eQuator.co.id – Pontianak-RK. Gubernur Kalbar, H Sutarmidji memutuskan untuk menghentikan perekrutan tenaga kontrak, sehingga tak pelak kebijakan tersebut dinilai kurang tepat. Apalagi sejauh ini Provinsi Kalbar yang terdiri dari 14 kabupaten/kota masih sangat membutuhkan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Keberadaan tenaga kontrak, baik itu harian maupun bulanan, menurut perhitungan kami masih diperlukan,” ucap Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir H Suriansyah, MMA, Senin (1/4).
Sekadar diketahui bahwa Gubernur Kalbar, H Sutarmidji menyetop perekrutan tenaga kontrak. Dengan alasan jumlahnya sudah terlalu banyak yang mencapai 1.618 atau sekitar 25 persen dari total ASN di jajaran Pemprov Kalbar.
Tak hanya itu, larangan penambahan tenaga kontrak tersebut juga dibarengi dengan akan menonjobkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mengindahkan instruksinya tersebut. Dimana kebijakan ini juga berlaku untuk tenaga pendidik dan kesehatan. Disertai pula dengan evaluasi kinerja tenaga kontrak yang sudah direkrut sejak sekitar sepuluh tahun terakhir.
“Kebijakan ini bukan suatu solusi untuk efisiensi anggaran,” tegas H Suriansyah.
Sebaliknya, legislator Partai Gerindra ini berpendapat bahwa penyetopan rekrutmen tenaga kontrak tersebut justru akan memunculkan masalah baru. Yakni ditengah terbatasnya jumlah ASN yang saat ini sekitar 4.500-an orang saja.
“ASN di Pemprov dan Pemkab masih belum mencukupi, sehingga masih banyak membutuhkan tenaga kontrak,” terangnya.
Oleh karena itu, wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sambas ini berpendapat bahwa dari sekian banyak sektor, dimana sebagian besar dari perangkat yang ada masih sangat membutuhkan tenaga kontrak. Terlebih lagi jika penempatan tenaga kontrak tersebut strategis dalam menunjang kinerja OPD.
“Seperti untuk bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian dan lainnya yang sangat urgen,” lugasnya.
Dalam kesempatan itu, H Suriansyah menekankan, dirinya sepakat untuk melakukan penertiban ihwal tenaga kontrak di Provinsi Kalbar. Tetapi tidak sependapat untuk melakukan penyetopan rekrutmen tenaga kontrak tersebut.
“Ditertibkan saja. Jangan sampai dikurangi. Apalagi ditiadakan,” terangnya.
Bahkan kalau sampai tenaga kontrak ditiadakan, H Suriansyah menambahkan, niscaya jumlah pengangguran di Provinsi Kalbar akan semakin banyak dari saat sekarang.
“Kalau ini terjadi tentu akan banyak dampak lainnya,” ucap Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalbar ini.
Reporter: Gusnadi
Redaktur: Andry Soe
