eQuator.co.id – Pontianak-RK. Pemerintah Kota Pontianak dengan PT Garuda Indonesia menjalin kerja sama dalam penerapan Government Online System (GovOs). Kerja sama itu dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) penyediaan jasa penerbangan yang ditandatangani Wali Kota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum dan General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Pontianak, Donal Jerry di ruang rapat Wali Kota, Jumat (3/6).
Penerapan kerja sama ini terhitung mulai sejak ditandatanganinya nota kesepahaman dengan Garuda serta BNI. Melalui kerja sama ini, Sutarmidji memastikan tidak akan ada lagi perjalanan dinas fiktif. Sebab seluruhnya terkait dengan data perjalanan dinas bisa diakses oleh BPK. “BPK bisa mengakses langsung, apakah yang bersangkutan terdaftar dalam manifest dan nomor kursi yang ditempatinya, tanggal berapa penerbangannya, semuanya bisa diakses. Kita pastikan ASN di lingkungan Pemkot melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan,” terangnya.
Untuk mekanisme pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia, kerja sama ini difasilitasi oleh BNI dengan menggunakan kartu debit, Travelling Card. Kerja sama ini sebagai salah satu wujud transparansi anggaran di jajaran Pemkot Pontianak. “Saya inginnya anggaran kita itu transparan semua, jadi tidak ada masalah di kemudian hari. Maskapai lainnya kita harapkan juga menerapkan sistem serupa,” tutur Sutarmidji.
Sementara itu, General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Pontianak, Donal Jerry menambahkan, kerja sama ini sebagai tindak lanjut dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), salah satunya layanan pengadaan secara elektronik. Dengan kerja sama ini, Kota Pontianak mulai menerapkan layanan tersebut dengan mengakses e-katalag dari LKPP. “Tujuannya untuk mengurangi beban pengelola pengadaan barang atau jasa pemerintah dan untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah,” katanya.
GovOs merupakan portal pengadaan tiket Garuda Indonesia secara elektronik. GovOS menampilkan fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan diperuntukkan kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan instansi lainnya.
Laporan: Gusnadi
Editor: Arman Hairiadi
