eQuator.co.id – MEMPAWAH. Saling tuding kesalahan antara legislatif dan eksekutif terkait APBD Kabupaten Mempawah yang diputuskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) semakin memanas. Jagat medsos pun heboh oleh komentar para netizen.
Bahkan mantan Anggota DPRD Maman Suratman selaku Ketua LSM Mempawah Berani melalui akun Facebooknya menantang legislatif untuk debat terbuka.
“Jika DPRD Mempawah masih mengiring opini di masyarakat bahwa Pemkab Mempawah telah melakukan kesalahan atau dengan kata lain telah menerbitkan Perkada tentang APBD 2020 tidak sesuai prosedur, maka saya selaku ketua LSM Mempawah Berani, menantang seluruh pimpinan dan anggota DPRD Mempawah untuk debat terbuka yang disaksikan pihak independent dari kalangan pakar dan akademisi serta masyarakat Kabupaten Mempawah di pentas terminal Mempawah,” tulisnya.
Tak berselang lama, postingan tantangan Maman Suratman di lini masanya itu langsung disambut oleh Anggota DRPD Kabupaten Mempawah Rahmad Satria.
“Malulah ada yang jual. Ente jual saye beli. Kalau bisa dalam bahasa Ingris, agar masyarakat internasional juga paham,” tegas rahmad dalam status di lini masanya yang di post pada Rabu pukul 20.00 Wib seraya melapirkan screnshoot postingan Maman Suratman.
Rahmad Satria yang juga mantan Ketua DPRD Mempawah ini meminta Maman Suratman untuk menyiapkan kelengkapannya seperti pentas, infokus, pengeras suara dan agar debat tersebut bisa liput wartawan TV nasional dan daerah, wartawan daerah, media cetak dan online dan pakar hukum, pakar keuangan.
“Hadirkan juga Bupati Mempawah, Wakil Bupati Mempawah, Sekwan, Ketua DPRD Mempawah,” pinta penyandang gelar Doktor dan Magister Hukum itu.
Postingan tantangan Maman Suratman yang disambut Rahmad Satria tersebut tak pelak membuat netizen bereaksi. Sejumlah screnshoot pun disebar facebooker di grup-grup. Berbagai tangapan dan komentar para netizen saling bersahutan.
Terkait polemik hal ini, Ketua Indonesia Justice Watch (IJW) Mempawah Sudianto Nursasi berpendapat, kisruh tentang APBD Mempawah yang diputuskan dengan Perkada memang mesti diperjelas. Sebab selama ini kedua pihak saling tuding.
“Dengan adanya debat ini menjadi satu yang baik untuk transparasi di Kabupaten Mempawah. Bisa dicari benang merahnya,” ujar Suidnato via WhatsAap.
Menurut dia, persoalan terlepas siapa yang salah siapa yang benar, Perkada tidak bisa diangap enteng. Sebab dengan diputuskannya APBD melalui Perkada, sangat merugikan daerah. Kabupaten Mempawah tak mendapat jatah dana DAU dan DAK serta pembanggunan mandek. Dalam situasi ini yang dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Mempawah.
“Pemimpin mesti bertangung jawab jangan sampai hal ini menjadi bumerang dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin daerah ini. Untuk itu kita mendukung adanya debat tersebut. Jika dilakukan debat terbuka, Bupati Mempawah jangan ngumpet, mesti tampil dan wajib hadir dalam debat tersebut, karena itu bentuk pertangung jawaban eksekutif dan legislatif,” pendapat Sudianto. (shn)
