eQuator – Rupanya, dalam sejumlah rapat di Jakarta, Kalimantan Barat merupakan ‘daerah istimewa’. Jika ‘orang pusat’ bicara perbatasan darat, maka nama Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Sanggau selalu disebut-sebut. Tiga kabupaten tersebut diharapkan menjadi pilot project pembangunan wilayah border Indonesia-Malaysia.
Hal itu dipaparkan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Suprayoga Hadi, saat membuka Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Pengembangan Daerah Perbatasan di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Rabu (25/11). “Kita mengambil Kabupaten Sambas dalam kegiatan ini karena kita ingin mengajak kawan-kawan dan perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia untuk lebih mengenal wilayah perbatasan,” tuturnya.
Ia mengklaim strategi pengembangan dan peningkatan peluang investasi daerah perbatasan sangat baik. “Kabupaten Sambas merupakan daerah kelima dilaksanakan Rakor ini di Indonesia, dan Sambas yang paling istimewa karena dihadiri lebih 20 lembaga kementerian serta beberapa Rektor Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia,” ungkap Hadi.
Rakor ini, tambah dia, lintas kementerian. Merupakan upaya pihaknya untuk mengevaluasi hasil kerja tahun 2015 dan menghadapi tahun berikutnya mengawal wilayah perbatasan.
Hadi menyatakan, seluruh stakeholder di Indonesia harus berpikir bisa ketika membangun wilayah perbatasan. Artinya, memikirkan bagaimana wilayah perbatasan tidak saja menjadi daerah lintasan, tapi menjadi daerah pembangunan yang berkembang. Apalagi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah di hadapan.
“Dalam program ini, kami memiliki Pokja (kelompok kerja) yang terdiri dari 35 lembaga kementerian dan fasilitas kita sudah modern. Untuk tahun 2015, lebih Rp200 miliar digelontorkan pemerintah untuk kemajuan perbatasan Kalbar dan angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp60 sampai Rp70 miliar, ” pungkasnya.
Rakor tersebut rencananya berlangsung hingga 27 November mendatang. Dari pusat, Mabes TNI dan Polri pun mengirimkan peserta.
“Juga dilaksanakan Seminar Perbatasan yang diikuti perguruan tinggi ternama di Indonesia seperti UI, UGM, ITB dan Universitas Tanjungpura. Sebanyak 100 peserta terdiri dari 5 kabupaten perbatasan di Kalbar”, jelas Pratomo Budi Santio, Ketua Panitia Pelaksana, Selasa (24/11) malam, di Sambas.
Anak buah Suprayoga Hadi ini menegaskan, Rakor dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana di perbatasan, begitu pula sarana ekonominya yang minim sehingga berdampak pada terisolir berikut rendahnya pelayanan di pos lintas batas. “Ini harus menjadi komitmen bersama pemerintah pusat untuk membangun kawasan perbatasan antaranegara. Dirangkai dalam kegiatan ini, peninjauan kawasan perbatasan di Temajuk, Kecamatan Paloh,” papar Budi.
Sementara itu, Wakil Bupati Pabali Musa mengucapkan terima kasih atas penunjukkan Sambas sebagai tuan rumah Rakor tersebut. “Rakor ini merupakan yang pertama di era Kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ini upaya menciptakan nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” tuturnya.
Ia melanjutkan, pihaknya terus berupaya memajukan Sambas dengan berbagai macam cara. Pembangunan wilayah perbatasan, menurut Pabali, dilakukan sejak kepemimpinan Bupati Burhanuddin A. Rasyid dan dilanjutkan Juliarti Djuhardi Alwi dengan jargon ‘Bela Terpikat Terigas’.
“Hasilnya, gebrakan pembangunan perbatasan di Kabupaten Sambas menghasilkan jalan Negara yang bisa dirasakan bersama. Tidak saja untuk rakyat kabupaten Sambas, juga kepada Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, hingga Kota Pontianak,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Rido
Editor: Mohamad iQbaL
