Sambas Serius Tangani Karhutla

RAKOR. Bupati Sambas H. Atbah Romin Suhaili Lc saat mengikuti rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan provinsi Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. (HUMAS For RK)

eQuator.co.id – SAMBAS-RK. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc MH, mengatakan pihaknya telah mengikuti rapat koordinasi rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan provinsi Kalbar, beberapa waktu lalu.

“Arahan Presiden, arahan Gubernur sangat jelas. InsyaAllah daerah menjadikan ini peringatan serius. Pemda memiliki BPBD, terus saya perintahkan untuk tanggap dan cepat menangani kathutla,” tuturnya.

Bupati juga mengapresiasi, langkah cepat semua stakeholder dalam menangani karhutla. Termasuk kata bupati dari satuan TNI Polri dan TNI yang ikut turun langsung memadamkan api di lapangan.

“Terima kasih kepada semua pihak yang kerja cepat memadamkan karhutla. Pemda akan melakukan pemantauan melalui unit kerja yang ada agar bagaimana kebakaran hutan dan lahan ini tidak menjadi bencana,” tuturnya.

Atbah bahkan menegaskan akan kembali mengerahkan semua Organisasi Perangkat Daerah turun memadamkan karhutla.

“Pemerintah Daerah mengapresiasi semua pihak yang telah kooperatif ikut memadamkan kebakarab Hutan dan Lahan. Yang turut serta meminimalisir banyaknya hotspot. Baik masyarakat maupun perusahaan yang kooperatif,” tuturnya.

Atbah mengingatkan kebakaran hutan dan lahan ini bukan persoalan satu pihak saja ataupun pemerintah. Hal ini merupakan tanggung jawab semua pihak.

“Ketika terjadi bencana asap yang dirugikan banyak pihak. Termasuk ancaman kesehatan bagi masyarakat. Karenanya, saya mengajak semua pihak termasuk masyarakat lebih peduli. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Perusahaan juga harus bertanggung jawab terjadap keberadaan hot spot diwilayah konsesinya,” tuturnya.

Bupati menjelaskan, Gubernur Kalbar sutarmidji telah menegaskan akan mengalihkan pembangunan jika daerah kabupaten kota tidak mampu mengendalikan titik api yang ada.

“Perusahaan juga diperintahkan oleh Gubernur untuk melakukan aksi, ada kondisi bencana asap tidak terjadi lagi ke depannya,” pungkasnya. (Sai)