Ribut Gara-gara LPPD, Pejabat Unjuk Kekuatan, Malu Sama Rakyat

Gubernr Cornelis disalami Walikota Sutarmidji sebelum pembukaan Pekan Gawai Dayak di Rumah Radakng Pontianak, Jumat (20/5). Walau situasi memanas akibat diputusnya aliran PDAM, kedua pemimpin yang juga politikus tersebut tetap menjaga hubungan baik. HUMAS PEMPROV KALBAR FOR RAKYAT KALBAR

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Kisruh pejabat Pemerintah Provinsi dan Kota Pontianak terhadap hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), menuai kritikan dari sejumlah masyarakat termasuk anggota DPRD Kota Pontianak. Mereka dinilai saling mempertontonkan unjuk kekuatan dan egonya masing-masing.

“Masing-masing saya pikir punya argumen terhadap penilaian itu, tapi tidak harus bertengkar di media seperti itu. Malu sama rakyat, pejabat daerah bertengkar semacam ini,” ujar M. Yuli Armansyah, Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Minggu (22/5).

Mengenai pemutusan sambungan air bersih atau ledeng di rumah dinas Sekda, serta Kantor Inspektorat dan BPKP Kalbar, dianggap Yuli merupakan wewenang Pemerintah Kota (Pemkot). Hanya saja sebenarnya masih ada jalan lain yang bisa dilakukan tanpa harus unjuk kekuatan.“Saya setuju itu dilakukan. Tapi jangan sampai berdampak, karena tidak baik bagi sesama instansi,” tukasnya.

Menurutnya, apakah penilaian ini ada unsur politis atau tidak, lantaran tingkat provinsi tidak lama lagi menyelenggarakan pesta demokrasi, ia enggan berspekulasi. Yang pasti, kata Yuli terjadi saling membunuh karakter dengan menggunakan kekuatannya masing-masing untuk saling menjatuhkan. “Ini jelas akan berdampak pada masyarakat,” tegasnya.

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang akrab disapa Maman ini pun turut mengoreksi hasil LPPD tersebut. Jika melihat pelayanan atau fasilitas yang sudah diupayakan Pemkot sebenarnya sudah tampak hasilnya, walau pun belum maksimal. Bukannya Tim LPPD memberikan penilaian seenaknya, yaitu nol tanpa ada koordinasi lebih lanjut. Terlebih, penilaian LPPD ini dampaknya tidak hanya dirasakan Kota Pontianak, tapi juga Kalbar di tingkat pusat. “Sekda juga kalau penilaian itu harus objektif dan buka mata, kalau pun ada kekurangan sedikit itu wajar. Kemudian juga Wali Kota jangan main putus-putus saja,” cetusnya.

Seharusnya, tambah Yuli, para pengampu kebijakan ini sama-sama membangun daerahnya. Pemprov jangan justru menjatuhkan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya untuk diperbaiki bersama. “Coba lihat kabupaten/kota lain yang selalu berkoordinasi, seharusnya kita malu dengan mereka. Ini malah saling menjatuhkan dan saling serang seperti itu,” kesal Yuli. (agn)