eQuator.co.id – Angka-angka ini sungguh membuat miris. Bayangkan: setiap jam ada 8 bayi meninggal sesaat setelah lahir. Setiap jam ada 2 ibu meninggal saat melahirkan. Itu angka secara nasional. Yang bisa dicatat. Hanya dari laporan rumah sakit, klinik dan puskesmas.
Dari seluruh wilayah Indonesia, enam provinsi menyumbang angka kematian bayi dan ibu terbesar: Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Ternyata penyumbang angka-angka itu berasal dari kawasan yang relatif maju.
Di Banten yang paling dekat dengan Ibukota Negara, setiap minggu tercatat 8 ibu meninggal dunia saat melahirkan. Pada kurun yang sama, 28 bayi meninggal sesaat setelah lahir.
Yang menarik, sebanyak 60 persen kematian bayi dan ibu terjadi bukan karena masalah kesehatan, melainkan karena masalah pada sistem pendukungnya.
Empat di antaranya adalah sistem referral atau rujukan fasilitas kesehatan, sistem ketersediaan darah, sistem transportasi dan sistem akses ke JKN atau BPJS.
Problem referral itu misalnya begini: posisi pasien sering kali jauh dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I. Lebih dekat ke faskes tingkat II. Tapi pasien tidak bisa langsung ke faskes tingkat II. Harus lewat faskes I. Walau darurat sekalipun. Alhamdulillah, masalah referral ini sudah teratasi. Dalam kondisi gawat, pasien bisa langsung ke IGD di faskes tingkat II. Yang terdekat.
Ketersediaan darah juga menjadi problem tersendiri. Di Indonesia, penyedia stok darah hanya Palang Merah Indonesia. Tempat penyimpanan darah belum bisa diakses secara cepat. Terutama oleh ibu yang melahirkan di klinik kecil di kecamatan yang jauh dari kota kabupaten.
Sistem transportasi umum juga menjadi masalah tersendiri. Di perkotaan, tindakan medis yang cepat dihadapkan pada kemacetan jalan raya. Di pedesaan, hambatannya kurangnya sarana transportasi. Atau kualitas jalan raya yang kurang memadai.
Bagaimana dengan system akses ke JKN atau BPJS? Hal yang satu ini juga masih banyak masalah. Terutama, dari sisi masyarakatnya. Banyak masyarakat yang masih belum bisa memanfaatkan system JKN karena persoalan administratif. Misalnya: ada yang tinggal di provinsi A, tetapi KTP-nya masih tercatat di provinsi B. Sampai waktu melahirkan, dia belum punya kartu BPJS. Padahal tidak punya uang yang cukup untuk membiayai persalinan.
Kematian ibu dan bayi telah menjadi perhatian Muhammadiyah sejak lama. Dalam muktamar tahun 2014 di Makassar, Muhammadiyah mengeluarkan rekomendasi untuk menurunkan tingginya jumlah kematian ibu dan bayi tersebut.
Lazismu menjadi salah satu lembaga yang memikul tugas itu. Sebagai lembaga pengumpul dana sosial keagamaan dari masyarakat. Untuk disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan dan kedaruratan. Melalui berbagai majelis, lembaga dan organisasi otonom di bawah Muhammadiyah.
Terlebih lagi, angka kematian ibu dan bayi tidak kunjung membaik dalam 5 tahun terakhir. Dari sejak masa kampanye Pilpres sampai sudah mau Pilpres lagi.
Inilah yang mendorong pertemuan antara Lazismu dan USAID Jumat (5 Oktober). Dalam waktu dekat, kedua lembaga merencanakan membuat model program kerjasama untuk menggalang gerakan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Alhamdulillah, saya menjadi bagian dalam gerakan itu.(jto)
*admin www.disway.id, wakil sekretaris
Lazismu PP Muhammadiya
