eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Langkah Kementerian BUMN melakukan revitalisasi pabrik gula untuk menekan laju impor gula, harus diikuti dengan penyediaan bahan baku. Pemerintah didorong untuk meningkatkan luasan lahan tebu untuk mendukung ketersediaan bahan baku pabrikan.
“Masalah ini tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku. Revitalisasi tidak optimal kalau tidak ada yang digiling,” ujar Peneliti Agro Ekonomi dari IPB Agus Pakpahan terkait langkah pemerintah untuk menekan impor gula, Kamis (17/1).
Berkurangnya lahan tebu membuat produksi tidak bisa terangkat. Tahun 2014, produksi tebu nasional mencapai 2,58 juta ton, lantas turun menjadi 2,46 juta ton pada 2017.
Untuk diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, luas perkebunan tebu di Indonesia terus menurun. Bila pada 2014, luas lahan perkebunan tebu masih berada di angka 478.108 hektare. Namun tahun 2017, lahan tebu menurun jadi 453.456 hektare.
Agus menjelaskan, dari pengamatannya, pabrik gula Indonesia terus mengalami kekurangan pasokan tebu. Masalahnya memang keberadaan pabrik gula dan perkebunan tebunya tidak homogen.
“Ada tempat yang kelebihan pasokan tebu, ada pula yang kekurangan. Secara umum kekurangan bahan baku karena terjadi penurunan luas area tanam,” ucapnya.
Masalah utamanya, menurut Agus adalah karena kebijakan yang ada tak mampu membuat petani bergairahnya untuk menanam. Melihat catatan ke belakang, kinerja pabrik gula indonesia sempat mencapai titik terendah di tahun 1998 dengan produksi hanya mencapai1,49 juta ton.
Dengan kondisi ini, tak heran belakangan, pabrik gula pun akhirnya terdorong untuk menyerap impor raw sugar untuk mengoptimalkan utilitas pabriknya.
Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus berpandangan, revitalisasi yang dilakukan Kementerian BUMN memang masih belum efektif. Hal ini membuat ketergantungan impor terus terjadi.
“Anggaran yang sudah dikeluarkan untuk revitalisasi pabrik-pabrik tua pun belum mampu meningkatkan produksi secara signifikan,” pungkasnya.
Sebelumnya kalangan dewan dan ekonom mengkritik langkah pemerintah yang dinilai lamban melakukan revitalisasi industri gula secara komprehensif.
“Saat ini revitalisasi pabrik gula tidak dilakukan menyeluruh,” ujar ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, kemarin.
Untuk diketahui, harga gula lokal sampai November 2018 lalu sebesar tiga kali lipat dibandingkan dengan harga gula dunia. Harga gula lokal mencapai Rp12.163 per kg, sementara rata-rata harga gula mentah dunia hanya Rp4.000.
Soal revitalisasi menyeluruh, Revrisond berpandangan, sulit terjadi. Pasalnya, investor akan cenderung ragu melihat produksi tebu nasional yang dipandang tidak akan mencukupi kebutuhan pabrik gula sendiri.
“Selama ini kan lahan tebu itu masih bercampur-campur. Jarang yang lahan tebu doang tanpa ditanami apa-apa lagi,” imbuhnya.
Anggota Komisi VI Inas N Zubir mengatakan, dari hasil kunjungan yang dilakukannya di beberapa pabrik gula milik BUMN, rendahnya produksi gula nasional lantaran pabrik yang sudah berusia tua. Dari kunjungan itu, Inas menyatakan, pabrik gula berplat merah sudah tak dapat direvitalisasi lagi.
“Pabrik gula itu harus dibongkar dan dibangun ulang dengan mesin yang modern. Karena sudah terlampau tua,” kata Inas.
Inas melanjutkan, tak hanya umur pabrik gula yang menjadi masalah minimnya produksi gula dalam negeri. Menurutnya, sejauh ini, pemerintah tak mampu menjaga kestabilan produksi tebu para petani. “Banyak lahan tebu berubah menjadi area bisnis bahkan perumahan,” katanya.
Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menuturkan, pemerintah melalui Menteri BUMN perlu melakukan revitalisasi seluruh pabrik gula berplat merah.
“Pemerintah masih perlu melakukan revitalisasi. Teknologi yang dibutuhkan untuk merevitaliasi pabrik gula ini kan tidak susah, tidak terlalu canggih,” tutur Azam.
Azam berpandangan, pemerintah perlu menggenjot jumlah produksi gula dalam negeri. Sebab, produksi gula ini bisa membantu keuangan negara.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menyebutkan nilai impor gula tertinggi pada 2016, yakni mencapai USD2,09 miliar, melonjak dari 2015 sebesar USD1,25 miliar. Di 2017 dan 2018, nilai impor sedikit menyusut menjadi USD2,07 miliar dan USD1,79 miliar. (Jawa Pos/JPG)
