eQuator.co.id – LOMBOK-RK. Ketua Serikat Tani Nasional (STN) Nusa Tenggara Barat Irfan mengatakan, pertumbuhan rokok elektrik di tengah situasi yang liberal tidak hanya menguntungkan negara dan pemerintah daerah, tetapi juga memangkas kebutuhan pasar tembakau.
“Akibatnya permintaan pasar (tembakau) menurun sehingga memengaruhi produktivitas petani tembakau, dan ancaman TKI/TKW ke luar negeri akan semakin membengkak, terutama di NTB,” kata Irfan, kemarin.
Menurutnya, sebagian besar petani di Lombok masih mengandalkan komoditas tembakau sekali musim dalam setahun.
Tembakau virginia Lombok dikenal sebagai tembakau terbaik di dunia selain tembakau virginia Brasil.
Prouduksi tembakau virginia Lombok juga menjadi penyumbang terbesar untuk kebutuhan industri rokok nasional. Angkanya mencapai 80 persen dari kebutuhan.
Namun, modal menanam dan ongkos produksi yang dibutuhkan untuk tembakau jenis virginia ini juga tidak sedikit.
“Petani kebanyakan ambil utang untuk menanam tembakau ini. Jika kemudian ada persaingan yang membuat pasar rusak dan utang petani tembakau tidak mampu dibayar, jalan satu-satunya adalah menjadi buruh migran ke luar negeri. Mereka akan menjadi TKI demi menutup utang,” tukas Irfan.
Dari sisi pendapatan negara dan daerah, Irfan memaparkan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga cukup tinggi.
Akan tetapi, dana yang diterima NTB tidak seluruhnya kembali untuk peningkatan kapasitas dan pemberdayaan petani tembakau.
Namun justru disalurkan untuk sektor lainnya di sejumlah kabupaten/kota di NTB.
Untuk diketahui, DBHCHT yang diperoleh NTB terus mengalami peningkatan. Pada 2018, DBHCHT yang diperoleh NTB dari pemerintah pusat lebih dari Rp 248,8 miliar.
Angka itu meningkat menjadi lebih dari Rp 295,6 miliar pada 2019. Petani berharap dana ratusan miliar yang digelontorkan pemerintah pusat tersebut diperbanyak untuk menyentuh petani tembakau yang ada di NTB.
“Total anggaran dari DBHCT seharusnya difokuskan untuk petani tembakau yang ada, karena dana inikan disumbangkan oleh jerih payah petani kita,” katanya.
Irfan menambahkan, masifnya rokok elektrik lambat laun juga akan berdampak pada menurunnya capaian hasil cukai tembakau nasional.
“Selain itu, secara sosial rokok elektrik ini pun semakin menajamkan strata sosial terkesan ada kelas eksklusif di tengah ketimpangan yang sangat tinggi di kehidupan sosial. Di sisi kesehatan rokok elektrik ini kan mengancam kesehatan penggunanya,” tegasnya.
Secara terpisah, Pimpinan Ponpes Nurul Madinah NU Kuripan Lombok Barat TGH Subki Al Sasaki mengatakan, rokok elektrik menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang secara nyata memiliki dua sisi yang kadang berlawanan.
“Satu sisi teknologi ini bagus. Misalnya teknologi komunikasi yang makin berkembang. Di lain sisi, misalnya rokok elektrik, ini kan justru membentangkan problematika yang belum tuntas,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini yang dialami oleh petani tembakau yang ada di NTB yang kini harus berhadapan dengan rokok elekrik yang sedang menjadi tren di kalangan milenial.
Rokok elektrik, kata dia, sudah mulai merambah ke semua pasar dan dijadikan gaya kini dalam pergaulan.
Di sisi lain, kehadiran rokok elektrik ini berdampak signifikan terhadap laju harapan para petani tembakau khususnya yang ada di NTB.
“Para petani tembakan di NTB mendapat tantangan tersendiri. Khususnya Lombok Timur dan Loteng yang memang dikenal sebagai penghasil tembakau,” tukasnya.
Menurut TGH Subki, tantangan seperti ini harus bisa diminimalkan oleh pemerintah khususnya pemprov.
“Karena rokok elektrik ini juga kadar penyakitnya belum kita tahu sehingga pemerintah harus segera ambil tindakan,” tegasnya.
Ketua HIPMI NTB Sawaludin mengatakan, rokok elektrik hanya sebagian kecil dari masalah pertembakauan di NTB.
“Saya tidak memungkiri, rokok elektrik memang memengaruhi petani tembakau kita dalam jangka panjang. Namun, ini hanya bagian kecil dari masalah yang ada,” kata Awenk.
Saat ini saja, kata dia, di saat petani tembakau di Lombok meraih produksi yang melimpah, ternyata serapan pasar sangat kurang. Hal ini diduga adanya praktik permainan oknum perusahaan gudang tembakau yang ada.
Menurut Awenk, untuk mengatasi masalah ini pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov NTB harus berani menarik investor masuk untuk membangun pabrik rokok di Lombok ini.
Industrialisasi yang digaungkan dalam program Pemprov NTB tidak sekadar industri kecil berbasis UMKM, tetapi harus lebih besar.
“Untuk tembakau, kita jelas sudah ada potensi. Sekarang bagaimana pemprov bisa mengajak para investor untuk membangun pabrik rokok di Lombok. Supaya mata rantai pemasaran dan distribusi ini tidak terlalu panjang,” katanya. (Jawa Pos/JPG)
