eQuator – Impian warga Kabupaten Mempawah dan Kalbar pada umumnya, memiliki pelabuhan bertaraf internasional hanya sebatas mimpi. Pelabuhan yang rencananya dibangun di kawasan Pantai Kijing—Mempawah tidak masuk dalam Rencana Strategis dan Kinerja (Renstra).
“Saya mempertanyakan kepada pemerintah pusat, kenapa pelabuhan internasional tersebut tidak masuk dalam Renstra 24 pelabuhan tol laut di Indonesia,” ujar H Syarif Abdullah Alkadrie SH MH, anggota DPR RI Dapil Kalbar, Selasa (10/11).
Legislator Partai NasDem itu mengaku bingung terhadap kebijakan pemerintah pusat. Apalagi Pelindo II pada 2016 ini akan membangun pelabuhan internasional tersebut.
“Jadi bingung juga kita kepada pemerintah pusat. Apalagi rencana pelabuhan internasional di Pantai Kijing sudah ingin dibangun Pelindo II pada 2016 ini,” jelas Sy Abdullah.
Sy Abdullah mengaku sudah mempertanyakan kepada Kementerian Perhubungan RI dan menyatakan tidak ada masalah. Namun logikanya, kalau tidak masuk dalam Renstra 24 pelabuhan internasional, tentu tidak disinggahi kapal-kapal besar. Padahal letak pelabuhan di Kalbar sangat strategis.
“Saya akan bangun komunikasi dengan Pemprov Kalbar dan Pemkab Mempawah, untuk menindaklanjuti masalah ini, sehingga pelabuhan internasional di Kalbar masuk dalam Renstra 24 tol laut,” tegas Sekretaris Fraksi NasDem DPR-RI ini.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie mengatakan, sampai saat ini belum mendapatkan jawaban pasti. Tetapi adminitrasi pendukung pembangunan pelabuhan internasional sudah dibahas. Khususnya tentang kajian lingkungan strategis.
“Harapan kita Pelindo konsisten, agar pelabuhan itu bisa dibangun,” ungkap M Zeet ditemui di Kantor DPRD Kalbar, Selasa (10/11)
Dijelaskan M Zeet, Pelindo masih mengatasi urusan cukup banyak ditingkat pusat. Apalagi menyangkut persoalan panitia khusus (Pansus) DPR RI di Jakarta. “Mungkin setelah itu semua selesai, barulah fokus ke daerah,” ujarnya.
Pemprov Kalbar sudah memberikan rekomendasi, kemudian mengundang Menteri Perhubungan ke Pontianak dan ekspose di depan Gubenur dan SKPD. Selain itu, pembangunan pelabuhan internasional juga didukung gubernur melalui izin dokumen Amdal pelabuhan internasional.
“Tinggal sekarang bagaimana hubungan Pelindo dengan Pemkab Mempawah, soal pembebasan lahan dan kesiapan dana untuk membangun,” papar M Zeet.
Tidak masuk Renstra 24 tol laut, apakah pelabuhan internasional di Kalbar gagal dibangun? Sekda menyatakan belum bisa dipastikan. “Kita positif tingking saja. Mudah-mudahan Pansus Pelindo selesai dan bisa fokus ke daerah,” harapnya.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Drs Suriansyah mengatakan, mengenai perkembangan pelabuhan samudra internasional, sejauh dia belum mengetahui kepastiannya, dibangun atau tidak.
Sangat disayangkan apabila pelabuhan tersebut tidak masuk dalam rencana pembangunan.
“Karena akan berdampak sangat besar bagi perekonomian Kalbar, dan kita menyayangkan sekali kalau tidak masuk Renstra. Apalagi pelabuhan internasional itu merupakan usulan dari Pemprov dan sudah disetujui pusat,” ungkap Suriansyah.
Parahnya lagi, untuk menyeriusi pembangunan pelabuhan internasional tersebut, sudah beberapa kali Menteri Perhubungan maupun Menteri PU datang ke Kalbar. Seharusnya pembangunannya masuk dalam Renstra.
“Yang jelas rencana dari Pelindo II, apakah ini kurang koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, belum diketahui,” ujar Suriansyah.
Apakah akan batal pembangunan pelabuhan internasional ini, Suriansyah belum dapat memastikan. Apabila dana pembangunan pelabuhan dari Pelindo tidak masalah, maka bisa dilanjutkan.
“Nanti akan kita pertanyakan sumber yang jelas. Karena pelabuhan ini bukan keinginan Kalbar, tapi ini keinginan presiden adanya pelabuhan Internasional untuk menyebar wilayah industri,” tegasnya.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Hamka Saptono
