
eQuator.co.id-Pontianak. Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat sepanjang 2025 di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global. Capaian positif ini merupakan hasil kerja kolektif bangsa, diperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter sehingga pertumbuhan dan stabilitas berjalan beriringan.
Apresiasi kepada Bank Indonesia (BI) yang terus mengawal stabilitas perekonomian dan turut mendorong pertumbuhan, yang bersinergi dengan berbagai pengelola perekonomian nasional.
Sinergi dan kerja sama tersebut memberikan hasil nyata dan prestas iyang bisa dibanggakan. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri dan tidak boleh tergantung kepadanegara lain.
Saling mengisi, saling membantu, dan sekarang saatnya memberikan solusi yang cepat kepadarakyat. Kebijakan perlu dirumuskan dengan ketenangan, dilaksanakan dengan kepercayaan diri dan dengan tekaduntuk berdiri di atas kaki kita sendiri.
Demikian petikan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Kantor Pusat BI Jakarta (28/11), yang sekaligus menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap tema “Tangguh dan Mandiri: SinergiMendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”.
Dalam rilisnya, Gubernur BI, Perry Warjiyo, pada kesempatan yang sama menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia ke depan akan lebih baik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, dengan tetap mewaspadai ketidakpastian global yang tinggi.
BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada di kisaran 4,7–5,5% dan meningkat lebih tinggi pada 2026 dan 2027 masing-masing dalam kisaran 4,9–5,7% dan 5,1–5,9% didukung oleh konsumsi dan investasi yang meningkat, serta ekspor yang cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia.
Inflasi akan tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, eratnya sinergi pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah, dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.
Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, disertai digitalisasi yang terus berkembang pesat. Ke depan, lima tantangan global perlu terus dicermati dan diwaspadai, yakni berlanjutnya kebijakan tarif AS, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, tingginya utang Pemerintah dan suku bunga negara maju, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia, serta maraknya uang kripto dan stablecoins pihakswasta.
Bauran kebijakan BI pada tahun 2026 akan terus diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, dalam sinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional.
Kebijakan moneter pada tahun 2026 diarahkan untukmenjaga stabilitas (“pro-stability”) dengan tetap memanfaatkan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (“pro-growth”).
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran pada 2026 tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi (“pro-growth”).
Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dimaksud didukung dengan akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas(PUVA) sesuai dengan BPPU 2030 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pengembangan pasar sekunder yang modern dan berstandar internasional, serta perluasan instrumen pembiayaan perekonomian.
Program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif, termasuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, juga akan terus diperluas. PTBI 2025 dirangkaikan dengan penganugerahan TPID Award dan TP2DD Championship serta BI Award 2025.
Penganugerahan TPID Award dan TP2DD Championship sebagai bentuk penghargaan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan kinerja terbaikserta Championship TP2DD 2025 bagi Tim Percepatandan Perluasan Digitalisasi Daerah yang berhasil mengakselerasi digitalisasi keuangan daerah.
Sementaraitu, penganugerahan BI Award dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi BI sebagai otoritas moneter, sistem keuangan, dan sistempembayaran kepada 47 mitra strategis.
BI juga menganugerahkan 3 (tiga) Special Award sebagaibentuk penghargaan kepada Mitra Strategis BI dalam menjaga nasionalisme dan kedaulatan RI serta mendukung semangat Asta Cita hingga ke pelosok negeri.
PTBI Kalimantan Barat 2025
Sebagai turunan implementasi kebijakan regional, pada PTBI Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalbar, Abidin Abdul Haris, Deputi Kepala Perwakilan, menyampaikan komitmen BI untuk proaktif mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalbar.
Sinergi yang ditempuh selama ini berhasil membawa Kalbar tumbuh di atas 5% sepanjang tahun 2025, didorong oleh kinerja yang solid dari berbagai komponen utama, baik dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha.
Hingga triwulan III 2025 andil pertumbuhan ekonomi Kalbar didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor, serta didorong oleh andil pertumbuhan lapangan usaha pertambangan, perdagangan, dan konstruksi yang semakin ekspansif.
Pertumbuhan ekonomi Kalbar diperkirakan akan mencapai 5,26 – 5,39% (yoy) untuk keseluruhan tahun 2025. Pencapaian tersebut searah dengan kinerja ekonomi nasional yang berdaya tahan.
Di sisi inflasi, capaian upaya pengendalian inflasi atas sinergi terbaik TPID Kalbar berhasil mengawal inflasi, yang pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,07% (yoy) atau terendah kedua di Kawasan Kalimantan dan termasuk 10 provinsi dengan capaian inflasi terendah tingkat nasional.
Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi dan berbagai upaya konkrit yang dilakukan oleh TPID provinsi dan kab/kota, laju inflasi Kalbar diperkirakan akan berada dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5 ± 1% pada akhir tahun 2025.
Sepanjang tahun 2025, BI bersama TPID se-Kalbar telah melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi, antara lain (1) pelaksanaan GPM/OP sebanyak lebih dari 211 kali di 14 kabupaten/kota melalui koordinasi dengan pemda dan TNI/POLRI; (2) penyaluran SPHP Bulog 26 ribu ton beras dan 233 ton jagung; (3) realisasi luas tambah tanam padi 27 ribu hektare; serta (4) realisasi 9 Kerjasama Antar Daerah (KAD).
Dari sisi perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran, Nilai Dana Pihak Ketiga Kalbar mencapai Rp87,27 triliun dengan total kredit sebesar Rp98,4 triliun yang didorong oleh peningkatan kredit konsumsi dan investasi.
Sementara Dana Pihak Ketiga Syariah tumbuh hingga Rp5,72 triliun diikuti pertumbuhan pembiayaan yang cukup tinggi. Tingkat NPL di Kalbar terjaga 1,95%, berada di bawah ambang batas 5%.
BI terus mendorong inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) melalui implementasi QRIS dan BI-Fast yang tercermin dari capaian volume transaksi QRIS mencapai 58,25 juta transaksi dengan 760 ribu pengguna.
BI juga turut mendukung upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, yang saat ini mencapai skor IETPD 89,8%.
Sinergi erat antar BI, Pemerintah Daerah, serta Industri Jasa Keuangan Perbankan menjadi prasyarat melalui berbagai program perluasan seluruh program kerja Bank Indonesia sebagai katalisator pertumbuhan sepanjang tahun 2025, mencakup:
1. Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2025
2. Saprahan Khatulistiwa 2025
3. Pekan QRIS Nasional dan Cinta Bangga Paham Rupiah Tahun 2025
4. Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) yang dilaksanakan di wilayah 3T
5. Inisiasi Forum Sinergi Aksi Realisasi EkSyar Kalbar (SIAR)
6. Sinergi Ekonomi dan Keuangan Daerah (SIKADA) bersama OJK, Kemenkeu, dan BMPD Kalimantan Barat
7. Forum Enumerator Lintas Data Khatulistiwa (FELISA) 2025; serta
8. Layanan Perbankan Nusantara (LENTERA) Batas Negeri di wilayah perbatasan.
Ke depan, terdapat berbagai tantangan dalam mengantisipasi prospek perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian, terlebih melihat prospek negara-negara maju yang menurun, kebijakan The Fed, serta pengalihan aliran modal ke aset safe haven.
Menghadapi dinamika tersebut, BI menguatkan peran sebagai penjaga stabilitas melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang dirancang untuk menjaga nilai Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan melihat berbagai kondisi global dan domestik tersebut, pada 2026, pertumbuhan ekonomi Kalbar diproyeksikan berada pada kisaran 5,3 – 6,0% (yoy), dengan inflasi yang tetap terkendali di kisaran 2,5± 1%.
Proyeksi ini didukung oleh berlanjutnya pembangunan sejumlah kawasan industri serta penguatan sektor ekonomi utama seperti pertanian dan pertambangan.
PTBI merupakan forum strategis yang diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan BI mengenai kondisiperekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah bauran kebijakan BI, serta memperoleh arahan dari Presiden RI.
Pada 2025, PTBI dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, Pimpinan dan Anggota MPR, DPR dan DPD RI, Pimpinan Lembaga Negara, Duta Besar negara sahabat, Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua OJK dan LPS, dan lembaga terkait lainnya, Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi, akademisi, pemimpin media masa nasional, sertaperwakilan sejumlah lembaga internasional.
Masyarakat juga mengikuti PTBI 2025 melalui siaran langsung pada kanal media sosial Bank Indonesia, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dan luar negeri. (Ova)
