eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengatakan sinkronisasi data diperlukan agar pemberian bantuan bisa tepat sasaran. Baik itu bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD.
“Beberapa program dirancang untuk pengentasan kemiskinan seperti bantuan kesehatan, pangan dan lainnya,” ujar Bahasan saat Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Aula Rohana Mutholib Bappeda Kota Pontianak, Rabu (31/7).
Oleh karena itu, rakor dilakukan untuk melakukan sinkronisasi data yang kurang valid. Untuk mengatasi hal tersebut harus dilakukan sinkronisasi data dan kerjasama dengan instansi terkait.
“Ada sekitar kurang lebih 2000 data yang tidak ditemukan dalam data,” jelasnya.
Bahasan menyampaikan, penataan wilayah kumuh yang masuk dalam program kotaku dan penyelesaian infrastruktur jalan lingkungan serta drainase, akan terus menjadi atensi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Luasan area kumuh pun menjadi atensi Pemkot Pontianak.
“Kurang lebih 24.000 luas area kumuh, diharapkan pada 2020 luas tersebut dapat berkurang dengan berbagai progam Pemerintah Kota Pontianak,” paparnya.
Ia menuturkan, Pemkot Pontianak memberantas kemiskinan melalui program bedah rumah yang ditargetkan akan rampung seratus persen pada tahun 2024.
“Ada sekitar 2440 rumah yang belum terealisasi untuk dilakukan bedah rumah,” jelasnya.
Bahasan mengatakan, selama ini untuk pengentasan rumah tidak layak huni melalui program pemerintah pusat dan APBD Kota Pontianak. Jika hal tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal maka tidak menutup kemungkinan target pada 2024 bisa dipercepat.
“Sinkronisasi data juga harus dilakukan sesegera mungkin dan juga harus ada sinergi antara camat serta lurah,” tegas Bahasan.
Ia menambahkan, tidak ada daerah yang menjadi khusus dalam pengentasan areal kumuh di Kota Pontianak. Pada prinsipnya Pemkot Pontianak akan melihat porsi yang menjadi skala prioritas. (riz)
