eQuator.co.id – Kubu Raya-RK. Debat kandidat kedua Pilgub Kalbar 2018 bertema pembangunan ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Berlangsung Sabtu (5/5) di Qubu Resort, Jalan Arteri Supadio, Kubu Raya. Selama dua jam. Dari pukul 19.30-21.30.
Ada beberapa sesi yang berlangsung. Para kandidat terlihat unjuk unjuk kebolehan dalam menjawab pertanyaan dari panelis. Serta memberikan tanggapan maupun kritik kepada pasangan calon (paslon) lain.
Pertanyaan utama terkait “hantu” nomor satu di Kalbar: kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bencana lingkungan yang selalu gagal untuk diantisipasi. Disebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pembakar.
Calon Gubernur nomor urut satu, Milton Crosby, menjawab. Ia menyebut, pandangan Karhutla karena terjadi di lahan gambut dari paslon nomor urut 3 adalah hal yang salah.
“Seperti tidak memahami sistem terbakarnya di sini (Kalbar). Bukan hanya karena gambut, pembukaan/pindah lahan, kebun sawit, dan pembalakan liar itu semua penyebab karhutla,” tukasnya.
Ia menerangkan, yang harus dilakukan untuk mencegah adalah penerapan hukuman yang tegas. Pengawasan setiap perkebunan. Pengawasan super ketat terhadap investor agar tak seenaknya memperluas lahan.
“Selama ini pengawasan terhadap investor sangat lemah,” ujar eks Bupati Sintang dua periode itu. “Kita juga akan membatasi izin, yakni tidak mengeluarkan izin kepada perusahaan kebun yang ingin masuk di Kalbar,” tegasnya.
Ia pun tak ragu ketika ditanya soal perhatian KPK terhadap kemungkinan salah kelola menjurus korupsi terhadap sumber daya alam Kalbar. Kata Milton, dia bersama Boyman Harun, pasangannya, akan menata kembali perizinan investasi di Kalbar. Jika terpilih.
Birokrasi yang berbelit kurang elok, kata dia. “Kita juga akan memperbaiki kinerja pemberitahuan provinsi dan kabupaten kota dengan baik. Mulai dari kami, semuanya harus menghindari suap dan KKN, ” tegas Milton. “Selanjutnya tata ruang harus diawasi, tidak ada kongkalikong serta mengacu kepada UU yang berlaku, ” sambungnya.
Ia pun sempat mengkritik jawaban paslon nomor urut dua. Yang menurutnya, selalu membawa pemerintah pusat.
“Saya pikir paslon nomor dua terlalu pesimis. Dikit-dikit pusat, karena pemerintah yang ada di Kalbar adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Palingan berkaitan dengan dari pusat (izin), yakni hanya rekomendasi,” ucap Milton.
Namun, ia setuju dengan paslon nomor tiga. Bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam berupa CPO harus masuk kas daerah dalam hal ini PAD. Jadi sumber ABPD.
“Nah tanggapan dari paslon tiga benar, namun kalbar tidak dapatkan itu (PAD), jika tidak ada pelabuhan CPO. Maka dari itu kami akan membangun pelabuhan CPO di Kalbar agar ada income ke Kalbar,” paparnya. “Berkaitan dengan CPO, lebih 90% berasal dari beberapa pulau, termasuk Kalimantan, ini yang harus kita perjuangkan dimana hasilnya juga harus dirasakan masyarakat Kalbar,” imbuh Milton.
Dalam sesi tanya jawab, ia bertanya soal penanganan penambang emas tanpa izin (PETI). “Pada Akhir-akhir ini marak penertiban peti. Bagaimana solusi agar masyarakat jangan diabaikan, dan aparat bisa menjalankan tugas dengan baik?, ” tanya Milton kepada paslon dua dan tiga.
Sedangkan pertanyaan paslon dua yang dijawab oleh Milton tentang sumber daya alam dalam mensejahterakan rakyat, ia menjawab diplomatis. Apabila terpilih, akan membangun perkebunan dan perekonomian untuk rakyat.
“Pembangunan yang sudah ada, kita optimalkan. Kebun rakyat, itu seperti karet, kopi. Semua milik rakyat akan kita tingkatkan agar rakyat sejahtera,” jawab dia.
Soal human trafficking, Boyman menyebut dirinya merangkum jawaban dari dua paslon lainnya saja. “Kalau terkait Narkoba, Polisi sudah bisa, yang terpenting sekarang peran orangtua yang harus ganda, menjadi orangtua dan sahabat anak-anaknya. Inilah prinsip dasar mencegah anak-anak atau penerus bangsa yang ada di Kalbar ini tidak menjadi korban daripada narkoba,” paparnya.
Perdagangan orang lewat Kalbar, kata dia, dikarenakan berdekatan dengan perbatasan Serawak-Malaysia. “Kalau tidak salah saya, bisa ditempuh jalan tikus untuk menuju 32 kampung di Serawak. Untuk menekan angka ini, ya memberikan lapangan pekerjaan yang menjanjikan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai penutup, Milton-Boyman memberikan pantun ketika diminta menunjukkan bakat mereka. Yang disambut yel-yel para pendukungnya.
Sementara itu, paslon nomor urut 2, Karolin Margret Natasa menyatakan siap untuk mewujudkan pembangunan ramah lingkungan bagi Kalbar. Lima tahun kedepan.
“Masyarakat adat dan kearifan lokalnya dipercaya mampu membentuk pembangunan yang ramah lingkungan. Untuk itu, kedepan kita akan mempercayakan pengolahan hutan kepada masyarakat adat,” kata Karolin, menyampaikan visi dan misinya dalam debat public tersebut.
Dia menjelaskan, pembangunan ramah lingkungan yang menjadi tema debat publik tahap dua hari ini juga masuk dalam program kerja serta visi dan misi pencalonannya bersama Suryatman Gidot. Menurut dia, pembangunan yang dilakukan oleh semua pihak harus mengedepankan kearifan lokal yang ada.
Ia menyatakan tahu betul bahwa pembangunan berasaskan pada kearifan lokal dengan mengedepankan keberlangsungan lingkungan penting dilakukan. Demi masa depan anak cucu kita.
“Dalam membangun Kalbar ke depan yang berwawasan lingkungan, kami juga akan mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan itu sudah kami lakukan untuk masyarakat Kalbar dengan menghadirkan kompor berbahan bakar sawit, kompor biogas dan sumber energi terbarukan lainnya yang akan sudah kita perkenalkan,” papar Karolin.
Dijelaskannya, selama ini setiap pihak selalu mengedepankan kelestarian lingkungan, namun mengesampingkan hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan tersebut. Padahal, katanya, masyarakat yang hidup di sekitar hutan sendiri sangat tahu bagaimana menjaga hutan mereka, karena mereka menggantungkan hidup dari hutan tersebut.
“Makanya kita menekankan, agar jangan biarkan masyarakat di sekitar kawasan hutan semakin terbelakang karena tidak bisa mendapatkan manfaat dari hutan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana memberikan wawasan kepada masyarakat untuk mengola hasil hutan dengan bijak, agar kebutuhan hidp mereka bisa terpenuhi,” jelas mantan Anggota DPR RI ini.
Bupati Landak yang sedang cuti kampanye ini juga mengatakan akan memfokuskan penataan kawasan hutan dan lahan gambut. Karena dirinya tahu betul, selama ini lahan kawasan hutan dan gambut menjadi nafas bagi Kalimantan Barat.
“Masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahunnya di Kalbar tentu harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kalbar ke depan, untuk itu kita harus memaksimalkan pengolahan lahan berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan melibatkan langsung petani, salah satunya dengan modernisasi pertanian,” terang Karolin.
Menurut dia, program itu sudah dirancang, dimana mereka berdua akan memberikan edukasi lebih mantap kepada para petani, agar tidak lagi membakar lahan dan memanfaatkan teknologi pertanian yang ada. “Saat menjadi Bupati Landak, saya juga sudah mengajukan alih fungsi hutan seluas 22 ribu hektar, untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat, namun tidak mengesampingkan kelestarian alam. Kedepan, saat dipercayakan masyarakat untuk memimpin Kalbar, kita akan mengajukan lebih banyak lagi,” katanya.
Ditambahkan pasangan politiknya dalam kontestasi Pilgub Kalbar ini, Suryatman Gidot, jika memimpin Kalbar kedepan, mereka akan mendorong agar hutan-hutan adat terus diperbanyak. Sehingga masyarakat bisa mengolah hutan di sekitar lingkungannya tinggal.
“Kita tentu tidak boleh terus menjaga hutan disekitar mereka, namun mereka tidak boleh mendapatkan manfaat dari hutan tersebut. Makanya, hutan adat ini harus diperbanyak, agar masyarakat bisa menjaga hutannya sendiri,” katanya.
Ditanya soal tambang illegal, Karolin menuturkan pihaknya akan tetap mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat. Namun dirinya juga akan menyerahkan persoalan itu kepada undang-undang pertambangan.
“Akan tetap kita bina agar mereka bisa membagi hasil bumi untuk kehidupan mereka. Pertambangan ilegal kita kembalikan kepada hukum tapi kita berusaha untuk melegalkan pekerjaan mereka,” tegasnya.
Mengenai Karhutla, ia bersama Gidot akan menyiapkan pendampingan khusus untuk masyarakat berhenti berladang sehingga mereka bersawah. “Ini yang akan kita dorong. Dan bagaimana hutan adat kita hidupkan kembali,” tutur Karolin.
Untuk memberantas Perdagangan manusia, pihaknya memiliki komitmen luar biasa untuk memerangi. “Kita akan buka lapangan pekerjaan dengan pelabuhan yang sudah diinisiasi oleh bapak Presiden semoga bisa mendukung,” katanya.
Sementara itu, pemberantasan peredaran narkoba yang saat ini masih menjadi PR besar pemerintah, pasangan berjargon Bersatu, Berjuang, Menang, ini akan melakukan pencegahan dengan mengeratkan sosialisasi kepada generasi muda. Memperbanyak kegiatan positif di sekolah-sekolah.
“Jika saya terpilih sebagai gubernur saya akan bangun pusat rehabilitasi lebih banyak dengan fasilitas lebih baik,” ungkap Karolin. Tentunya hal ini akan dibarengi dengan melakukan kerja sama bersama aparat penegak hukum.
Pasangan nomor urut 2 Karolin-Gidot sempat menyanyikan lagu andalan yang dahulunya juga menjadi lagu favorit Cornelis-Christiandy semasa menjabat menjadi Gubernur dua periode di Kalbar. Lantunan lagu “Yang Penting Halal” dari Band Wali memeriahkan ruangan ketika ia berkesempatan menampilkan bakat dari masing-masing Paslon.
Saat closing statement, Gidot menuturkan bumi ini adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Karena itu harmoni antara alam dan manusia harus saling bersinergi. Jika terpilih, Karolin-Gidot memastikan alam dijaga dengan baik.
“Songket Sambas sungguhlah menawan bila digunakan oleh kita, membangun negara, lingkungan, Karol-Gidot ahlinya,” pungkasnya.
Masih di tempat yang sama, calon gubernur nomor urut 3, Sutarmidji mengatakan visi dan misi mereka bicara tentang lingkungan. Bahwa Kalbar luas hutannya 8,3 juta hektar. Dimana lahan gambut ada 185 ribu hektare dan sudah dialih fungsi sebagai kebun sawit dan lain sebagainya. Padahal, menurut pria yang karib disapa Midji itu, gambut harusnya dilindungi.
Kemudian penggundulan hutan akibat bencana, kebakaran hutan 4000 ribu dan hektare 2000 hektare di antaranya dari Kalbar. Midji yang berpasagan dengan Ria Norsan, menawarkan solusi harus ada peta hutan dan lahan, perda revisi RTRW, membatasi alih fungsi lahan gambut.
“Dan mengganti dengan tanaman tahunan seperti kopi,” terangnya.
Lantas, bagaimana upaya reboisasi hutan Kalbar, 15,8 persen dari 1,74 hektar lahan gambut bisa membuat emisi karbon. Midji menyebut, selama ini penanganan hutan gambut dan lahan kritis hanya slogan. Buktinya setiap tahun lahan gambut berkurang, apakah karena sengaja atau kebakaran.
“Kita tidak pernah cari solusi efektif. Solusi kami ganti tanaman tahunan, dengan demikian masyarakat akan menjaga,” jelasnya.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang berlebihan tanpa rencana bisa menyebabkan kerusakan dan menyebabkan eksploitasi ke luar kalbar. Untuk itu, harus dilakukan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem Kalbar.
Yang paling penting, kata dia, adalah mempertahankan ruang terbuka hijau, pembangunan infrastruktur tidak boleh menggunakan kayu kerucuk. Tak boleh korbankan hutan.
Dia menjelaskan karena satu ruko tiga lantai, paling tidak menebang sekitar 2.000 pohon. “Pembangunan infrastruktur yang mengedepankan proteksi hutan ini yang akan dikedepankan termasuk menambah ruang terbuka hijau, dimana hutan lindung tidak boleh mengorbankan kepentingan ekonomi apa pun kecuali ada masalah darurat ada ancaman dari luar,” papar mantan Walikota Pontianak dua periode ini.
Saat pertanyaan diberikan kepada Midji-Norsan, mengenai model pembangunan berbasis komunitas bersama investasi, bagaimana Elaborasi kebijakan dan langkah strategis dalam membangun investasi yang bermanfaat untuk masyarakat, Ria Norsan yang menanggapi.
Mantan Bupati Mempawah dua periode ini menyebut pembangunan berwawasan lingkungan agar tetap lestari, kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan dengan baik.
“Kita harus kerja sama dengan perusahaan misalnya sawit dengan CSR mereka agar tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berjalan baik,” terangnya.
Soal Karhutla, Midji-Norsan menyatakan hampir semua di lahan gambut. Dilempar barang panas saja terbakar. Solusinya, ditanam tanaman keras sehingga terjaga seperti kopi dan cokelat. Kearifan lokal ada aturan batas dua hektar tapi harus dengan kontrol naik dan harus ada solusi jangka panjang.
“Solusi buat sumur bor, sekat kanal dari pak Jokowi, baik tapi tidak pernah dicoba,” terang paslon nomor 3 ini.
Soal langkah strategis untuk tata kelola sumber daya alam Kalbar dan komitmen agar terhindar dari jeratan KPK, Norsan menyatakan, sharing dengan paslon nomor satu. “Kita sharing saja, kita setuju, tapi solusi kami, pertama kami akan menegakkan regulasi pertambangan dan perkebunan, banyak terjadi korupsi di sana. Kami akan menegakkan supremasi hukum dan mengajak KPK kerja sama,” tuturnya.
Soal CPO, kata dia, kita terlalu banyak retorika. Padahal Kalbar penghasil CPO terbesar kedua di Indonesia. Tapi pajak ekspor tidak dapat.
“Harusnya begitu kebun sawit banyak di Kalbar, pajak itu harus kita dapat, potensinya dua triliun per tahun dan harus masuk ke daerah untuk kesejahteraan masyarakat, dengan demikian dalam lima tahun masalah infrastruktur akan selesai. Dan masyarakat bisa menikmati hasil tersebut,” papar paslon nomor 3 ini. “Saya akan lakukan itu dan dua triliun harus masuk ke kas daerah,” sebut Midji.
Terkait PETI, Midji-Norsan menyebut keberadaan emas di Kalbar tidak bisa dieksploitasi dengan industri karena menyebar. Sehingga yang penting adalah menetapkan wilayah pertambangan rakyat, tapi selama ini tak pernah diupayakan, hanya retorika.
“Kami akan desak pusat untuk memberikan 30 persen areal perusahaan harus diberikan kepada peti tadi untuk menjadi bagian dari perusahaan kepada rakyat,” tutur Midji. “Di tangan pasangan tiga tidak ada yang sulit, semua bisa kita wujudkan. Dan kami janji untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuh Norsan.
Soal peredaran narkoba dan perdagangan manusia, Midji menyatakan pernah menjadi ketua badan narkotika Pontianak. Saat itu Pontianak di urutan ke tujuh. Atas kepemimpinannya ia memberikan solusi dengan cara persuasif dan akhirnya menjadi urutan ke 22.
“Solusinya kita bentuk kader muda penyuluh narkoba. Artinya kita mencegah jangan sampai ada pengguna baru kemudian sampai saat ini di beberapa sekolah masih ada,” kata Midji.
Mengenai perdagangan orang aturannya harus tegas serta penanganannya. Dari kedua masalah itu hukuman dan penerapannya harus tegas. Apabila sudah dihukum mati untuk segera dieksekusi dan tidak boleh dibiarkan. Jika tidak maka penjara akan penuh dengan gembong narkoba.
Laporan: Zainuddin, Rizka Nanda, Maulidi Murni
Editor: Mohamad iQbaL
