eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Setelah resmi dilantik sebagai Sekda Kalbar, Kamis (20/6), AL Leysandri langsung dihadapkan dengan sejumlah pekerjaan yang menanti. Terutama, percepatan peningkatan pelayanan public.
Utamanya membenahi tata kelola pemerintahan. Gubernur Kalbar, Sutarmidji berharap, mantan Sekda Sanggau itu mampu melakukan perubahan. “Yang jelas, bisa meningkatkan layanan publik dengan baik,” kata Sutarmidji, diwawancarai usai acara pelantikan.
Seluruh tata kelola pemerintahan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dibenahi. Sebab, 99 persen OPD yang ada di Pemprov Kalbar saat ini, penilaian pelayanannya masih berara di grade B atau zona kuning. “Yang zona hijau baru satu, PTSP. Kalau ndak salah saye. Nah, dalam tahun ini, semuanya harus memenuhi syarat zona hijau. Nanti kita minta nilai dengan Ombudsman,” ucapnya.
Selanjutnya, Midji juga memerintahkan Sekda melakukan penataan secara total terhadap tata kelola birokrasi. Ia menginkan, semua sistem administrasi sesuai aturan. “Kembalikan tata kelola di birokrasi itu pada aturannya. Kemudian (lakukan) transparansi program dan anggaran. Itu penting,” pesanya.
Potensi penyimpangan penggunaan anggaran harus bisa diatasi dan dicegah. Terutama, penggunaan anggaran belanja rutin. “Yang (belanja, red) rutin itu, tidak boleh ada penyimpangan. Kalau OPD ada temuan-temuan ketika audit, udah kita ganti (kepalanya, red),” tegasnya.
Untuk mendukung kemudahan dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Midji juga melakukan rotasi dan mutasi pejabat eselon II hingga eselon IV. “Minggu depan, mungkin saya akan melantik eseon II. Ada 15 (pejabat eselon II) itu nanti yang akan dilantik, ya. Setelah itu, ada rolling besar-besaran eselon III dan eselon IV,” sebutnya. “95 persen, saya pastikan, saya akan kembalikan pada jabatannya sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Yang 5 persen itu, mungkin masih ada yang tidak sesuai. Karena, kita tidak punya orang,” timpalnya.
Midji mengklaim, perombakan pejabat setingkat eselon di lingkungan Pemrov Kalbar yang dilakukannya itu, semata-mata untuk menempatkan tenaga yang profesional. Sesuai kualifikasi pendidikan. “Supaya beres ni urusan tata kelola pemerintahan. Sehingga, masyarakat kita bisa mendapatkan layanan yang baik. Fokus saya, membangun pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Itu harus disukseskan semua,” pungkasnya.
Terpisah, Sekda Kalbar, Leysandri menyatakan siap mewujudkan apa saja yang menjadi atensi Gubernur untuk dibenahi. Menurutnya, keinginan Gubernur mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, telah sejalan dengan makalahnya saat mengikuti proses open bidding Sekda, beberapa waktu lalu.
Ia memahami, perbaikan tata kelola itu menyangkut dua hal yang harus dilakukan. Pertama, melakukan peningkatan pelayanan administrasi. Kedua, melakukan peningkatan pelayanan publik. “Beberapa kali pak Gub (Gubernur, red) sudah menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi ini masih lemah dalam tata kelola pemerintah. Terutama dalam pelayanan publik,” katanya.
Penilaian Ombdudsman, kata dia, pelayanan publik di OPD Pemprov Kalbar pun hampir semuanya sampai hari ini masih barada di greade B. “Masih kuning,” ujarnya.
Kemudian, laporan serapan anggaran pemerintahan daerah, sampai saat ini, kata dia, juga masih di level B. “Inilah yang harus dipacu,” katanya. “Ini salah satu bagian dari tugas-nya Sekda. Saya sudah diberi mandat. Saya pikir OPD harus paham ini. Apalagi tadi sudah diwanti-wanti,” timpalnya.
Leysandi menegaskan, bila OPD tidak siap melakukan percepatan perbaikan pelayanan administrasi dan pelayanan publik, tentu akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. “Ini salah satu menjadi bagian yang saya lakukan juga di Pemerintah Kabupaten Sanggau,” imbuhnya.
Ia berpendapat, kalau ingin membangun Kalbar, setiap OPD memang harus mampu menerjemahkan visi-misi Gubernur. Selain itu, setiap OPD musti paham tugas dan fungsinya masing-masing. “Dia (OPD, red) tidak boleh lagi apatis. Jangan (semua pekerjaan, red) diserahkan kepada staf,” pesannya.
Terlepas dari itu semua, dia meyakini, semua OPD di Pemprov Kalbar bisa berbenah. Untuk mewujudkan tata kelola birokarsi yang lebih baik. Sebagaimana istruksi Gubernur. “Kebetulan disini (Pemprov Kalbar, red) SDM-nya ‘kuat’. Mereka harusnya mampu menterjemahkan itu (visi-misi gubernur, red),” tuturnya.
Leysandri mengingatkan, seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar, agar menggunakan anggaran seefisien mungkin. Jangan ada yang melakukan penyimpangan. “Tidak boleh lagi bicara uang APBD dan (anggaran, red) perjalanan dinas untuk mencari keuntungan,” pesannya.
Dalam waktu dekat, ia akan memanggil kepala Bappeda dan BPKAD Pemprov Kalbar. Untuk membahas sejumlah program-program kerja. “Karena ini kan, kita akan mempersiapkan KUA-PPAS untuk perubahan dan murni. Kita mau tahu sejauh mana mereka bekerja,” katanya.
Ia menegaskan, penyusunan KUA-PPAS harus terukur. Pengerjaanya musti sesuai jadwal yang ditentukan oleh Kemedagri. Jangan sampai terlambat. “Ini harus dipahami betul. Atensi-atensi yang disampaikan Gubernur memang wajib dilakukan. Kita harus berjalan cepat,” pungkasnya.
Laporan: Abdul Halikurrahman
Editor: Yuni Kurniyanto
