eQuator.co.id – Pontianak-RK. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap program Tax Amnesty berhasil atau sesuai yang ditargetkan. Sehingga, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah tidak dipangkas, tapi hanya di tunda.
“Program nasional menjadi sebuah fakta bahwa ada perlambatan ekonomi sehingga negara devisit. Dilakukanlah rasional anggaran. Salah satu skema yang dilakukan kementerian keuangan adalah penundaan,” ujar Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie, Rabu (14/9).
Kondisi keuangan negara yang devisit, dinilai Sekda wajar jika terjadi penundaan DAU. Kebijakan tersebut sebagai upaya perampingan sambil menunggu DAU direalisasikan. Namun, jika program pengampunan pajak tidak berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin terjadi pemangkasan permanen.
“Ini biasa, kita di provinsi biasa menunda. Tapi yang kita takut bukan tertunda sementara, tapi permanen,” katanya.
Penundaan DAU Provinsi Kalbar Rp270,44 miliar untuk empat bulan terakhir dirasakan cukup berat. Pemprov terpaksa merasionalisasi anggaran lebih dari 10 persen.
“Kita sudah melakukan rapat kerja bersama bapak Gubernur untuk menunda item-item yang kurang prioritas dan mudah-mudahan kalau tax amnesty ini berhasil saya yakin penudaan itu bersifat sementara,” tukasnya.
Ia menjelaskan, atas penundaan ini mau tidak mau rasionalisasi harus dilakukan sampai ke kabupaten/kota se Kalbar.
“Misalnya rapat-rapat di hotel, konsumsi, berangkat-berangkat dan lain sebagainya harus dikurangi,” imbuhnya.
Kendati melakukan rasionalisasi, M Zeet memastikan tidak akan berpengaruh pembangunan di sektor pendidikan, infrastruktur jalan serta kesehatan. Karena tiga item tersebut tetap menjadi prioritas untuk dituntaskan.
“Tetap belanja infrastruktur daerah tidak boleh terganggu, dan ini menjadi prioritas negara sesuai denga instruksi presiden,” demikian Sekda.
Laporan: Gusnadi
Editor: Arman Hairiadi
