eQuator.co.id – Pontianak-RK. Permasalahan perkebunan sawit di Kabupaten Sambas cukup kompleks. Tak dipungkiri kehadirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, berbagai masalah pun muncul, mulai dari persoalan lingkungan hingga konflik sosial.
Tak ingin mengecewakan pengusaha dan masyarakat, Pemkab Sambas mencari jalan tengah, agar kepentingan semua pihak terakomodir. Baik pemerintah daerah, pengusaha perkebunan sawit dan paling utama kepentingan masyarakat.
Pertemuan ini digagas Bupati Atbah Romin Suhaili, Lc beserta jajarannya dengan 38 pengusaha perkebunan sawit yang beroperasi di Sambas. Pertemuan digelar di Hotel Kini, Jalan Nusa Indah Pontianak, Jumat (21/10) malam.
Selain Bupati Atbah, hadir dalam pertemuan Wakil Bupati Hj. Hairiah dan Ketua DPRD Sambas, Ir. Arifidiar, MH serta kepala SKPD yang berkaitan langsung dengan perkebunan sawit.
Pemilihan tempat di Kota Pontianak, kata Atbah, sebagai bentuk upaya mencari jalan tengah. “Sebenarnya pertemuan ini ingin dilakukan di kampung kame’, tapi saya mengerti bapak-bapak ini jauh-jauh semua. Makanya kita adakan di sini (Kota Pontianak),” ujar Atbah dalam sambutannya.
Ditegaskannya, setelah pertemuan ini, diharapkan para pengusaha sawit mau datang ke Sambas. “Kalau perlu bapak-ibu semua ini tinggal di Sambas, belanja di Sambas, biar uang berputar di Sambas,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Atbah menjamin keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi investor yang berinvestasi di Sambas. Tentunya para pengusaha harus menaati aturan dan kesepakatan yang telah dibuat bersama. “Jika tidak, seperti pesan Bapak Gubernur, ‘kau panggil mereka, cabut izinnya!” tegas Atbah menirukan pesan dari Gubernur Cornelis.
Atbah menekankan beberapa poin penting kepada para pengusaha perkebunan sawit. Diantaranya, kewajiban menjaga lingkungan, khususnya sungai. Ditekankannya juga, segala sesuatu harus berdasarkan data dan bukti ilmiah. “Saya tidak akan ragu menindak, jika mendapati perusahaan perkebunan sawit yang terbukti bersalah,” katanya.
Bupati Atbah juga meminta perusahaan perkebunan sawit memprioritaskan Sumber Daya Manusia (SDM) asli daerah. “Saya yakin SDM kami siap untuk level menengah, bahkan puncak,” yakinnya.
Dijelaskannya, saat ini Sambas memiliki dua universitas yang siap melahirkan SDM terbaik. Selain itu anak-anak asal Sambas yang menuntut pendidikan ke luar Sambas, terbukti tak kalah bersaing dengan daerah lainnya.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang akan ditindaklanjuti. Pemkab Sambas akan memformat mediasi terkait persoalan-persoalan yang didiskusikan.
“Nanti kita akan duduk bersama. Entah itu pemerintah, pengusaha, tokoh masyarakat, semuanya. Nanti kita akan diskusikan bersama, terkait semua permasalahan ini,” jelas Atbah.
Pertemuan ini merupakan awal yang baik. “Tidak mungkin menyelesaikan semua malam ini juga, namun ini awal,” jelas Atbah.
Pemkab Sambas, kata Atbah, akan terus mencari jalan tengah. Agar semua pihak terakomodir. Tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok. “Mereka (pengusaha) nyaman berusaha, masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya. Yang penting semua berkomitmen untuk membuat investasi di Sambas ini sehat,” tegas Atbah.
Dalam kesempatan itu, perwakilan dari perusahaan sawit menyampaikan berbagai keluhan mereka kepada Atbah. Diantaranya menuntut penertiban pertambangan ilegal.
Menurut para pengusaha ini, pertambangan yang mencemari lingkungan. Mereka juga meminta bupati merapikan data yang dimiliki Pemkab Sambas. Contohnya data pertanahan. Apabila belum rapi, bisa mengakibatkan konflik lahan di kemudian hari.
“Mengurus perizinan itu banyak yang harus dilengkapi. Kalau ini bermasalah, nanti-nantinya bakal kacau. Makanya kita menuntut kerapian data dari pemerintah,” tegas perwakilan pengusaha.
Laporan: Iman Santoso
Editor: Hamka Saptono
