Penghasil CPO Terbesar Kedua se Indonesia, Kalbar Sepeser Tak Pernah Menikmatinya

Gubernur akan Atur Regulasi Penerimaan PPh dan PBB

14
PUKUL GONG. Sutarmidji memukul gong tanda dibukanya Rakor Regional Intesifikasi serta Ekstensifikasi PBB dan PPh di Kota Pontianak, Rabu (28/11) malam. Rizka Nanda-RK

eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Pemerintah Provinsi Kalbar berencana menerbitkan aturan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peningkatan pendapatan daerah ini harus menjadi fokus pembahasan dalam Rakor Regional Intesifikasi serta Ekstensifikasi PBB dan PPh.

“Orang sering sebut Kalbar penghasil CPO terbesar kedua di Indonesia. Tapi 1 Rupiah pun kita tak pernah menikmati hasilnya,” kata Gubernur Kalbar Sutarmidji saat membuka Rakor Regional Intesifikasi serta Ekstensifikasi PBB dan PPh di Pontianak, Rabu (28/11) malam.

Dikatakannya, Pemprov Kalbar sedang melaksanakan pembenahan infrastruktur jalan. Karena keberadaan perusahaan pertambangan dan perkebunan tidak sebanding. Tidak ada kontribusi sama sekali dari perusahaan dalam perawatan infrastruktur jalan. “Kedepan, akan saya benahi dan perusahaan ada di Kalbar, maka NPWP nya harus terdaftar di Kalbar,” ingatnya.

Kondisi ini membuat mantan Wali Kota Pontianak harus menerbitkan aturan penerimaan PBB dan PPh.  “DKI paling banyak menikmati hasilnya, padahal perusahaannya ada di Kalbar. Ini untuk keadilan dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana,” harapnya.

Dijelaskannya, semua belanja pembangunan yang ditender, maka pemenang harus memiliki NPWP di semua kabupaten/kota di Kalbar.

“Kan enak jak ambil duit kita tapi perusahaannya di pulau Jawa. APBD Kalbar tapi kita menikmati. Itu harus kita atur dan boleh. Itu tidak salah,” lugasnya.

Terkait retribusi penerimaan PBB di Kalbar,  Midji juga menyarankan agar dapat menaikan NJOP mengikuti nilai pasar. Tapi nilai PBB diturunkan seperempat dari tarif. Sehingga tidak terjadi transaksi-transaksi yang berlindung di balik kebebasan berkontrak untuk menghindari BPHTB.

“Penerimaan retribusi PBB itu yang terbesar di BPHTB,  jadi jangan dihapus BPHTB-nya,” ujarnya.

Midji juga berharap ini menjadi hal-hal yang dapat dirumuskan dan dijadikan solusi untuk menangani kepentingan daerah.

“Pulau Kalimantan kedepan akan menjadi sumber pendapatan negara yang handal,” sebutnya.

 

Laporan: Rizka Nanda

Editor: Arman Hairiadi