eQuator.co.id – UPAYA PT Pos Indonesia membuka program pengiriman bantuan gratis untuk korban gempa Lombok berbuah kabar tak mengenakkan. Banyak yang mengira sumbangan itu akan diantar PT Pos ke alamat penerima masing-masing.
Kesalahpahaman tersebut kemudian dibumbui isu-isu berbau politis. Misalnya, ada netizen yang mengatakan sumbangan itu diklaim sebagai bantuan pencitraan Joko Widodo, pemerintah, BNPB, dan PT Pos. Misalnya, posting-an akun Facebook Didik Supeno Yudistira (Fb.com/T4U84TYUK) berikut ini.
”Jokowi harus bertanggung jawab knpa bantuan ke LOMBOK di tahan. Viralkan sebelum cebong buah sepanduk, demi kepentingan politik nya #2019WAJIB_GANTI_PRESIDEN”. Dalam posting-an tersebut, Didik menyertakan foto penumpukan paket barang-barang dengan background truk PT Pos Indonesia.
Sebagaimana diketahui, PT Pos Indonesia membuka program pengiriman paket kilat khusus gratis untuk bantuan korban gempa bumi Lombok. Dalam program itu, disertakan syarat dan ketentuan yang jelas. Salah satunya tentang alamat tujuan pengiriman di Pos Peduli Korban Bencana Alam Gempa Bumi Pulau Lombok u.p. Kantor Pos Mataram 83000 atau u.p. Kantor Pos Selong 83600.
Mungkin syaratnya tidak terbaca dengan jelas oleh sejumlah netizen yang mengirimkan bantuan. Mereka mengira alamat pengiriman langsung ke penerimanya. PT Pos pun akhirnya menghentikan program tersebut karena tingginya antusiasme masyarakat. Hingga 16 Agustus 2018, PT Pos telah menerima kiriman 1.000 ton.
Melalui press release di situs resminya, PT Pos menghentikan program tersebut karena mereka juga menemukan adanya penyalahgunaan. Ada yang mengirimkan paket untuk pribadi-pribadi dan tujuan komersial. Karena keterbatasan fasilitas dan relawan, PT Pos Indonesia meminta bantuan BPBD NTB untuk penyaluran bantuan.
”Untuk kiriman dengan alamat Posko Peduli Gempa akan diserahkan ke BPBD NTB. Untuk kiriman yang sudah telanjur menggunakan alamat pribadi dan disertai nomor telepon, penerima akan dihubungi untuk mengambil kiriman yang dimaksud ke kantor pos dengan menunjukkan identitas diri,” tulis PT Pos Indonesia dalam rilisnya.
Kesalahan informasi itu juga dibahas di grup Facebook Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo. Di sana ada seseorang yang memberikan testimoni bahwa dia mendapat bantuan yang dikirim temannya. Memang bantuan yang dialamatkan untuk pribadi atau relawan-relawan di sana tetap bisa diambil langsung di kantor pos.
Salah satu yang memberikan testimoni adalah akun Facebook Mutiara Lombok Waidah. Sembari membagikan foto kondisi di kantor pos malam hari, akun tersebut mengaku paketan yang dikirim donaturnya bisa diambil di kantor pos. ”Semua sampai ke saya, bukan diakui oleh mereka,” kata akun tersebut. (Jawa Pos/JPG)
Fakta : Layanan pengiriman bantuan gratis yang diberikan PT Pos Indonesia hanya untuk tujuan Pos Peduli Korban Bencana Alam Gempa Bumi Pulau Lombok. Bukan layanan pengiriman ke alamat pribadi.
