Hal ini tentu akan semakin membebani masyarakat,” tegasnya.
Katherine juga menyikapi pencabutan subsidi tarif dasar listrik kepada golongan pelanggan Rumah Tangga Mampu (RTM) berdaya 900 VA. Awalnya golongan pelanggan (RTM) ini masih mendapat subsidi, namun sejak awal semester 2017, subsidi dicabut karena penambahan golongan baru berdaya 900 VA.
“Pihak yang menentukan layak subsidi atau tidak adalah pemerintah melalui Dinas Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), bukan PLN. Saya sempat mendiskusikan hal tersebut dengan Dirut PLN. Jadi untuk daerah yang masih memerlukan subsidi untuk golongan RTM tersebut, perlu ada rekomendasi dan surat pernyataan dari instansi terkait, yakni TNP2K,” ujarnya.
Bahkan Katherine juga menemukan banyak warga tidak mampu di pedalaman Kalimantan yang mestinya merupakan pelanggan 450 VA dan masih mendapat subsidi, malah terpasang 900 VA. Dia mendorong agar pelanggan meminta surat rekomendasi dari Pemda setempat agar dapat diproses migrasinya oleh PLN.
Sedangkan untuk pemasangan baru dari PLN dengan sistem voucher 1300 VA, seharusnya ada team survey lapangan yang meng-crosscheck agar pelanggan yang akan dipasang tepat sasaran. Begitu juga sebaliknya 450 VA yang masih berhak atas subsidi pemerintah.
“Kami (DPR) selalu akan mengadakan pengawasan melalui mitra kerja kami, yakni Kementrian ESDM terutama Dirut PLN dan jajarannya. Kami berharap kebutuhan dan kontinuitas persediaan listrik tetap terjaga di seluruh wilayah RI,” tegas Katherine.
Sembilan Kali Padam
Tokoh masyarakat Kecamatan Balai (Batang Tarang), Aliong mengeluhkan pemadaman listrik yang dilakukan PLN. Bahkan sehari bisa sembilan kali pemadaman.
“Pernah pekan kemarin padam sembilan kali dalam sehari. Ada yang di atas satu jam dan ada yang di bawah satu jam padamnya. Akhir-akhir ini memang sering padam. Tadi pagi juga sempat padam, tapi tidak lama, siang pun padam lagi,” katanya, Minggu (1/10).
Bahkan, khusus Sabtu kemarin, pemadaman bisa sampai seharian. Tidak ada pemberitahuan dari pihak PLN kepada masyarakat sebelumnya. “Ditelepon saja tidak diangkat mereka. Biasanya alasan dari pihak PLN ada pohon tumbang. Kita sangat menyesalkan adanya pemadaman ini,” tegas Aliong.
Keluhan juga disampaikan Tokoh Pemuda Kecamatan Toba, Vinsensius. Dia menegaskan, akhir-akhir ini kerap terjadi pemadaman yang dilakukan PLN pada malam hari. “Kalau di Toba kan siang hari PLN memang tidak nyala. Malam hari baru menyala, pas malam itulah sering padam juga,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Chen itu berharap listrik di wilayah Toba bisa segera menyala 24 jam. Karena saat ini sistemnya 13 jam. “Dari dulu kita dengar sedang urus izin penyeberangan kabel lewat jembatan Tayan, tapi kok belum selesai, ” tegasnya.
Manajer PLN Rayon Sanggau Kota, Hifni Hashif meminta maaf atas pemadaman yang dilakukan pihaknya. Alasannya karena sedang membangun jaringan di Tayan untuk persiapan operasi jaringan.
“Jadi ada pemadaman beberapa kali karena gangguan. Selama proses pengerjaan berlangsung ada pemadaman juga,” kata Hifni.
Untuk wilayah Toba, dikatakannya, apabila terjadi pemadaman pada malam hari, berarti ada gangguan. “Kalau pagi memang tidak menyala, karena sistemnya 13 jam,” jelasnya.
Saat ini, lanjut dia, PLN sedang mengurusi izin ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), supaya kabel jaringan bisa melewati jembatan Pak Kasih, Tayan Hilir. “Semoga saja bisa segera keluar izinnya, supaya bisa 24 jam sistemnya,” tuturnya.
Hifni berharap masyarakat merelakan, apabila ada pepohonan yang terkena jaringan untuk dipangkas. “Kita juga tetap lakukan langkah preventif di seluruh Sanggau,” pungkasnya.
Laporan: Zainuddin, Kiram Akbar
Editor: Hamka Saptono
