eQuator.co.id – Pontianak-RK. Tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi masalah sosial yang tak kunjung terselesaikan. Ibarat pepatah, patah satu tumbuh seribu.
Setiap bulan selalu saja Dinas Sosial (Dinsos) Kalbar menerima pengiriman TKI dari Malaysia. Pemerintah telah memulangkan lebih dari seribu TKI. Jumlah yang tercatat di Dinsos sudah 1.115 pekerja. Dari jumlah tersebut, 344 sumbangan dari Kalbar, sedang 811 lainnya berasal dari luar Kalbar. Sebagian dari Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi.
“Jumlah ini masih sebagian kecil dari yang sedang ditampung di Konsulat. Waktu kami kunjungan ke Kuching dengan biro Kementerian Sosial, di Konjen kami ketemu langsung dengan konsulatnya. Ada puluhan ribu TKI yang kena tampung,” ungkap Yuline M, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalbar belum lama ini.
Yuline menjelaskan, pemulangan TKI bermasalah akan terus dilakukan. Hanya saja prosesnya bertahap. “Pemerintah Malaysia melakukan pendataan terlebih dahulu. Pemerintah Malaysia akan memulangkan jika data sudah lengkap. Kelengkapan bukan pada dokumen. Maksudnya data hasil mereka interview satu persatu,” jelas Yuline.
Diakui Yuline, pemerintah Indonesia akan berusaha mengurus para TKI tersebut dengan segera. “Mereka kan warga Indonesia, mana mungkin kita biarkan,” tegas Yuline.
“Kalau pemulangannya berjumlah beribu-ribu orang, kita juga susah mengurusnya. Jadi ya seperti sekarang, kadang seratus, kadang tujuh puluh pernah juga dua ratusan sekali berangkat ke Pontianak,” sambungnya.
Seringkali para TKI ini berulah. Sudah susah payah mengurus kepulangannya, ada juga yang kabur. TKI ini ada yang lari di Entikong, ada pula ketika sudah tiba di Kota Pontianak. “Kalau yang kabur itu sudah di luar batas kemampuan kita untuk menanganinya. Kita tidak bisa memprediksi,” papar Yuline.
Keterbatasan sumber daya di Dinsos juga menjadi kendala. Apalagi yang diurus para TKI bermasalah. “Kalau mereka mau lari, ya kita tidak bisa apa-apa lagi. Mereka yang mau diurus saja, ditampung di Dinsos,” kata Yuline
“Kita agak susah mendata, jika orang yang sudah pernah dideportasi sebelumnya. Kecuali kita punya sistem data yang lebih canggih. Ya walau pun gimana, kita tetap jalankan tugas sebaik mungkin,” kata Yuline melanjutkan acara pelantikan pengurus PKK Kabupaten Sambas.
Laporan: Marselina Evy
Editor: Hamka Saptono
