eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Masa pemungutan suara Pemilu 2019 masih 26 hari lagi. Namun, calo suara diduga mulai beroperasi dengan menawarkan jasa kepada sejumlah caleg DPR. Salah satunya yang terjadi di Malaysia.
Calo suara menjanjikan bisa membantu mendongkrak perolehan suara untuk dapil luar negeri yang masuk DKI 2 (Jakarta Pusat dan Selatan) tersebut.
Founder Komunitas Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal mengadukan dugaan adanya calo suara di Malaysia ke kantor Bawaslu, Rabu malam (20/3). Mantan wakil menteri luar negeri itu langsung menemui Ketua Bawaslu Abhan. ’’Yang paling rawan adalah (coblosan) di Malaysia,’’ kata Dino.
Kerawanan disebabkan kondisi medan di pelosok Malaysia yang relatif susah dijangkau jika dibandingkan dengan wilayah di negara lain. Khususnya para WNI yang tinggal di perkebunan dan kawasan industri.
Alhasil, para panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di Malaysia harus berpikir lebih panjang. Dino menambahkan, dari medan yang susah dijangkau itulah kecurangan-kecurangan rawan terjadi. Dia tidak yakin seluruh surat suara tersebut benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak memilih. Belum lagi ide untuk menempatkan kotak-kotak pemilihan di sebuah wilayah tertentu selama beberapa hari. ’’Sedangkan pengawas di Malaysia ini sangat kurang, padahal wilayah di Malaysia ini luas sekali dan banyak perkebunannya,’’ ucap Dino.
Nah, dari situlah kecurangan muncul. Dino mengakui telah menerima laporan dari beberapa caleg di DKI 2 soal potensi kecurangan tersebut. Menurut dia, ada calo suara yang menawarkan untuk memenangkan caleg saat coblosan di Malaysia. Syaratnya, membayar RM 15–50 (setara Rp 52,5 ribu hingga Rp 175 ribu) per satu suara. ’’Ini kami kutip dari pengaduan caleg yang masuk,’’ tegas pria kelahiran Beograd, Yugoslavia, tersebut.
Dino menyatakan sudah membeberkan potensi kecurangan tersebut. Bawaslu merespons positif pengaduan itu. ’’Bawaslu sudah memastikan untuk segera melakukan double check. Juga memberikan guidance arahan yang jelas kepada pelaksana pemilu di sana,’’ jelas mantan Dubes RI untuk AS tersebut.
Dino juga akan mengajak para caleg terkait untuk melakukan survei di Malaysia. Namun, yang berangkat memang diseleksi secara serius. Mereka akan melalui tahap wawancara terlebih dahulu. Pertanyaannya menyangkut isu-isu kesejahteraan para WNI di luar negeri. Misalnya, dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan keturunan para diaspora. ’’Kami sudah menghubungi 100 caleg. Ada yang ngotot ingin ikut. Ada pula yang sudah ragu begitu mengetahui pertanyaan yang diajukan,’’ ungkap Dino.
Sayang, laporan yang diajukan pada Rabu malam itu tidak diregistrasi ke Bawaslu. Dino menjelaskan, dirinya hanya memberikan penjelasan kepada ketua Bawaslu atas temuan tersebut. Ketika ditanya tentang kemungkinan memasukkan laporan, Dino belum berpikir sejauh itu.
Dia tidak terlalu suka dengan urusan birokratis semacam itu. Padahal, tanpa registrasi yang dimasukkan ke database Bawaslu, laporan tidak bisa ditindaklanjuti sama sekali. ’’Lisan saja. Saya bukan seorang birokratis. Saya ke sini hanya untuk melakukan brifing. Tapi, jika nanti dirasakan perlu, akan kami pertimbangkan untuk melakukan laporan resmi,’’ ujar Dino. (Jawapos/JPG)
