eQuator.co.id – JAKARTA –RK. Pengamanan menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan debat paslon presiden dan wakil presiden yang akan berlangsung besok (17/1). Kompleks hotel Bidakara dan sekitarnya akan dijaga pasukan pengamana dari unsur TNI dan Polri. Termasuk di dalamnya adalah pasukan pengamanan presiden.
Paspampres dilibatkan lantaran salah satu capres berstatus petahana. Yakni, Joko Widodo. Selain itu, Wapres Jusuf Kalla juga masuk list undangan yang disebar oleh KPU. Di luar itu, ada tiga presiden dan dua wapres terdahulu yang juga diundang oleh KPU. Bila wapres dan para pemimpin terdahulu hadir, otomatis pengamanannya juga melibatkan paspampres.
Rencananya, hari ini KPU akan melaksanakan koordinasi tahap akhir dengan satuan pengamanan yang terlibat. Polda Metro Jaya telah mengonfirmasi bahwa institusinya akan mengerahkan 2.000 personel untuk mengamankan debat. Tidak hanya di lokasi, namun juga di Kawasan sekitar. Diperkirakan lalu lintas menjelang perempatan patung pancoran Jakarta akan terdampak.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mempercayakan pengaturan pengamanan sepenuhnya kepada tim Paspampres, TNI, dan Polri. Pihaknya sudah memfasilitasi mereka untuk menyisir kawasan yang menjadi lokasi debat maupun jalur keluar masuk paslon. Juga, memfasilitasi tempat untuk koordinasi bersama agar pengaturan menjadi lebih mudah.
Di luar itu, pihaknya akan mengupayakan agar debat pertama bisa lebih substansial. ’’Tetap menarik untuk disimak sekaligus tetap mengedukasi. Ini yang paling penting,’’ terangnya saat ditemui di KPU kemarin (15/1). Sejak isu pemberitahuan pertanyaan mencuat, pihaknya berusaha meyakinkan publik bahwa debat tersebut tidak seperti yang digambarkan oleh para kritikus.
Justru pihaknya berusaha menghadirkan nuansa perdebatan sejak sesi pertanyaan panelis disampaikan oleh moderator. Meskipun pertanyaan sudah diberitahukan lebih dahulu, paslon tetap tidak bisa memilih pertanyaan mana yang hendak dia jawab. Mengingat, daftar pertanyaan itu juga akan diundi.
Khusus untuk sesi bertanya antarpaslon, pihaknya sudah membuat formulasi bersama tim paslon 01 dan 02. Kesepakatannya adalah, debat harus bisa bermanfaat bagi paslon dan masyarakat.sehingga, hal apapun yang disampaikan kedua paslon selama debat harus bisa mengedukasi seluruh lapisan masyarakat.
’’Pertanyaannya harus bersifat substansial, konseptual, dan arahnya jelas,’’ lanjut mantan Komisioner KPU Jawa Tengah itu. Jangan sampai ada pertanyaan yang tidak substansial dimunculkan oleh masing-masing paslon. Pada poin tersebut, kedua tim sukses baik Tim Kampanye Nasional 01 dan Badan Pemenangan Nasional 02 sepakat.
Sementara itu, ditemui usai olahraga pagi, calon wakil presiden Sandiaga Uno menyampaikan sejumlah persiapan bersama capres Prabowo Subianto demi menghadapi debat. Jika biasanya Sandi sudah keliling ke sejumlah daerah memanfaatkan masa kampanye, saat ini kampanye difokuskan di sekitar Jakarta saja.
“Dua hari ini kami akan melakukan pendalaman materi dan persiapan dari diferensiasi atau perbandingan utama dari pemerintahan Prabowo – Sandi dan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” kata Sandi kepada wartawan.
Menurut Sandi, tim dari pakar bersama BPN Prabowo-Sandi telah mempersiapkan hal itu. Sekalipun tema debat perdan berkaitan erat dengan isu hukum, fokus utama Prabowo-Sandi di bidang ekonomi juga akan tetap dimunculkan.
“(Ekonomi) ini akan menjadi isu utama yang kami usung di setiap debat, baik saat berbicara hukum maupun topik lainnya. Sebab, kekuatan bangsa kita adalah bangsa yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” jawabnya.
Di sisi lain, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Mayor Jenderal (Mayjen) Maruli Simanjuntak mengatakan, proses dan standar pengamanan yang dilakukan selama acara debat akan seperti biasa. Di mana paspempres akan melekat dalam ring satu presiden. “Pengamanan kita biasa saja. Standar kita sudah ada,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (15/1).
Dia menilai, tidak ada ancaman berarti dalam acara debat, yang membuat upaya pengamanan harus ditingkatkan. “Ancamannya apa sih di situ. Perdebatan bukan masalah urgent yang untuk pengamanan,” imbuhnya.
Terkait adanya pengerahan pasukan hingga 2000 personel yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, Maruli menilai hal itu wajar. Sebab, Polda mengamankan kewilayahan. “Kalau wilayah menganggap ada pengerahan masa atau gimana, itu dipihak mereka,” pungkasnya. (Jawa Pos/JPG)
