eQuator.co.id – Menanggapi mosi tidak percaya dari sembilan pimpinan cabang partainya, Ketua DPD Partai Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung santai saja. Ia merasa sudah berjalan sesuai amanah yang digariskan Ketua DPP Wiranto.
“Tentu arahan Beliau kita harus jalankan, sesuai dengan keinginan kita juga untuk membuat perubahan. Karena partai ini sudah dua kali Pemilu masih menjadi partai kecil,” ujar Suyanto ditemui di Sekretariat DPD Hanura Kalbar, Jumat (10/6). Dua hari lalu, ia mengaku bertemu dengan Wiranto.
Kondisi kekinian Hanura di Kalbar telah ia sampaikan dalam pertemuan itu. Kata Suyanto, Wiranto memberikan arahan terkait kriteria-kriteria calon Ketua DPC. “Bisa dari Bupati, Wakil Bupati, atau pejabat setingkatnya, atau mantan bupati atau mantan wakil bupati, atau pengusaha. Kalau memang tidak ada, ya minimal anggota Dewan,” ungkapnya.
Lanjut dia, Wiranto sudah tahu beberapa rekan Suyanto di kepengurusan cabang merasa tak akan terpilih lagi di musyawarah cabang, ajang pemilihan Ketua DPC, mendatang. “Itu perasaan mereka, toh sampai saat ini belum ada yang namanya surat rekomendasi. Mereka sudah mendahului, cara berpikirnya terkadang takut duluan. Ketika takut duluan, jadi mereka menyampaikan mosi tidak percaya,” papar Suyanto.
Memang, dalam musyawarah cabang (Muscab) tahun ini bakal berbeda dari sebelumnya. Dulu, DPP memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pengurus untuk memilih calon-calon Ketua DPC.
“Di tahun 2015 dan 2016 ini, arahan dari ketua umum, calon ketua DPC itu hanya satu. Calon yang diberikan rekomendasi. Dan hanya satu itu saja yang boleh mencalonkan diri,” bebernya. Rekomendasi untuk calon Ketua DPC itu diberikan oleh DPP, berarti ketua Umum yang menandatangani langsung.
Soal tuduhan pihaknya (DPD Kalbar) menghilangkan berkas calon Ketua DPC, Suyanto menantang pembuktian hal tersebut. “Silakan dituntut dan dilaporkan ke DPP. DPP akan menyelesaikannya,” tutur Suyanto.
Imbuh dia, “Saya kira ini pas lagi bulan baik, bulan Ramadan. Jangan memfitnah, toh kami hanya mempunyai kewenangan mempertimbangkan, memberi pertimbangan kepada ketua umum terkait dengan calon-calon Ketua DPC”.
Wiranto, terang dia, dalam pertemuan dengannya meminta Hanura di Kalbar harus jadi partai besar. Tentu, harus ada perubahan-perubahan besar pula yang dilakukan Suyanto dalam mengurus partai.
“Saya selalu sesuai dengan intruksi Beliau, sesuai mekanisme partai. Kalau saya dianggap melanggar, apa yang saya langgar? Tidak ada yang saya langgar, semua dijalankan sesuai dengan AD ART dan arahan ketua umum,” tegasnya.
Terkait dengan tudingan bahwa Suyanto mengelola dana Pilkada 2015 dengan cara tidak transparan, ia menjawab pihaknya tidak menarik biaya apapun dari pasangan calon manapun. Tidak ada mahar- mahar.
“Jadi saya merasa aneh kalau dikatakan mengelola uang Pilkada, mungkin mereka yang tahu ini dan menyatakan perlu ditelusuri, ada apa?” tanya dia.
Suyanto mempersilakan para Ketua DPC yang mengajukan mosi untuk mengecek langsung. “Ayo kita buka semua, laporkan (ke DPP) kalau memang ada kesalahan,” tantangnya.
Sebelumnya, upaya menggoyang kepemimpinan Suyanto di DPD Hanura Kalbar dilakukan sembilan DPC dengan membuat membuat surat mosi tidak percaya yang konon telah dikirim ke pengurus pusat. Selain mosi tidak percaya, sembilan DPC juga meminta DPP Hanura membekukan DPD Kalbar dan mendesak secepatnya dilakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).
Sembilan DPC yang memberikan pernyataan tersebut adalah Kapuas Hulu, Melawi, Sambas, Singkawang, mempawah, Sanggau, Kubu Raya, Kayong Utara, serta Landak.
Alasannya, DPD Hanura Kalbar yang dipimpin Suyanto Tanjung belum pernah melakukan rapat-rapat partai dengan DPC untuk membahas hal-hal stategis. Misalnya, dikatakan pemberi mosi, terkait musyawarah cabang (Muscab) se Kalbar, Pilkada serentak 2015 dan 2017, verifikasi partai menuju Pemilu 2019, dan Rakerda atau Rakor DPC se Kalbar.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Mohamad iQbaL
