eQuator.co.id – Makassar –RK. Layanan kesehatan masih panen keluhan. Dua capres pun menjanjikan harapan baru. Kesehatan menjadi sektor paling bersentuhan dengan masyarakat luas. Sejauh ini, meski telah ada program jaminan kesehatan nasional (JKN), permasalahan tak kunjung tuntas.
Kemampuan capres-cawapres mengemas program perbaikan layanan kesehatan, akan berimplikasi memunculkan simpati pemilih. Pada akhirnya, akan berpengaruh bagi elektabilitas. Secara umum, capres-cawapres 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) menjanjikan pembenahan atas sistem JKN melalui BPJS Kesehatan. Sementara 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi), menjanjikan penambahan RS di KTI.
Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf di Sulsel, Rudi Piter Goni mengatakan di bidang kesehatan, jagoannya sudah punya program yang sangat matang. Untuk JKN, Jokowi-Ma’ruf melihat masih banyak kekurangan.
Indonesia baru memulai sistem ini pada 2014 lalu. Sehingga, kendala pelaksanaannya menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk membenahinya pada periode berikutnya ketika terpilih. “Masih banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi di lapangan. Baik yang berkaitan dengan stunting, gizi buruk, dan berkaitan dengan hidup yang sehat,” kata Rudi, kemarin.
Jokowi-Ma’ruf bakal mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak. Salah satunya, menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh dengan pemberian jaminan asupan gizi, perbaikan pola asuh dalam keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan.
Reformasi sistem kesehatan juga jadi sasaran. Di antaranya, memperkuat program promotif dan preventif, serta mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dasar terkait pola hidup sehat.
Termasuk, kata Sekretaris PDIP Sulsel ini, meningkatkan akses warga miskin untuk bantuan kesehatan (PBI JKN-KIS), dan meningkatkan peserta dan kualitas layanan kesehatan program JKN-KIS.
Untuk perbaikan akses kesehatan, Jokowi-Ma’ruf juga berjanji mempercepat pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Lengkapi Fasilitas
Sementara Prabowo-Sandi, program kesehatannya difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas medis di setiap rumah sakit. Peningkatan pelayanan menjadi keharusan. “Memperbanyak lulusan kedokteran untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter di desa desa,” kata Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi di Sulsel, Idris Manggabarani.
Dengan demikian, masyarakat desa tidak lagi harus jauh jauh ke rumah sakit untuk mendaptkan pelayanan dokter. Hal ini salah satu yang didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
Untuk meningkatkan pelayan, juga harus dibarengi dengan sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan mampuni. Sehingga selain harus ditambah tenaga medis dan tenaga dokter juga harus ada program pelatihan untuk meningkatkan kualitas mereka. “(Juga) memberikan kelengkapan peralatan modern ke RS yang menjadi rujukan sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke luar negeri,” imbuh Ketua Gerindra Sulsel itu.
Untuk menambah jumlah tenaga medis, pemerintah harus mempermudah perguruan tinggi yang membuka jurusan yang menyangkut kesehatan.
Di Sulsel atau Indonesia timur sendiri, masalah kesehatan yang paling krusial adalah masih sangat kurang rumah sakit rujukan sekelas RS Wahidin Sudirohusodo (RSWS). Sehingga, hal yang wajar RSWS selalu ramai pasien.
Kapasitas rumah sakit tidak mampu menampung banyaknya pasien yang dirujuk ke RSWS. “Sehingga paling tidak harus dibangun dua atau tiga rumah sakit rujukan di kawasan Indoensia timur, dan itu yang akan didorong oleh Prabowo-Sandi jika nantinya terpilih menjadi presiden,” janjinya.
Dinanti Pemilih
Analisis politik Unhas Adi Suryadi Culla mengatakan, program kesehatan menjadi primadona pemilih akar rumput. Sebab, hal ini kebutuhan dasar yang sangat dinanti, terutama masyarakat bawah atau miskin. “Ibu rumah tangga dan masyarakat marginal paling membutuhkan ini, karena mereka ini yang paling diharapkan,” kata Adi.
Pemilih akan menentukan pilihannya ketika ada kepentingan yang menyentuh langsung terhadap program itu. Olehnya itu, implementasi program kesehatan yang merakyat sangat menentukan tingkat elektabilitas.
Kedua capres-cawapres harus memastikan, program kesehatan ini betul-betul tersentuh. Mereka harus menjamin pelayanan kesehatan jauh lebih baik dibandingkan saat ini.
Sejauh ini, kehadiran BPJS Kesehatan sebenarnya cukup membantu masyarakat. Hanya saja, pengelolaannya banyak menuai kritik oleh masyarakat sendiri. “Jadi perlu pemikiran baru terkit pelayanan kesehatan,” imbuhnya.
Anggaran subsidi kesehatan harus mendapat rumusan baik agar pemilih akar rumput, swing voters, setidaknya bisa berpikir dan menentukan pilihan. Sistem yang tidak membebani masyarakat harus dirumuskan kedua paslon. “Kartu sehat sebenarnya baik, tapi tidak ada gunanya tanpa adanya prosedur yang menjamin. Sehingga perlu implementasi,” kata Adi.
Selain itu, program kesehatan yang belum merata dan sulitnya menjangkau layanan kesehatan juga masih menjadi soal. “Kalau kepentingan masyarakat terjawab, saya kira dukungan akan mengarah ke sana,” jelasnya.
Komitmen ini yang harus dipastikan berjalan. “Bagaimana capres-cawapres memperbaiki pelayanan kesehatan di puskesmas, hingga di rumah sakit yang ada,” kuncinya. (Jawapos/JPG)
v
