eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Pemerintah Provinsi Kalbar perlu serius memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pasalnya, IPM Kalbar berada diurutan 29 dengan standar nilai sebesar 66.
Anggota VI BPK RI Harry Azhar menilai, angka 66 tersebut terbilang cukup baik. Walau belum termasuk tinggi, dimana batasnya 70.
“IPM ini ada 3 variabel ukurannya. Yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli mayarakat. Ketiganya ini harus meningkat,” ujarnya saat menghadiri serah terima jabatan Kepala BPK Kalbar di aula BPK Kalbar, Jumat (7/9).
Sisi pendidikan, partisispasi lulus sekolah semakin tinggi. Kemudian dari sisi kesehatan, lifestyle masyarakat yang semakin sehat. Lalu daya, diharapkan tidak terjadi penurunan. “Tentu upaya yang dapat dilakukan yaitu menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Dengan kata lain anggaran harus dihitung sedemikian rupa. Tiap rupiah dihitung. Sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak dan penduduk Kalbar. “Itu yang harus diukur,” jelasnya.
Rata-rata penyebab IPM rendah akibat tidak adanya perhatian terkait program bagi masyarakat miskin. Membiarkan orang miskin tetap miskin. Bahkan dibeberapa daerah ada yang mati kelaparan akibat gizi buruk. Seperti dulu kasus suku Asmat di Papua 63 orang mati.
“Sekarang sudah 73 tahun kita merdeka membiarkan orang mati. Ini jangan sampai terjadi, jangan sampai ada penduduk Kalbar mati karena tidak diperhatikan pemerintah,” tuturnya.
Saat ini di Kalbar ada kepemimpinan baru. Banyak harapan yang digantungan kepada Sutramidji. Melalui kepemimpin mantan Wali Kota Pontianak itu, dia menyakini Kalbar bisa menjadi lebih baik.
Terkait penilaian pelaporan keuangan, tentu tidak hanya sebatas memperoleh predikat WTP. Sebab WTP sudah menjadi syarat mutlak. Akan tetapi juga harus dapat menunjukkan berapa angka kemakmuran, utamanya penilaian semasa pemimpin daerah itu menjabat.
“Contoh ketika dilantik menjadi Bupati, angka kemiskinan diangka 1000 dalam 5 tahun, kemungkinan semasa pemimpin baru naik 2 ribu. Di mata saya dia gagal,” paparnya.
Sudah sepantasnya dia tidak dipilih lagi. Sayangnya tidak ada sisitem seperti itu. “Ini yang akan terus kita dorong, kalau bisa ini jadi syarat, tidak boleh dipilih selama angka kemiskinan tambah banyak,” tukasnya. (nov)
