eQuator.co.id – Pernyataan Presiden Jokowi bahwa kerusuhan dalam unjuk rasa 4 November ditunggangi aktor politik menuai kontroversi. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) membantah bahwa aksi tersebut bernuansa politik. ”Aktor politik yang disebutkan presiden itu salah besar. Tidak mendasar dan kami tidak melakukannya,” kata Koordinator GNPF MUI Bachtiar Nasir kemarin.
GNPF MUI berfokus mengawal janji pemerintah untuk menuntaskan kasus Ahok dalam dua pekan. Tidak akan ada demonstrasi dalam jumlah besar. Tapi, pihaknya bakal mengirimkan satu grup untuk mengawal pemeriksaan Ahok besok. ”Pemanggilan polisi oleh komisi III juga akan kami kawal pada Selasa (8/11),” ujar pimpinan Ar Rahman Qur’anic Learning Center itu.
GNPF MUI akan melihat dan menganalisis situasi dalam dua pekan ke depan, apakah pemeriksaan Ahok memuaskan rasa keadilan masyarakat atau belum. Bachtiar menegaskan bahwa dugaan penistaan agama oleh Ahok itu sudah begitu kentara. ”Sejak awal di mata kami sudah terang benderang dan ini pemerintah bisa menangkap sebelumnya,” katanya.
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai pernyataan Jokowi itu seperti bola panas. Dengan tidak menyebutkan nama, hal tersebut bisa memancing kegaduhan atau polemik di masyarakat. ”Dari kacamata komunikasi politik atau komunikasi pada umumnya, akan lebih produktif jika Jokowi tidak serta-merta mengatakan hal tersebut, sekalipun memang ada datanya,” tutur dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Emrus mengatakan, kepala negara harus memiliki kompetensi komunikasi yang mumpuni dalam menyampaikan pernyataan atau sikap kepada masyarakat terkait dengan persoalan publik. Semua informasi yang dipegang presiden tidak harus disampaikan kepada masyarakat secara blak-blakan.
”Seorang kepala negara itu sarapannya adalah data intelijen. Jadi, ketika dia mengatakan itu, saya pikir sudah mempunyai dasarnya. Karena seorang presiden tidak boleh sembarangan dalam mengeluarkan pandangan,” terang dia.
Sementara itu, Ahok menyayangkan kerusuhan dalam aksi massa dua hari lalu. ”Kita sangat sayangkan itu. Presiden sudah sampaikan kalau ada aktor politik di belakang ini,” ujarnya saat menghadiri acara Jakarta Ahok Social Media Volunteer (Jasmev) di Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Ahok tidak berkeberatan jika harus diproses hukum atau dipenjarakan. ”Saya katakan, saya tidak mungkin mundur. Saya lebih ikhlas, rela, kalau salah, proses hukum. Tangkap saya, penjarakan saya saja. Daripada saya harus mundur, ini jelas posisinya,” terangnya.
Menurut Ahok, jika mundur sebagai calon gubernur, dirinya pun akan tetap dipenjarakan. ”Kalau negara ini begitu kacau karena seorang Ahok, saya rela ditangkap, dipenjara, kenapa enggak. Tapi, bukan (dipenjara, Red) karena difitnah menghilangkan kata pakai,” katanya. (jun/dod/ydh/rya/c11/ca)
