eQuator.co.id – Jakarta–RK. Tepat sebulan setelah laporan rekening dana kampanye, Prabowo-Sandi mengumumkan penerimaan dana Rp 31,7 miliar. Dari jumlah itu, yang sudah digunakan Rp 16,9 miliar.
Perkembangan dana kampanye itu disampaikan Bendahara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Thomas Djiwandono di media center Prabowo-Sandi kemarin (23/10). Tommy –sapaan akrab Thomas Djiwandono– menjelaskan bahwa pelaporan ke publik merupakan inisiatif Prabowo-Sandi. Meskipun, secara aturan, itu tidak diwajibkan oleh KPU.
’’Hari ini (kemarin, Red) adalah tepat satu bulan setelah pelaporan kami di KPU,’’ kata Thomas didampingi cawapres Sandi, Koordinator Jubir Dahnil Anzar Simanjuntak, dan anggota Jubir Sudirman-Said.
Tommy menyatakan, awal jumlah pemasukan dana kampanye Prabowo-Sandi adalah Rp 2,2 miliar. Terdiri atas sumbangan langsung Prabowo Rp 1 miliar dan sisanya adalah Sandi. Setelah sebulan, ada kenaikan penerimaan dana kampanye pasangan nomor urut 02 itu. ’’Total pemasukan dana kampanye adalah Rp 31,740 miliar,’’ kata Tommy.
Sumbangan terbesar sebulan terakhir berasal dari Sandi. Sang cawapres itu menyuntikkan dana Rp 25,3 miliar. Total duit yang disumbangkan Sandi sejak laporan awal dana kampanye adalah Rp 26,576 miliar. Sementara itu, Prabowo menambah sumbangan Rp 2,76 miliar. Atau Rp 3,761 miliar jika digabung dengan sumbangan dia saat laporan awal dana kampanye.
Pemasukan yang lain didapat dari sumbangan Partai Gerindra Rp 1,3 miliar dan sumbangan yang sah Rp 12,6 juta. ’’Sumbangan yang sah ini dari perseorangan dan kelompok. Didapat saat Pak Prabowo atau Pak Sandi turun ke daerah-daerah,’’ jelas Tommy.
Tommy melanjutkan, hingga kemarin pengeluaran dana kampanye Rp 16,92 miliar. Pengeluaran terbesar digunakan untuk kegiatan kampanye di daerah-daerah. Kegiatan kampanye di daerah disebut dalam pos kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilihan dan peraturan perundangan. ’’Nama pos itu kami sesuaikan dengan yang tercantum di peraturan KPU,’’ ujarnya.
Di tempat yang sama, Sandi menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkomitmen untuk menyampaikan laporan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye ke publik setiap bulan. Penyampaian kemarin adalah yang pertama setelah laporan rekening dana kampanye di KPU pada September lalu. ’’Kami bermaksud menjawab pertanyaan demi tata kelola yang baik dan good governance,’’ kata Sandi.
Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, dana kampanye yang disusun Prabowo-Sandi juga menerapkan sistem internal audit. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya transaksi keuangan yang tidak lazim. Sandi juga mengatakan, masih ada sumbangan perseorangan maupun kelompok yang belum masuk laporan sementara itu. ’’Ada. Jumlahnya 2 juta, 3 juta. Kami masih perlu trace asalnya dari mana,’’ kata Sandi.
Sandi menyatakan, laporan sementara dana kampanye itu menggambarkan betapa paket hemat kampanye yang dilakukannya bersama Prabowo. Sebab, saat memasuki sebulan, belum ada sumbangan dana kampanye asal lembaga atau publik yang jumlahnya signifikan. ’’Mudah-mudahan bulan depan, kami akan coba mencari sumbangan dari pelaku usaha maupun perseorangan yang tidak melanggar UU,’’ tandasnya.
Dahnil menambahkan, hingga kemarin pasangan Prabowo-Sandi memang belum memublikasikan rekening untuk sumbangan dana kampanye. Menurut Dahnil, pasangan Prabowo-Sandi ingin memastikan tim audit internal mereka sudah siap untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.
’’Belum dibuka (nomor rekening). Yang nelpon ke saya sudah banyak mau nyumbang. Kami ingin pastikan jangan sampai ada cara yang tidak elok, (melakukan) transfer tapi niatnya buruk,’’ kata Dahnil.
Di sisi lain, tim kampanye nasional koalisi Indonesia kerja (TKN KIK) Joko Widodo-Ma’ruf Amin terus membangun mesin pemenangan di daerah. Kemarin (23/10) mereka melantik Tim Kampanye Daerah (TKD) Kalimantan Tengah (Kalteng). Target suara yang ditetapkan 70 persen.
Pelantikan dilakukan di Gedung Kawala, Palangka Raya. Calon wakil presiden Ma’ruf Amin melantik langsung tim pemenangan daerah. Selain TKD Kalteng, pelantikan dilakukan terhadap pimpinan relawan Rumah KMA. Ribuan relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf dan perwakilan sembilan parpol pengusung pasangan calon nomor urut 01 itu ikut meramaikan pelantikan.
Ma’ruf mengatakan, 70 persen suara di Kalteng adalah target minimal. Dia yakin raihan suara bisa lebih besar. ”Bisa 80 sampai 90 persen. Supaya legitimasi kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf bisa lebih kuat di masyarakat,” kata mantan rais am PB NU itu.
Ketua TKD Jokowi-Ma’ruf Kalteng Agustiar Sabran mengaku bertanggung jawab untuk memimpin pemenangan Pilpres 2019. Dia berikrar, Kalteng harus menjadi penyumbang persentase kemenangan terbesar di tingkat provinsi di seluruh Indonesia. ”Kami yakin mampu mendapatkan 70 persen,” tegasnya.
Selain pelantikan TKD dan relawan, Ma’ruf menghadiri perayaan Hari Santri Nasional yang digelar di Asrama Haji Kalteng. Di depan para santri, mantan anggota DPR itu meminta mereka selalu optimistis memandang masa depan.
Para santri tidak boleh mengikuti pandangan pesimistis yang menganggap negara akan bubar. Sebaliknya, mereka harus memiliki fighting spirit untuk membangun diri dan berprestasi demi Indonesia yang lebih baik. (Jawa Pos/JPG)