eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memberikan sejumlah catatan bagi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar, untuk program kerja di tahun 2019 ini. Catatan tersebut diantaranya soal penggunaan infrastruktur jalan. Terutama ihwal kerusakan jalan yang diakibatkan oleh armada perkebunan dan pertambangan.
“Pemerintah sudah bekerja keras untuk membangun infrastruktur jalan dengan bagus. Bahkan dengan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi yang menghancurkannya angkutan perkebunan dan pertambangan,” papar Midji, saat audiensi dengan Kadin Kalbar, kemarin.
Mantan Wali Kota Pontianak itu menilai, daya angkut armada perkebunan dan pertambangan tidak sesuai dengan kapasitas jalan yang dibuat. Artinya, beban angkutan tersebut melebihi kapasitas seharusnya.
“Jalan kita hanya mampu menahan 8-12 ton beban. Sementara, dijejali dengan sekian ratus truk bermuatan dengan beban 20 ton lebih setiap harinya. Ini melebihi dari kapasitasnya. Sementara ada perkebunan masyarakat juga yang ingin lewat, ini menjadi terhambat,” jelasnya.
Terlebih lagi, kata Sutarmidji, Kalbar tidak mendapatkan manfaat serta keuntungan apa-apa dari keberadaan perusahaan-perusahaanangkutan tersebut. Padahal jika dilihat seperti CPO, Kalbar merupakan provinsi penghasil terbesar kedua di Indonesia.
“Tapi kita tidak dapat apa-apa, apalagi PBB sangat kecil sekali. Begitu juga dengan tambang hanya sewa. Lainnya tidak ada. Jadi nanti Kalbar bauksit kita habis, jalan masih hancur anak cucu kita menderita,” ucapnya.
Midji menyebutkan, 1 ton CPO yang diekspor dengan pajak senilai 4 dolar, seharusnya dapat dinikmati daerah sebanyak 1 dolar. Jika demikian, diyakini dalam waktu empat tahun ke depan infrastruktur jalan dengan kapasitas jauh lebih besar bias terwujud.
“Tentu ditambah APBD, dibeton saja, sehingga daya dukung jalan bisa mencapai 30 ton, mahal memang, namun untuk menjawab itu tidak ada,” katanya.
Selain itu, Midji juga menyinggung soal program CSR perusahaan yang sejauh ini terkesan tidak jelas.
“Sudah kita ngomong di koran baru mau bergerak. Padahal kalau dana CSR ini bisa digunakan untuk pendidikan, misalnya 300 perusahaan, menyumbang masing-masing dua ruang kelas, setahun 600 ruangan, tentu kita tidak perlu lagi ribut kelas reot atau mau roboh, ini CSR-nya tidak jelas,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Midji juga membahas permasalahan elpiji tiga kilogram. Dia mendorong, agar Kadin melalui BUMDes dapat menjadi pengecer tabung gas subsidi. Ini dilakukan agar tepat sasaran. Dia memandang, kerap terjadi disparitas harga elpiji ini.
Sama halnya pula dengan harga tiket pesawat. Dinilai menjadi penyumbang inflasi, sehingga dia meminta hal ini juga menjadi perhatian Kadin ke depan.
Sementara itu dalam hal perizinan, Sutarmidji menyebutkan pihaknya akan mendorong mempercepatnya bagi pengusaha. Meski demikian berdasarkan ketentuan yang berlaku. “Sebab kita juga tidak ingin menghambat orang berinvestasi tapi juga berupaya melindungi,” jelasnya.
Ketua Kadin Kalbar, Santyoso Tio menyambut arahan dan catatan Sutarmidji tersebut. Ini menjadi bahan evaluasi bagi lembaganya dalam menyusun program kerja 2019.
“Seperti soal jalan rusak akibat angkutan perkebunan dan pertambangan. Kemudian soal gas subsidi, investasi agribisnis, lalu bagaimana perbatasan menjadi tempat promosi produk lokal dan sebagainya,” katanya.
Sama halnya pula dengan perizinan, Santyoso mendukung penuh adanya percepatan kepengurusan oleh pelaku usaha. Terlebih kepengurusan izin usaha ini masih dirasakan cukup lamban.
“Sebab seperti di Jatim dua hari selesai. Jabar sama sementara Kalbar lima hari , ini yang diinginkan gubernur, apa yang menjadi keluhan sebenarnya,” jelasnya.
Santyoso berharap, audiensi yang dilakukan Kadin Kalbar dengan gubernur, bisa menjadi arahan bagi pihaknya dalam menyusun program kerja berikutnya.
“Dan dalam hal ini, kita memiliki komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi Kalbar ke depannya,” pungkasnya.
Laporan : Nova Sari
Editor : Andriadi Perdana Putra
