eQuator – Kota Pontianak dicanangkan sebagai laboratorium inovasi daerah pertama di Pulau Kalimantan. Pencanangan itu dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Adi Suryanto dan Walikota Pontianak, H. Sutarmidji di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Walikota Pontianak, Rabu (11/11).
Laboratorium inovasi daerah merupakan program dari LAN RI. “Dalam catatan kami, Pontianak sebagai laboratorium inovasi pertama di Kalimantan. Belum ada daerah lainnya di Kalimantan yang menggagas program ini. Artinya Kota Pontianak mendahului kabupaten/kota lain di Kalimantan untuk menumbuhkembangkan inovasi di sektor publik,” ujar Adi Suryanto.
Adi menambahkan, dengan ditetapkannya Pontianak sebagai laboratorium inovasi daerah pertama di Kalimantan, daerah-daerah lainnya terutama di Pulau Kalimantan bisa belajar dari Kota Pontianak sebagai barometer inovasi di Kalimantan.
Adi menilai, inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak sudah berjalan baik. Terlebih tingkat inovasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan kinerja maupun insentif yang diberikan kepada setiap SKPD tersebut.
“Ini sangat menarik. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, kembangkan cara mengukurnya, cara skoringnya dan lain sebagainya. Saya kira ini merupakan satu-satunya pemerintah kabupaten/kota yang sudah menerapkan itu,” sebutnya.
Kerja sama yang telah dijalin antara LAN RI dengan Pemkot Pontianak ini diharapkan tidak hanya pada laboratorium inovasi daerah, tetapi bisa diperluas lagi. Misalnya pendidikan pelatihan aparatur atau pengembangan kompetensi aparatur.
Sementara itu, Walikota Pontianak, H. Sutarmidji mengatakan, dengan dicanangkannya Kota Pontianak sebagai laboratorium inovasi daerah oleh LAN RI, seluruh SKPD di jajaran Pemkot Pontianak untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi di SKPD masing-masing.
“Jadikan Pontianak betul-betul sebagai laboratorium inovasi daerah. Setelah jadi laboratorium inovasi daerah, daerah-daerah lain akan banyak berguru ke Kota Pontianak untuk studi banding,” paparnya.
Tidak sedikit inovasi-inovasi yang telah dilakukan Pemkot Pontianak. Salah satunya peningkatan infrastruktur melalui pelebaran jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk membebaskan lahan mereka tanpa ganti rugi.
“Alhamdulillah, melalui pendekatan yang dilakukan para camat dan lurah terhadap warga yang lahannya terkena pelebaran jalan, hampir 80 persen pelebaran jalan itu tanpa ada ganti rugi lahan. Selain penggantian pagar yang terkena pelebaran jalan,” paparnya.
Walikota berkeinginan, Pemkot Pontianak ini layaknya perusahaan yang sudah go public. Di mana seluruh masyarakat Kota Pontianak sebagai pemegang sahamnya. Sedangkan Pemkot sebagai direksi dan komisaris harus bisa menjaga aset-aset para pemegang saham itu supaya tidak turun, tetapi justru semakin meningkat nilai asetnya. Sehingga nilai dari perusahaan ini akan semakin baik dan sahamnya akan semakin mahal.
“Dengan pelebaran jalan itu, salah satu upaya kita menjaga aset masyarakat supaya nilainya tinggi. Kalau jalan sudah lebar, tanah dan bangunan di jalan itu pun nilainya semakin tinggi,” ucap Midji.
Tidak hanya itu, tahun ini Kota Pontianak telah berhasil mengukir prestasi sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Wilayah Indonesia Timur. TPID Kota Pontianak berhasil mengungguli dua nominator lainnya, yakni TPID Kota Banjarmasin dan Kota Samarinda. Di Wilayah Indonesia Timur, Kota Pontianak bersaing dengan kabupaten/kota se-Kalimantan, se-Sulawesi, se-NTT, se-NTB dan se-Papua.
Hal ini merupakan salah satu keberhasilan inovasi yang dilakukan Pemkot Pontianak bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalbar.
Keberhasilan itu tidak terlepas dari keaktifan Walikota Sutarmidji berkoordinasi dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Dwi Suslamanto. Setiap bulan per 28, Midji kerap menghubungi Dwi untuk menanyakan perkiraan inflasi yang terjadi pada bulan bersangkutan. Demikian pula setiap 15 bulan berikutnya, kembali Midji menanyakan perkembangan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kota Pontianak.
Pihaknya juga berdiskusi dengan BI terkait langkah-langkah apa yang mesti dilakukan untuk menekan inflasi. Misalnya terkait komponen-komponen penyumbang inflasi terbesar. Demikian pula komponen yang harus ditekan supaya tidak deflasi, karena kuatirnya nanti justru merusak semangat pelaku usaha.
“Jangan dipikir deflasi bagus semua. Ada komponen-komponen kalau deflasi bahaya juga karena bisa menurunkan gairah orang berusaha,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Sutarmidji mengingatkan jajarannya supaya dalam penyajian data harus benar-benar riil. Ia tak ingin ada manipulasi data kinerja apapun. Sekecil apapun itu karena akan sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Misalnya untuk penanganan masyarakat miskin tentu diperlukan data personal, by name by address.
“Karena yang ditangani adalah person sehingga diperlukan data yang akurat. Berbeda dengan kebijakan yang kaitan dengan aturan, birokrasi,” ulas Sutarmidji. (agn)
