eQuator.co.id – Pontianak-RK. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat mampir di Kota Pontianak mengecek on the spot titik panas (hot spot) di Kalbar, Minggu (21/8). Rencana kunjungan singkat itu sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi penganggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla) di Istana Negara, Senin 18 Januari 2016.
Dalam antisipasi Karhutla, Presiden Joko Widodo memberikan tanggung jawab kepada Kapolda dan Pangdam yang wilayahnya rawan Karhutla, yakni Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.
“Saya sudah janjikan sama Kapolri dan Panglima TNI mengenai reward and punishment. Yang terbakar makin banyak, semakin gede, ganti dan copot. Yang baik, tentu saja mendapat promosi,” tutur Jokowi dalam pengarahan rapat koordinasi kebakaran hutan di Istana Negara, Senin (18/8), sebagaimana dilansir Tempo.co.
Sementara itu, titik panas di Kalbar akibat Karhutla meningkat secara signifikan sepekan terakhir sebagaimana dipantau Satelit Modis NASA, yang pada Jumat (19/8) pagi terdata ratusan hots spot, seperti dilansir Jawapos.com/JPNN.
“Untuk mengatasi hot spot Karhutla yang meluas, Gubernur Kalbar sudah mengajukan surat permintaan kepada BNPB agar dibantu helicopter water bombing dan heli patrol,” ungkap Sutopo Purwo Nugroho, Jubir Badan Nasional Penanggulanagn Bencana (BNPB), di Jakarta, Jumat (19/8).
Meningkatnya titik panas di Kalbar, Polri tak tinggal diam. Kapolri tanggap untuk mengecek kinerja bawahannya hingga Karhutla meningkat.
“Bapak Kapolri memanggil tujuh Kapolda yang sering mengalami atau menangani Karhutla,” ujar Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Agus Rianto di Mabes Polri seperti dikutip JPNN.
Tak hanya Kapolda dan Pangdam, Presiden juga mengingatkan jajaran di bawahnya terhadap kewaspadaan Karhutla yang tak tuntas-tuntas setiap tahun, malah bertambah.
“Yang namanya Pangdam, Kapolda, yang ada di lapangan, Danrem, Kapolres, Dandim, sampai Koramil, Polsek harus digerakkan untuk mencegah ini. Semuanya harus digerakkan,” tegas Jokowi yang minta TNI dan Polri di daerah mendukung BNPB dan petugas Kementerian KLH.
Aktivis Walhi Kalbar, Hendrikus Adam, kepada Rakyat Kalbar, mendukung statement Presiden Jokowi terkait komitmen Indonesia bebas asap. “Bila petaka asap terjadi lagi mengganggu hak atas lingkungan hidup dan kesehatan, oleh UU negara memang memiliki kewajiban asasi dalam pemenuhan hak asasi warganya,” tutur Hendrikus, Minggu (21/8).
Statement Presiden, lanjutnya, jangan disalahartikan oleh pejabat tinggi kepolisian dan TNI di daerah. Pernyataan itu bukan berarti aparatur penegak hukum lantas dapat bertindak semaunya atas situasi di lapangan, terutama terhadap masyarakat yang membuka lahan dengan cara bakar untuk menghasilkan pangannya. Seperti misalnya yang dilakukan peladang dengan kearifan lokalnya.
“Kita berharap pemerintahan Presiden Jokowi beserta aparatur penegak hukumnya dapat memastikan pemberlakuan hukum yang tidak hanya tajam kebawah namun tumpul ke atas,” pinta dia.
HANYA MEMBANTU
Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Suhadi mengatakan, Polda Kalbar menolak dijadikan kambing hitam apabila gagal menurunkan jumlah titik hotspot yang kian bertambah. Menurut dia, tugas Polda dan TNI dalam penanganan Karhutla ini hanyalah membantu.
“Tugas utamanya itu ada di BNPB daerah, kita ini hanya membantu karena kebakaran hutan dan lahan ini memberikan dampak buruk buat masyarakat. Anggaran dan segala macamnya ada di BNPB. Anggaran tidak ada, Polisi ini kerja bakti demi masyarakat,” ujarnya.
Apa tanggapan Kapolda Kalbar perihal kinerja Polda terhadap penanggulangan Karhutla yang diberikanoleh Presiden? “Yang disampaikan oleh Bapak Jokowi itu benar. Kapolda, Pangdam yang tidak berbuat apa-apa akan dicopot. Tapi kita kan sudah dari awal berbuat. Dari Februari kita sudah berbuat,” ucap Suhadi.
Dia mengaku tidak khawatir dengan ancaman Presiden Joko Widodo yang akan mengganti Kapolda yang gagal mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di daerah. Menurutnya yang disampaikan Jokowi itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan Polda Kalbar.
Yang dilakukan antara lain; patroli bersama mencari titik hot spot nonstop, melakukan kunjungan door to door ke masyarakat agar tidak membakar lahan, hingga mengeluarkan maklumat Kapolda tentang larangan membakar lahan.
“Semuanya sudah kita lakukan, yang akan dicopot itu kalau dia Kapolda atau Pangdam di daerahnya banyak titik api tapi tidak berbuat apa-apa. Sementara kita sudah berusaha maksimal,” tambahnya.
Terkait kekhawatiran bahwa pihak Kepolisian hanya menindak masyarakat kecil, ditampik Suhadi. Katanya, kepolisian dalam bertindak ada koridornya sehingga semua dapat dipertanggungjawabkan, tidak sembarangan.
Meski banyak dugaan adanya pembakaran lahan yang dilakukan korporasi sejak tahun lalu tidak diproses, Suhadi justru menyatakan pihaknya belum menemukan hal itu. “Namun seandainya kita temukan, akan kita tindak tegas. Kalau perlu sanksinya kita tambah, bukan cuma UU Lingkungan Hidup, tapi juga akan kita kenakan UU TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Itu akan kita lakukan jika memang ada,” janjinya.
BUPATI TERJUNKAN DAMKAR
Karhutla yang lumayan luas di kekeringan musim kemarau yang panas ini, merambah 10 hektar lahan di Dusun Guntul, Desa Senunuk, Kecamatan Batang Lupar, Sabtu (20/8) sore, diduga api berasal dari pembakaran ladang yang menjalar.
Bupati Kapuas Hulu AM Nasir, SH dan rombongan yang kunjungan kerja ke Empanang langsung ke lokasi. Bupati perintahkan Satpol PP menerjunkan mobil pemadam kebakaran (Damkar) dari Putussibau. Hanya saja, karena jarak tempuh 4 jam dari Putussibau, kebakaran sangat cepat meluas.
Bahu-membahu antara Satpol PP, tim Kecamatan, Polsek dan Koramil, butuh waktu 24 jam untuk memadamkan api tersebut. “Begitu terjadi kebakaran kami langsung turun memadamkan dengan peralatan sangat terbatas,” ujar Camat Batang Lupar, Gunawan, Minggu (20/8).
Rombongan Bupati yang tiba di lokasi kebakaran yang terus meluas, menggerakkan tim Damkar Satpol PP, Polsek, Danramil, Kodim 1206 Putussibau, Batalyaon 644 Walet sakti dan kecamatan Batang Lupar.
Makan waktu sehari semalam di lokasi, Dandim 1206 Putussibau Latkol (Kav) Budiman Ciptadi langsung ke lapangan. “Diperkirakan lahan terbakar kurang lebih 10 hektar. Kalau tidak ada Damkar Satpol PP bisa lebih luas lagi,” tuturnya.
Secara keseluruhan, terang dia, api bisa padamkan pada keesokan harinya. Walaupun api sudah berhasil dipadamkan. Sejumlah petugas masih berada di lokasi untuk memastikan api tidak merembes.
“Api yang merembet ke lokasi lahan kosong berawal dari sisa pembakaran ladang milik warga. Pemilik ladang sudah dipanggil dan diingatkan untuk tidak membakar lahan,” terang Budiman.
Agar kerjadian serupa tidak terulang, Gunawan mengimbau masyarakatnya untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran ladang berpindah. “Api bisa merembet ke lokasi lain, apalagi saat membakar tidak dijaga. Kemarau seperti sekarang, sangat rentan terjadi kebakaran,” ingatnya.
Laporan:Achmad Mundzirin, Andreas, dan Iman Santosa
Editor: Mohamad iQbaL
