eQuator.co.id – SANGGAU. Siapa nyangka pagi-pagi masuk kantor sejumlah pegawai Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Sanggau, terkejut.
Mereka tak menduga tim dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sanggau tiba-tiba muncul, Selasa (14/2).
“Iya, awalnya ada pemeriksaan dari Inspektorat, tapi kami rupanya didatangi petugas BNNK. Tapi saya pribadi tidak masalah, saya justeru senang karena selama ini jarang juga mengikuti tes urin,” kata salah seorang staf Kantor Kesbangpolinmas yang enggan namanya dipublikasikan.
Kedatangan tim BNNK yang dipimpin Kepala BNNK Sanggau, AKBP Ngatya itu memang disengaja setelah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kesbangpolinmas Sanggau.
“Bagus ini Kepala Kesbangpol, dia ngasih tahu bahwa hari ini ada pemeriksaan Inspektorat ke pegawainya, bukan ada tes urine,” puji Ngatya. Ngatya menjelaskan, berdasarkan perintah Bupati, setiap SKPD wajib mengikuti tes urin. Namun anggaran pembelian alat repites, Ngatya mengatakan dibebankan kepada masing-masing SKPD.
“Kalau positif pengguna kita sarankan ikut program rehabilitasi, tapi kalau pengedar tentu akan kita proses. Positif pengguna saja kita dalami dari mana dia ini mendapatkan barang itu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpilinmas, Antonius mengaku sengaja melakukan tes urin dadakan tanpa sepengetahuan staf.
“Jadi saya memang ngasih tahu ke pegawai bahwa hari ini kita ada pemeriksaan administrasi dari Inspektorat. Jadi tolong semua pegawai datang, pas pagi ini mereka kaget yang datang malah petugas dari BNNK, saya bilang itulah yang kita tunggu,” katanya.
Antonius menjelaskan tes urin dimaksudkan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
“Ini perintah Pak Presiden, dan Bupati juga tegas mengatakan bahwa Sanggau harus bersih dari Narkoba, dan itu dimulai dari aparatur negaranya,” ujarnya.
Jika didapati pegawainya yang positif narkoba, Antonius menyerahkan sepenuhnya kepada penanganan BNNK. “Tapi tetap kita laporkan ke Bupati. Kalau terbukti nanti kita serahkan ke pimpinan bagaimana penanganannya,” pungkas Antonius. (KiA)
