eQuator.co.id – Kekhawatiran masyarakat minoritas di Amerika Serikat (AS) setelah terpilihnya Trump mulai terlihat. Hasutan kebencian dikabarkan mulai tersebar di Negeri Paman Sam tersebut dengan insiden penyerangan perempuan berhijab. Pemerintah pun diminta untuk segera turun tangan mengingat adanya WNI muslim yang juga tinggal di negara tersebut.
Pakar Hubungan Luar Negeri Hikmahanto Juwana mengatakan, insiden-insiden yang sudah tersebar di media AS sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, intimidasi dan penyeranagan terhadap kaum minoritas dan mereka yang menggunakan atribut islam bisa menjadi parah. Pasalnya, kemenangan Preiden Terpilih dengan janji kampanya seolah menjadi legitimasi dari pihak-pihak yang merundung tersebut.
’’Dalam konteks ini, ada baiknya Pemerintah Indonesia meminta perhatian kepada Pemerintah AS untuk melakukan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI). Khususnya mereka yang menggunakan atribut Islam,’’ ungkapnya.
Dia menjelaskan, memang pemerintah saat ini masih dalam masa menunggu pidato kebijakan riil dari Trump. Namun, nyatanya kondisi di lingkungan AS sudah tak lagi bisa dipandang kondusif. Berbagai elemen masyarakat hingga pelajar mulai melakukan tindakan ofensif bahkan penyerangan.
Dalam hal ini, lanjut dia, pemerintah Indonesia punya hak untuk menanyakan bagaimana jaminan keamanan WNI disana kepada perwakilan AS yang ada di Indonesia. Hikmahanto menegaskan bahwa perwakilan AS harus bisa memastikan bahwa janji kampanye Trump ang sangat merugikan Islam dan kaum muslim akan berbeda dengan kebijakan saat menjadi Presiden.
’’Kalau perlu pemerintah RI mengeluarkan travel warning bagi WNI yang saat ini sedang di AS atau yang akan berpergian. Supaya mereka lebih mereka berhati-hati,’’ terangnya.
Dia menilai pemerintah memang harus tegas dalam menyikapi adanya praktek rasisme di AS saat ini. Karena hal tersebut bukan hanya berpengaruh pada hubungan luar negeri. Dengan ucapan selamat yang diberikan oleh Jokowi, masyarakat bisa marah jika ada perlakuan yang tak adil terhadap minoritas.
’’Jangan sampai pemerintah dituding oleh publiknya mau bekerjasama dengan pemerintah suatu negara yang tidak bersahabat dengan Islam,’’ jelasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir sempat menghimbau agar WNI tetap netral dan tidak terlibat apapun terkait politik AS. Menurutnya, warga Indonesia memang harus menghormati proses demokrasi yang ada disana. ’’Kepada semua WNI di engara asing kami selalu berpesan agar bisa menghormati hukum dan kebijakan setempat,’’ jelasnya. (bil)
