eQuator – Rencana pengangkatan sekitar 400 ribu honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS batal. Alasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, tidak ada anggaran di APBN 2016 yang dialokasikan untuk pengangkatan yang rencana semula dimulai tahun depan.
Menyikapi hal ini, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengimbau para honorer K2 tetap tenang. Menurutnya, masih ada harapan honorer K2 bisa diangkat menjadi CPNS.
Politikus senior Partai Golkar itu menjelaskan, pengalokasian anggaran untuk pengangkatan honorer K2 masih bisa diperjuangan saat pembahasan APBN Perubahan 2016.
“Kita lihat masih ada harapan lewat APBN Perubahan. Saya imbau para honorer tetap tenang,” ujar Rambe kepada JPNN kemarin (3/11).
Diakui, uang negara memang tersedot sangat banyak untuk penyertaan modal ke BUMN. Hal itu yang menyulitkan memasukkan alokasi anggaran untuk pengangkatan honorer. Namun, dia meyakinkan, komisi yang dipimpinnya akan memperjuangan agar anggaran untuk honorer K2 bisa terakomodir di APBN Perubahan 2016.
“Sekali lagi, masih ada peluang masuk di APBN Perubahan,” ucap politikus asal Sumut itu.
Sementara itu, menyikapi batalnya pengangkatan ini, reaksi keras datang dari Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih.
Titi mengatakan, pihaknya telah merancang aksi unjuk rasa besar-besaran pertengahan Desember mendatang.
“Saya sudah melakukan konsolidasi dengan Korwil-korwil FHK2I untuk kembali merapatkan barisan. Kami juga mengontak Komisi II DPR RI serta menghubungi Ketua Umum PB PGRI untuk koordinasi. Mereka juga sangat kecewa karena telah terjadi inkonsistensi di pemerintah,” kata Titi.
Dia menyebut akan mengerahkan massa dalam jumlah yang sangat banyak, yakni sekitar 60 ribu. “Saya pastikan gelombang massanya akan lebih besar dari demo 15 September. Kalau demo 15 September hanya sekitar 30 ribuan, aksi nanti akan dua kali lipat. Itu khusus honorer K2 saja, belum ditambah aliansi lain,” ujar perempuan yang sedang hamil itu.
Saat menggelar aksi nanti, pihaknya akan kembali menemui Menteri Yuddy. Mereka akan mendesak pengangkatan honorer jadi CPNS. Agar tidak lagi sekedar janji, Yuddy akan dipaksa membuat surat pernyataan.
“Desember nanti, kami butuh pernyataan hitam di atas putih. Pemerintah jangan mempermainkan kami, obral janji di sana-sini tanpa ada niat serius menyelesaikan masalah K2,” cetusnya.
Yuddy Bantah Ingkar Janji
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi membantah tudingan pemerintah ingkar janji terkait dibatalkannya rencana pengangangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. Katanya, pemerintah akan tetap melaksanakan kesepakatan bersama dengan Komisi II DPR RI.
“Rekrutmen CPNS dari honorer K2 tetap ada. Hanya saja yang diangkat adalah honorer K2 yang sesuai peraturan,” tegas Menteri Yuddy kepada JPNN, Selasa (3/11).
Dia menyebutkan, pihaknya telah meminta tambahan anggaran sekitar Rp 28 miliar di mana Rp 16 miliar di antaranya untuk penyelesaian K2. Hanya saja oleh Menteri Keuangan, usulan anggaran tersebut dipangkas.
“Kalau Menkeu pangkas anggarannya, bukan berarti kami pasrah saja. Saya akan mengupayakan anggaran untuk honorer K2 masuk dalam APBN-P 2016 mendatang,” bebernya.
Yuddy kembali meminta honorer K2 serta lainnya untuk bersabar menunggu kebijakan pemerintah selanjutnya.
“Pemerintah tidak membatalkan pengangkatan CPNS dari K2. Semuanya akan tetap jalan, tapi sabar dulu tunggu prosesnya berjalan,” tandasnya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kebanjiran tamu daerah dalam dua hari terakhir. Tidak hanya itu, telepon kantor terus berdering mulai pagi hingga sore.
“Mereka kebanyakan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ini juga telepon nggak berhenti-hentinya, ada lebih 20 BKD yang telepon ke saya. Belum lagi yang menemui dan menelepon rekan saya lainnya. Tujuannya sama, menanyakan masalah honorer kategori dua dan moratorium CPNS,” ungkap Kabid Evaluasi Kebijakan Pengadaan SDM Aparatur Diah Faraz kepada JPNN, Rabu (4/11).
Diah mengungkapkan, pada umumnya BKD menanyakan kebenaran informasi di media tentang moratorium CPNS dan penundaan pengangkatan honorer K2. Sebab, BKD sudah melakukan sosialisasi ke honorer untuk menyiapkan seluruh berkas.
“Jadi BKD ini pada ketakutan akan didemo honorer K2 karena kebijakan pusat berubah-ubah. Mereka sudah terlanjur sosialisasi akan ada pengangkatan honorer K2 secara bertahap selama empat tahun. Nah ini yang mereka konfirmasi ke kami di pusat,” bebernya.
Salah satu pegawai BKD dari wilayah Sulawesi mengaku sengaja ke KemenPAN-RB untuk mencari kejelasan masalah honorer K2. “Ini beritanya nggak enak sekali, makanya kami cari tahu ke pusat seperti apa,” tandas pegawai yang enggan disebutkan namanya itu. (jpnn)
 menjadi CPNS batal.){kind=link}