eQuator – Singkawang-RK. Bagi warga yang merekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di stand Singkawang Expo di Stadion Kridasana beberapa waktu lalu, diharapkan melakukan perekaman ulang, lantaran saat itu server-nya rusak.
“Saat itu seratusan warga yang melakukan perekaman, tetapi gagal seratus persen. Karena ada persoalan di sistem. Ada juga karena human error,” kata Heru, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Singkawang kepada wartawan, Jumat (6/11).
Olehkarenanya, warga yang telah melakukan perekaman diimbau untuk mengecek datanya di komputer yang disiapkan di Disdukcapil Singkawang. “Untuk pengecekan, pergi saja ke Disdukcapil. Di depan ada komputer , ketikkan NIK-nya. Jika muncul foto, berarti datanya sudah terekam ke pusat,” jelas Heru.
Dia mengakui, pembuatan e-KTP ini sangat tergantung pada server dan perangkatnya. Jika keduanya bermasalah, maka akan berdampak pada kelancaran pelayanan.
“Saat jaringan di kita bagus, tetapi di pusat sedang ada gangguan, juga berpengaruh. Begitu juga sebaliknya. Kita memang tidak bisa berbuat banyak saat tergantung dengan alam dan perangkat,” kata Heru.
Saat ini, ungkap Heru, hanya satu mesin di Disdukcapil yang berfungsi. Mesin itulah yang digunakan untuk melayani ratusan ribu wajib e-KTP. “Pernah kami mencoba memaksakan untuk mencetak tetapi blangko malah meleleh. Akhirnya kami korban blanko,” sesalnya.
Terkait blanko tersebut, tambah dia, menggunakan dana dari APBN, diambil langsung ke Jakarta. “Blankonya tidak boleh dikirim. Kami harus datang untuk mengambil sendiri. Jumlahnya ditentukan pemerintah pusat. Jadi untuk jumlah saja ditentukan pusat, sehingga pencetakannya pun antre,” jelas Heru.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Singkawang, Sumberanto Tjitra menilai, program e-KTP ini merupakan salah satu contoh dari bobroknya sistem yang dibuat pemerintah pusata. Dampaknya ikut dirasakan seluruh masyarakat.
Olehkarenanya, Sumberanto mengingatkan, agar instansi di daerah tidak ikut mempersulit masyarakat, kalau perlu setiap masyarakat dibantu agar tertib administrasi.
“Kami kecewa juga dengan pelayanan negara ini. Tetapi pemerintah daerah jangan ikut mempersulit. Kami bantu masyarakat untuk tertib administrasi sehingga pelayanan publik semakin baik,” kata Sumberanto.
Dia mengungkapkan, sebagian warga memang kurang peduli atau cuek dengan e-KTP, tetapi ada pula karena sedang di luar kota, sehingga enggan pulang untuk perekaman.
Laporan: Mordiadi