eQuator.co.id – Pontianak-RK. Pemilu 2019 di depan mata. Guna memperkuat sinergi, digelar Apel Besar Tiga Pilar di Hotel Aston, Pontianak Kamis (20/12).
Gubernur Kalbar Sutarmidji optimis, seluruh jajaran TNI-Polri dan perangkat desa/lurah dapat mengamankan Pemilu nanti. Dia juga yakin Pemilu 2019 akan menjadi pesta demokrasi paling indah. “Tidak ada selisih pendapat, tidak ada hal-hal yang dapat menceraiberaikan, bila semua berjalan sesuai aturan,” tuturnya.
Pria yang karib disapa Midji ini mencontohkan Pilkada 2018 yang dikatakan memiliki tingkat kerawanan paling tinggi, namun bisa dilalui dengan baik dan aman.
“Tag line saya waktu berkampanye itu adalah bila ada orang yang bicara jelek tentang saya, senyumin aja. Tak perlu diladen, tak perlu ditanggapi yang berlebihan,” ujarnya yang mendapat sambutan tawa dari hadirin.
Menurutnya, bila seluruh calon bersaing dengan mengeluarkan program-program yang rasional, maka Pemilu pasti akan berjalan dengan damai. Sementara itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pendidikan politik agar masyarakat menjadi cerdas. Pemilu akan damai bila seluruh calon saling adu program terbaik mereka yang masuk akal. “Pemerintah sendiri memiliki peran untuk mencerdaskan masyarakat tentang politik,” ujarnya.
Gubernur meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus lebih cekatan. Sebab permasalahan Pemilu yang paling sering terjadi pada pengawasnya.
“Berdasarkan pengalaman, terkadang permasalahan pemilu berasal dari Panwaslu (Bawaslu, red). Hal-hal yang kecil menjadi masalah besar. Misalnya baliho hilang, itu harusnya biasa saja,” tuturnya.
Midji kembali mencontohkan momen Pilkada sebelumnya. Kadang beberapa baliho yang menampilkan wajah tiga kontestan ada yang hilang pada gambar salah satu pasangan calon.
“Misalnya ada baliho yang menampikan wajah tiga pasang calon, ternyata wajah saya dan Pak Norsan yang hilang. Kadang di lain waktu gambar wajah Bu Karolin dan Pak Gidot yang hilang. Biasa lah terjadi,” tuturnya.
Kampanye, kata Midji, bukanlah segalanya. Hal ini perlu dijelaskan kepada setiap calon kontestan. Kembali ia mencontohkan Pilkada lalu, masa kampanye 130 hari. Namun masa efektifnya 100 hari. Bila satu hari mengunjungi lima titik, maka dalam seratus hari tiap kontestan telah mengunjungi lima ratus titik. “Untuk standar Kalbar, mengunjungi 500 titik dalam 100 hari efektif merupakan pekerjaan yang luar biasa,” katanya.
Lanjut Midji, masyarakat lebih banyak mendapat informasi para kontestan lewat media sosial ketimbang bertatap muka langsung. Bila setiap calon dapat memahami situasi, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pemilu nanti. “Jual program saja, tak perlu yang lain,” pungkas Midji.
Sementara Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono mengatakan, saat ini memasuki tahapan kampanye. Di samping itu, negara sedang memasuki isu ekonomi globalisasi. Hal ini sangat berpengaruh kepada fluktuasi perekonomian nasional.
“Disparitas pembangunan karena kurangnya wilayah menyulitkan pelayanan dan pemerataan pembangunan itu sendiri,” jelasnya.
Agenda-agenda yang akan dilaksanakan di Kalbar akan menjadi sebuah kompleksitas kerawanan. Sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) harus dapat terjaga setiap saat. “Tentunya ini memerlukan peran dari semua pihak untuk mewujudkan ketertiban dan rasa aman di masyarakat,” ujarnya.
Sesuai dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo, definisi sejahtera adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan memiliki perilaku disiplin, beradab, berkualitas dan mampu untuk berkompetisi meraih keunggulan. Dalam kebijakan nasional dan pemerintah daerah tentunya harus didukung. Sebagai salah satu institusi yang bertanggungjawab pada sektor keamanan, Polda Kalbar mengambil langkah-langkah pro aktif bersama seluruh stake holder dan komponen masyarakat. “Pemetaan terhadap hal-hal yang bisa mengganggu kelancaran pemilu sudah ditetapkan,” tuturnya.
Pihaknya pun sudah melakukan persamaan persepsi, visi dan interpretasi dengan cara mengumpulkan tiga pilar tersebut. Berkaca pada Pilkada 2018, ini menjadi referensi agar pemilu 2019 dapat berjalan lancar. Mengingat berdasarkan skor indeks kerawanan Pilkada lalu, Kalbar berada pada posisi kedua setelah Papua. Pada tahun ini, Kalbar menduduki peringkat 29 untuk tingkat kerawanan pemilu dengan skor 47, 31.
“Ancaman kerawanan ini meliputi politik identitas, ancaman kekerasan, politik uang, isu-isu primordial dan penyebaran hoax di media sosial menjadi agenda penting yang harus mendapat perhatian semua pihak,” tutup Didi.
Sementara itu, Kasdam XII Tanjungpura, Alfret Denny D. Teujuh menyatakan, banyak prediksi dan perhitungan dari para ahli bahwa pada 30 hingga 35 tahun mendatang Indonesia akan menjadi lima besar kekuatan dunia. Sebenarnya pada waktu itu kata dia, Indonesia sudah bisa menjadi kekuatan dunia berkat sumber daya alam dan manusia serta posisi geografis yang strategis. “Namun ada satu syarat lagi agar benar-benar kuat yaitu konsolidasi demokrasi yang kuat,” jelasnya.
Bila konsolidasi demokrasi yang kuat tidak terjadi, maka prediksi tersebut akan meleset jauh. Maka dari itu, hal ini menjadi penting bagi TNI dan Polri untuk mengawal pelaksanaan demokrasi.
“Pelaksanaan demokrasi diyakini bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” ucap Alfret.
Menurutnya, negara-negara maju tidak memiliki banyak partai politik. Dengan banyaknya parpol di Indonesia, inilah pentingnya tugas mengawal demokrasi. “Pakar-pakar politik meyakini bahwa pada masa depan Indonesia pun akan memiliki sedikit parpol dan ada proses untuk menuju ke sana yang harus dikawal,” katanya.
Setiap menjelang pemilu, baik pilkada mau pun Pileg dan Pilpres, Babinsa mulai melaksanakan tugas pengawalan sekitar satu atau dua tahun sebelumnya. “Hal teknis tidak bisa saya jelaskan di sini karena ini merupakan bagian dari tugas intel,” jelasnya.
Namun Alfret mengingatkan, menjelang pemilu akan selalu terjadi dinamika kehidupan masyarakat yang tinggi. Seberapa besar parpol yang ikut, berapa yang harus dipilih, maka kepentingan politik pun akan terpecah sebanyak kontestan pemilu.Ini sudah menjadi sebuah konsekuensi logis dan terus berulang.
“Sudah sering kami ingatkan kepada semua pihak. Seluruh aparat keamanan selalu berusaha untuk menjaga kerukunan dan kesatuan masyarakat di wilayah kerja,” terangnya.
Karena itulah perlu adanya langkah-langkah pasca pemilu. Menyatukan seluruh elemen masyarakat yang tadinya terpecah akibat kepentingan politik dibawa parpol. “Kami meminta kepada seluruh pihak untuk kembali bersatu setelah pemilu,” tutup Alfret.
Ditemui setelah kegiatan, Kapolda mengatakan, semua pihak harus bisa menyikapi potensi-potensi apa saja yang dapat mengganggu kelancaran pemilu 2019 nanti. Karena itulah perlu dilakukan upaya bersama untuk saling bersinergi antara TNI-Polri dan para kepala desa mengenai bagaimana menyentuh masyarakat. “Agar penyampaian informasi bisa cepat dan kejadian-kejadian yang dapat mengganggu pemilu bisa dicegah lebih awal,” jelas Didi.
Laporan: Bangun Subekti, Ambrosius Junius
Editor: Arman Hairiadi
