eQuator.co.id – Jakarta-RK. Toleransi antar umat beragama terlihat di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12) pagi. Walaupun, ada reuni akbar aksi 212 yang titik kumpulnya di Masjid Istiqlal, para umat Gereja Katedral masih bisa melaksanakan ibadahnya.
Empat pasangan yang akan menikah di Gereja Katedral pun tetap bisa menjalankan hajatannya. Walaupun, memang ada sedikit kendala karena kondisi jalanan yang cukup padat.
Wakil Building Management Gereja Katedral, Soni, mengaku pihaknya tidak merasa terganggu dengan reuni akbar 212. “Hari ini (kemarin) ada 4 pasangan yang nikah. Ya intinya sih mereka jadi agak terlambat aja, tapi gak keganggu kok, kita kan juga sudah memanage waktu sebelumnya,” tuturnya kepada JawaPos.com.
Acara pemberkatan yang dilakukan pihak Gereja Katedral berjalan sesuai rencana tanpa adanya hambatan. Saat reuni akbar alumni aksi 212, pihak Gereja Katedral tidak memberikan bantuan.
“Kita (Gereja Katedral) engga ada bantuan, kemarin pada aksi 212 tahun 2016 itu kan memang dibutuhkan,” ungkap Soni.
Namun, ia menyatakan, jika dibutuhkan, pihaknya akan memberikan bantuan. Hal itu dilakukan semata-mata sebagai bentuk kemanusiaan, saling tolong menolong sesama umat.
“Kalau sekarang mereka ngga ada insiden. Kalau kemarin (aksi 212 2016 silam,red) itu karena ada insiden, orang itu terlalu banyak, ada yang pingsan segala macem. Ya kita bantu selama membutuhkan bantuan,” pungkasnya.
Dalam reuni akbar aksi 212, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, hadir secara virtual di tengah-tengah ribuan kaum muslim yang memadati kawasan Monumen Nasional sejak pagi. Rizieq Shihab menyapa para peserta reuni lewat video teleconference dari Makkah, Arab Saudi.
Dalam orasinya, ia menyampaikan seputar NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) bersyariah. Dengan gaya bicaranya yang berapi-api, Rizieq Shihab menegaskan bahwa konsep NKRI bersyariah tak bakal menghilangkan Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara.
“Bahwa NKRI bersyariah ingin menghilangkan kebinnekaan itu fitnah, dusta, dan bohong, oleh mereka-mereka yang antisyariat Islam,” tuturnya, langsung disambut pekik takbir dari peserta reuni.
Dia menuturkan, NKRI bersyariah justru menjaga persatuan Indonesia serta mengedepankan musyawarah, sehingga dapat melindungi semua agama dari penistaan dan pelecehan. “NKRI bersyariah melindungi umat Islam dari segala produk yang haram, baik makanan dan minuman serta obat-obatan. NKRI bersyariah mencintai ulama, bukan mengkriminalisasi atau memperlakukannya seperti teroris,” ucap Rizieq Shihab.
Ia juga menjamin, ketika NKRI bersyariah diterapkan, negara bisa terhindar dari praktik pelanggaran hukum seperti korupsi, judi, narkoba, pornografi, prostitusi, dan anti-LGBT.
“Dengan demikian, jelas NKRI beryariah tidak perlu dicurigai, jangan lagi isukan atau memfitnah. Karena NKRI bersyariah berdasarkan UUD yang asli,” tegasnya.
Reuni akbar aksi 212 tersebut benar-benar wah. Selain dipadati ribuan umat sejak pukul 03.00, hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Amien Rais, Aunur Rofiq Lil Firdaus alias Opick, Ahmad Dhani, hingga Limbad. Tampak juga Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma’arif, Panglima FPI Munarman, Habib Novel Bamukmin, Muhammad Al Khattath, Misbahul Anam, dan Buni Yani.
Dalam sambutannya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan, Reuni Aksi 212 merupakan bagian dari ikhtiar melakukan perubahan di Ibu Kota. Di sisi lain, Aksi 212 yang digelar tahun lalu mengecewakan kaum pesimis.
“Mereka menganggap aksi 212 memunculkan kericuhan, kekerasan dan ketidakdamaian,” kata Anies di pangung utama reuni 212.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan, ribuan massa alumni 212 yang berkumpul kali ini juga melakukan tindakan
serupa. Mereka mengikutinya dengan damai, aman serta menjaga kondusifitas.
“Mereka yang ada di sini ingin memberikan pesan persatuan di Indonesia,” jelas dia.
Dikatakan Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif, pemerintah tidak bersikap ramah kepada umat Islam dalam tiga tahun terakhir. “Kami rasakan semakin lama semakin menggigit. Bahkan ada yang merasa pemerintah ada indikasi menghendaki Islamphobia,” ujar Slamet, di hadapan peserta Reuni Alumni 212 di Monas, Jakarta.
Slamet juga menyebut pemerintah tak bersikap adil terkait ujaran kebencian di media sosial. “Ketika ujaran kebencian oleh orang-orang yang pro-penista agama terlihat begitu leluasa. Begitu terlihat dilindungi. Sementara jika berkenaan dengan yang berseberangan dengan kekuasaan begitu sigap mengejar, menangkap, dan melakukan proses hukum secara cepat,” tuturnya.
Ia mencontohkan, kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Ketua Fraksi Nasdem, Viktor Laiskodat, di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu. Menurut Slamet, kasus tersebut tidak ditangani dengan baik. Hal berbeda terjadi pada Buni Yani yang mengunggah video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang Al-Maidah.
“Kasus Viktor Laiskodat yang pidatonya menunjukan sikap Islamphobia, bahkan mengancam pembunuhan di mana-mana tetap hidup nyaman dan dilindungi oleh kekuasan. Sementara seseorang yang berjasa menyadarkan terjadinya adanya penistaan Islam dijatuhi hukuman pidana satu tahun enam bulan. Itulah Pak Buni Yani,” kata dia.
Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab mendapat gelar baru dari alumni 212. Rizieq didapuk menjadi imam besar umat Indonesia dalam Kongres Alumni 212 di Wisma PHI, Cempaka Putih, Jakarta Barat. Hasil kongres itu disampaikan di hadapan peserta Reuni Alumni 212.
“Kami berkomitmen, seluruh alumni 212 menyatakan ikrarnya untuk mengangkat Al Habib Muhammad Rizieq Husein Shihab sebagai imam besar umat Indonesia,” ungkap Slamet.
Dia menambahkan, kongres itu diikuti perwakilan dari 22 provinsi di seluruh Indonesia. Menurut Slamet, para peserta kongres bersepakat membuat simpul-simpul di 22 provinsi itu. Hasil kongres juga akan diperbanyak dan dibagikan dalam tiga bahasa, yakni Arab, Indonesia, dan Inggris. Para peserta kongres, sambung Slamet, juga meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap Rizieq.
Slamet menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diundang. “Kan Beliau (Jokowi) juga alumni tahun kemarin,” ujar Maarif ditemui usai memberikan sambutan. “Jadi semua alumni sudah kita undang, dan beliau (Jokowi,Red) kita undang juga,” sambungnya.
Namun demikian, Maarif memaklumi ketidakhadiran Presiden Jokowi. Pasalnya sudah tentu Presiden Jokowi memiliki kesibukan yang luar biasa dalam setiap aktifitasnya. “Mungkin beliau ada kesibukan jadi tidak hadir,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi menghadiri HUT ke-72 PGRI Kota Bekasi, Sabtu (2/12). Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memang menghadiri aksi damai 212 yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, tahun 2016 silam.
Di sisi lain, tokoh Tionghoa, Lius Sungkharisma, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak menghadiri Reuni Alumni 212. Menurut dia, Reuni Alumni 212 merupakan momentum tepat bagi Jokowi untuk menyatukan warga.
“Kalau Beliau hadir, spirit umat bangkit,” kata Lius di Monas.
Dia menilai, ketidakhadiran Jokowi merupakan bentuk penyekatan antara rezim pemerintahan dengan umat muslim. “Mana ada yang radikal, intoleran. Kalau intoleran, saya tidak akan dikasih masuk dan diundang. Saya diundang sampai terharu. (Mereka) masih ingat juga sama saya karena zaman dulu bela-bela Islam. Artinya, panitia ini tak membeda-bedakan,” imbuh Lius.
Lius juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memfasilitasi kegiatan itu. “Saya kaget kenapa aksesnya susah banget ke sini. Mestinya semua akses dibuka,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Kajian Politik Presidium Alumni 212 Faizal Assegaf tak menyangkal kegiatan di Monas kemarin adalah bagian dari sebuah gerakan politik. Gerakan itu berawal dari Aksi Bela Islam yang bertujuan memastikan Basuki T Purnama yang telah menistakan agama Islam diproses hukum dan gagal memenangkan Pilkada DKI 2017.
“Kalau disebut gerakan politik, mengapa tidak? Umat memiliki hak berserikat dan berpolitik yang dijamin oleh konstitusi,” terang Faizal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/12).
Kini, gerakan tersebut terus bergulir dengan tujuan menumbangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara demokratis pada Pemilu 2019 mendatang. “Gerakan moral dan religius tersebut akan membesar guna mengoreksi bobroknya kekuasaan Jokowi,” tambah Faizal.
Dia pun memuji keterlibatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara bertajuk Reuni Akbar Alumni 212 tersebut. Dia pun menyebut mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu adalah tokoh sentral dalam Reuni 212.
Faizal pun tidak keberatan jika kehadiran Anies dianggap sebagai manuver politik dan bertujuan mereduksi pengaruh kekuasaan Jokowi. Suka atau tidak, lanjut dia, Reuni Aksi 212 telah menjadi kohesi antara aspirasi umat dan ketokohan Anies Baswedan dalam arus pergerakan Islam.
Menurut Faizal, Anies sudah beberapa kali melebur dengan kekuatan basis umat Islam. Namun, konsolidasi ke arah penyatuan potensi akan terus dilakukan secara masif.
“Bila Anies Baswedan istiqomah dan cerdas memainkan peran kepemimpinannya untuk mengayomi umat Islam, maka hal itu memberi peluang baginya untuk menaklukkan Jokowi di Pilpres 2019. Saya kira, sinyal ke arah itu sudah terbaca secara jelas oleh Anies dan umat Islam,” tutur Ketua Progres 98 itu.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tetap punya dugaan adanya motif politik di balik reuni akbar aksi 212. ”Ini juga enggak akan jauh-jauh dari politik, tetapi politik 2018–2019,” ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (30/11). Namun, dia tidak bersedia membeberkan lebih detail tentang motif politik yang dimaksud. ”Sudahlah, ini pasti larinya ke arah politik 2018–2019,” imbuhnya.
Meski demikian, saat itu, dia memprediksi reuni itu tidak sebesar aksi 212 pada 2016. Sebab, meski sama-sama bermuatan politis, kata Tito, kadarnya tidak setinggi aksi yang digelar jelang pilkada DKI Februari lalu dan berlabel bela Islam tersebut.
Tito menambahkan, dari aspek keamanan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah upaya dan antisipasi. Namun, dia menyarankan agar aksi tersebut tidak dilakukan di Monas.
”Lebih bagusnya di Istiqlal saja,” terangnya
Hanya saja, bagi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Din Syamsuddin, setiap orang atau kelompok punya hak konstitusional serta kebebasan mengekspresikan pendapatnya dalam bentuk dan cara apa pun. Salah satunya melalui demonstrasi. Contohnya, yang akan dilakukan kelompok pendukung aksi 212 dengan menggelar reuni.
“Mereka juga mempunyai hak untuk mengaktualisasikan diri,” terang dia kepada Jawa Pos. Menurut Din, rencana reuni aksi 212 adalah absah di alam demokrasi selama tidak menggunakan kekerasan.
Namun, tutur Din, dirinya tidak ikut dalam reuni itu karena bukan alumnus. Mantan ketua umum PP Muhammadiyah tersebut memiliki pemikiran sendiri dalam memahami permasalahan umat Islam dan bagaimana cara mengatasinya. Menurut pria kelahiran Sumbawa, NTB, tersebut, kemuliaan Islam dan muslimin di Indonesia perlu dicapai melalui perjuangan strategis, yaitu dengan mengembangkan infrastruktur kebudayaan umat Islam.
Karena itu, diperlukan karya nyata dalam meningkatkan mutu kehidupan umat dalam berbagai bidang. Dibutuhkan juga langkah strategis yang lebih menekankan praksisme keagamaan daripada menampilkan mob populisme keagamaan. ”Perjuangan umat Islam lebih baik mengambil bentuk orientasi praksisme (karya-karya kebudayaan, Red) daripada orientasi populisme (kerja kerumunan, Red),” tegas Din.
Polda Metro Jaya memberi pengamanan jalannya aksi Reuni Akbar Aksi Bela Islam 212 yang digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya menurunkan puluhan ribu personel. Gabungan. Terdiri dari personil Brimob Polri yang didatangkan juga dari Polda di luar Pulau Jawa, Pasukan Sabhara, Reserse, dan Polantas agar aksi berjalan lancar.
“Jumlah personel puluhan ribu. Namun yang terpenting dan paling utama bahwa kita mengamankan kegiatan masyarakat. Ini sudah menjadi kewajiban kepolisian untuk mengamankannya sampai selesai,” terang Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (1/12).
Sayangnya, Argo enggan merinci detail pasukan yang akan disiapkan. Ia hanya menjelaskan, setiap aksi yang sudah mendapatkan izin, tentu akan mendapatkan penjagaan dari pihak kepolisian supaya acara berjalan tertib dan lancar.
“Semua anggota sudah kami siapkan. Semua yang akan dilaksanakan dan sudah sesuai ijin pasti kami amankan, mau ke mana juga kami amankan. Yang jelas kegiatan seperti di Monas atau di tempat lain menjadi domain pengamanan dari Polda Metro Jaya,” tuturnya.
Ia melanjutkan, selain melakukan pengamanan terhadap massa yang hadir, pihaknya juga memberlakukan sistem pengalihan arus lalu lintas di sekitaran wilayah Silang Monas agar tidak terjadi kemacetan. “Bersifat situasional saja, tergantung situasi di lapangan,” jelas Argo.
SEMPAT DIWARNAI INFO HOAX
Sayangnya, reuni peserta aksi 212 diwarnai aneka rupa hoax. Salah satunya tentang informasi penyediaan bus Transjakarta gratis untuk peserta yang akan datang ke Lapangan Monas.
Penyebar hoax soal bus Transjakarta gratis itu adalah akun Facebook Sholah Ayubi. Rabu, 29 November, akun itu mem-posting sebuah status yang menginformasikan adanya bus Transjakarta gratis. Katanya, ada 15 daftar nama terminal yang menyediakan bus Transjakarta gratis untuk ke Monas, lengkap dengan nomor telepon.
Terminal itu adalah Pulo Gadung (Hudori Kabul 0812 1918 6240), Terminal Pulo Gebang (Nuri 081281798090), Terminal Senen (Firman Boi 087882282213), Terminal Kp Rambutan (Rietha 081296795518), Terminal Lebak Bulus (Fajar 085277275341), Terminal Ragunan (Fitri 08138695250), Terminal Kalideres (Romlih 0812 1918 6240), Terminal Grogol (Arbi 081314816545), Terminal Tj priok (Andi 0812 1918 6240), Rusun Marunda (Ijah 0815 8516 8522), Pluit (Hendrik 0812 1864 0810), Pasar Cidodol (Rayfaldi 0838 0434 4910), Latumenten (Najat 0822 2044 8326), Rusun Tambora (Najat 0822 2044 8326), dan Rawa Bebek (Hafidz 087780048959).
Menurut informasi hoax itu, bus Transjakarta gratis tersebut sumbangan dari pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. ”Ini sumbangan dari Anies-Sandi untuk peserta yang pulang dari acara Reuni Akbar 212. Viralkan !!!!” tulis akun Sholah Ayubi.
Jawa Pos mengonfirmasi kabar tersebut ke Direktur Transjakarta Budi Kaliwono. Budi menegaskan, kabar itu hoax. Tidak ada bus Transjakarta gratis untuk mengangkut peserta reuni aksi 212 seperti yang beredar di media sosial.
”Tidak benar. Pada hari itu (2 Desember 2017) Transjakarta tetap akan beroperasi normal seperti biasa,” tegasnya.
Berdasar penelusuran Jawa Pos, penyebar hoax itu bukan hanya akun Sholah Ayubi. Ada beberapa akun yang sama ikut menyebarkan. Di antaranya, Kirana Key (menyebarkan pada 27 November), Roze Ing Room (28 November), Saeful Rohim (29 November), dan akun Berita Teman Pintar (27 November). Informasi hoax itu juga menyebar lewat grup-grup WhatsApp.
Akun Twitter Ratna Sarumpaet (@RatnaSpaet) pada 29 November 2017 juga mengonfirmasi hoax tersebut sembari membagikan sebuah screenshot. Isinya mengajak semua pihak mewaspadai berita-berita hoax yang sengaja atau tidak telah disebar oknum tertentu dan dapat merusak atau menjatuhkan kredibilitas Anies-Sandi.
Dalam screenshot itu, humas Anies-Sandi mengatakan bahwa pesan berantai yang menyebutkan daftar layanan bus Transjakarta gratis tidak benar. ”Info bahwa acara tersebut disponsori oleh Gubernur dan Wagub Jakarta. Maka dengan ini diberitahukan bahwa pesan berantai tersebut adalah tidak benar.” Demikian isi tulisan dalam screenshot klarifikasi itu. (Jawa Pos/INDOPOS/JPG)
