eQuator – Ekonom senior, Faisal Basri merasa aneh dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang merasa tertarik bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP). Yakni sebuah blok perdagangan regional gagasan Amerika Serikat yang sudah diisi 12 negara dengan ekonomi kuat.
Diduga, saat menyatakan ketertarikannya di hadapan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, belum ada kajian pemerintah atas untung atau rugi jika bergabung dengan TPP.
“Jokowi tidak bisa mengatakan saya tertarik. Jokowi tertarik, lalu Menteri Perdagangan (Thomas Lembong)-nya bilang, ‘kami baru akan melakukan kajian’. Loh, harusnya kajian dulu baru bilang tertarik atau enggak, kan? Ini kebolak-balik. Ini yang agak repot,” tegas Faisal Basri dalam diskusi Dunia Usaha di Antara Kepentingan Nasional dan Persaingan Global, di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11).
Seharusnya, tambah Faisal, pemerintah memiliki “roadmap”. Setiap perjanjian tentu mengandung untung-rugi, karena itu tiap pemerintah berhak memberikan daftar pengecualian apa saja industri yang boleh masuk ke negaranya.
“Tugas negara adalah dalam proses sampai dilaksanakan itu, mempersiapkan agar industri tertentu yang tidak efisien yang pasti digilas oleh globalisasi, oleh kerjasama regional, punya waktu untuk pindah ke industri lain yang lebih unggul,” jelasnya.
Jika ada industri dalam negeri tidak unggul maka industri tersebut bisa berpindah sektor ke industri lain yang lebih unggul. Waktu transisi selama 10 tahun dapat digunakan untuk melatih ulang karyawan di perushaaan-perusahaan terkait.
Ditekankannya lagi, tugas dan kewajiban pemerintah untuk memberi pengawalan dan perlindungan terhadap industri dalam negeri.
Globalisasi tidak terjadi di surga, tapi terjadi di dunia. Kan yang diuntungkan bayar pajaknya lebih banyak, pajak itu nantinya dialokasikan untuk melakukan training ke sektor yang tidak siap,” ulasnya. (rmol)
){kind=link}