Pendamping PKH Harus Proporsional

9
RAKOR PKH. Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc foto bersama Sekertaris Dinsos PMD Sambas Edi, Kepala Dinas Pendidikan Sambas Sabhan, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sambas, perwakilan Dinsos PMD Provinsi Kalbar dan Pendamping PKH Kabupaten Sambas, Kamis (11/10), usai Rapat Koordinasi Lintas Sektor PKH Kabupaten Sambas Tahun 2018 di Hotel Pantura, Sambas. Sairi/Rakyat Kalbar

eQuator.co.id – Sambas-RK. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus proporsional memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama warga miskin. Jangan sampai ada kepentingan lain dalam melaksanakan tugas.

“Bantulah masyarakat yang benar-benar memerlukan, saya harapkan pendamping PKH harus murni untuk membantu masyarakat miskin, jangan masukan kepentingan lainnya,” kata Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor PKH Kabupaten Sambas Tahun 2018, Kamis (11/10) di Hotel Pantura Jaya, Sambas.

Atbah menceritakan, ketika dirinya masih bertugas di lembaga sosial diluar negeri, melaksanakan tugas benar-benar mementingkan orang lain. “Saya pernah bertugas di lembaga sosial. Kami ketika bertugas benar-benar untuk kepentingan orang lain. Saya harap data masyarakat miskin harus benar-benar valid, karena saat ini masih banyak laporan tentang tidak valid data,” ungkapnya.

Petugas Pendampingan PKH harus selalu kompak, bersatu, penuh ketulusan dan keikhlasan dalam bekerja. “Meski gaji pendampingan tidak mencukupi, namun saya berharap petugas bisa bekerja dalam kondisi apapun,” ucapnya.

Pendamping PKH dalam melaksanakan tugas harus sesuai aturan yang berlaku. “Saya berharap PKH bisa menkesejahterakan rakyat. Terpenting untuk masyarakat miskin, saya minta pendamping PKH tidak dilaporkan masyarakat terkait perilaku tidak terpuji,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Sekertaris Dinas Sosial (Dinsos) PMD Kabupaten Sambas, Edi SE mengatakan, sesuai arahan Presiden RI, ada perluasan pada akhir tahun 2017. Sehingga peserta PKH di Kabupaten Sambas tahun 2018 bertambah menjadi 18. 699 dari 9.127 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dimana total estimasi bantuan mencapai Rp33 miliar. “Bantuan tersebut diterima oleh 36.336 orang, terdiri dari ibu hamil 30 orang, balita 6.427 orang, anak prasekolah 383 orang, anak SD 15.555 orang, anak SMP 6.982 orang, dan anak-anak SMA 3.849 orang, lanjut usia 60 tahun ke atas 2.337 orang, dan disabilitas berat 213 orang,” paparnya.

 

Reporter: Sairi

Editor: Yuni Kurniyanto‎