eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Serangan hacker terhadap situs KPU sangat gencar. Dampak dari tindakan para peretas itu, ada data pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sempat berubah.
Sampai saat ini, laman itu belum diakses. Instansi itu pun berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melacak siapa pelaku kejahatan itu. Serangan pun tidak hanya dari satu peretas, tapi banyak pihak. “Serangannya dari mana-mana,” ungkap Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/7). Serangan terhadap sistem IT itu tidak mengenal waktu. Bukan setiap jam, tapi setiap menit. Tidak hanya data real count Pilkada yang diserang, tapi juga sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH). “Banyak bagian yang diserang,” ujarnya.
Selain konten data, hacker juga mengubah tampilan situs. Bahkan, mereka menganggu kejelatan sistem. “Pokoknya, upaya mereka sangat masif menganggu sistem IT KPU,” katanya.
Tim IT KPU pun berupaya keras membendung serangan para hacker. Karena begitu gencar, tim IT memutuskan untuk menutup sementara situs itu. Jika tidak ditutup, pihaknya khawatir akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. “Jadi, lebih baik ditutup dulu. Dibersihkan semua serangan itu,” jelas Arief.
Ilham Saputra, komisioner KPU RI mengatakan, dampak dari serangan tersebut salah satunya adalah data penghitungan Pilkada yang ditayangkan dalam situs itu sempat berubah. Jadi, data yang ditampilkan tidak sesuai dengan C1. “Di beberapa daerah sempat ada perubahan yang tidak sesuai dengan C1,” tutur pejabat asal Aceh itu.
Agar data penghitungan tidak semakin kacau diacak-acak hacker, pihaknya memutuskan menutup sementara situs tersebut. Namun, KPU daerah masih tetap mengunggah C1 hasil Pilkada. Proses rekapitulasi suara tetap jalan. Tapi, data itu belum dipublikasikan, karena masih menunggu pembenahan internal sistem.
Dia menyatakan, data C1 yang sudah diunggah ke dalam sistem KPU sudah mencapai 93,32 persen. Ilham menegaskan, serangan hacker tidak menghentikan proses yang dilakukan KPU. Hanya saja komisinya belum bisa menyampaikan secara langsung ke publik.
Arief menambahkan, dia belum bisa memastikan kapan situs akan kembali dibuka. Sebab, pihaknya masih menunggu dari ahli IT yang berupaya keras menangkal dan menguatkan sistem pengamanan, sehingga tidak mudah diserang para peretas. “Kami masih menunggu tim IT bekerja,” papar pria asal Surabaya itu.
Menurut dia, KPU sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pihaknya sudah menyampaikan serangan hacker yang dialami KPU. Sampai sekarang, lanjutnya, dia belum tahu siapa pelakunya.
Sementara Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim bertindak cepat dengan menelusuri pelaku peretasan terhadap situs penyelenggara pemilu. Seorang hacker berinisial DS alias mister cakil, 18, telah ditangkap.
Dia diduga melakukan upaya mengambil alih situs Bawaslu. Yakni, www.inforapat.bawaslu.go.id. Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, bahwa DS ternyata telah melakukan hacking atau peretasan terhadap lebih dari 60 situs. Seperti, situs DPRD Banten, Yayasan Al Muslim dan sejumlah situs belanja online luar negeri serta dalam negeri. “Bawaslu RI ya,” ucapnya.
DS telah ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Namun, masih coba untuk dipastikan apakah DS terhubung dengan peretasan situs KPU. Dia menjelaskan bahwa apakah ada kaitannya tentu akan dilihat. “Yang jelas Bawaslu sudah diterobos,” paparnya.
Menurutnya, motivasi dari DS melakukan peretasan dikarenakan ingin mengetes kemampuan. “Tapi kemampuannya didapat dari mana atau belajar dari siapa masih ditelusuri. Kan baru beberapa hari,” ungkapnya. (Jawa Pos/JPG)