Parpol Besar Bukan Jaminan

Mesin Partai Butuh Ongkos Besar

19
ilustrasi. net

eQuator.co.idJakarta-RK. Hanya sedikit kandidat kepala daerah yang memanfaatkan jaringan parpol untuk mendulang suara. Mereka lebih sreg memanfaatkan jaringan relawan yang dibangun sendiri. Salah satu alasannya, mesin parpol butuh biaya besar. Selain itu, tingkat kepercayaan publik kepada parpol masih rendah.

”Biasanya, yang turun langsung itu relawan-relawan dari calonnya sendiri. Memang begitu sejak dulu, saya juga begitu,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kemarin.

Dia mengungkapkan, pengaruh partai dalam pemilihan kepala daerah tidak sepenuhnya menonjol. Bahkan, yang lebih aktif dalam pemilihan justru tim sukses para relawan calon. Bukan orang partai.

JK memang sangat paham kontestasi politik. Selain berpengalaman puluhan tahun di dunia politik, pria berdarah Bugis itu pernah tiga kali mengikuti pemilihan presiden. Yakni, pada 2004 berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, 2009 bersama Wiranto, dan 2014 bersama Joko Widodo. JK mengakui, salah satu alasan melibatkan tim sukses calon adalah biaya politik. Dengan menggunakan mesin partai, bisa jadi biaya politik jauh lebih mahal.

Meski demikian, secara umum, JK menilai pilkada Rabu lalu (27/6) berjalan dengan damai dan baik. Menurut dia, tidak banyak negara yang bisa menyelenggarakan pilkada dengan damai. Terkait pilkada di Makassar yang disebut-sebut dimenangkan kotak kosong, JK menyerahkan sepenuhnya kepada KPU. ”Makassar kampung saya. Saya kira, yang kita tunggu keputusan KPU. Quick count itu kan indikator saja, tidak menentukan, hasil akhirnya kita tunggu saja KPU,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consultan (SMRC) Djayadi Hanan menuturkan, figur calon lebih menentukan daripada partai pengusung. Meski partai kuat, tapi figurnya kurang menonjol, akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Dia mencontohkan pilgub Jabar saat PDIP mencalonkan Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan. Sebagai perbandingan, pada Pemilu 2014 suara PDIP di Jabar mencapai 4,1 juta. ”PDIP partai terkuat di Jawa Barat. Tapi, Hasanah (singkatan Hasanuddin-Anton, Red) malah nomor empat versi quick count,” kata dia.

Begitu pula di Jawa Timur. Djayadi menuturkan, berdasar data dari exit poll SMCR, loyalis PDIP dan PKB ternyata tidak sepenuhnya memilih Gus Ipul-Puti. Hanya sekitar 59 persen pemilih dengan latar belakang PDIP yang memilih Gus Ipul. Sedangkan sisanya, 41 persen, memilih Khofifah. Begitu pula dengan PKB, ternyata 52 persen memilih Khofifah dan 48 persen memilih Gus Ipul. ”Itulah saya bilang di Jawa Timur mesin partai politik tidak sesolid yang seharusnya. PDIP itu kan biasanya pemilihnya loyal. Kalau solid, mestinya calonnya memperoleh 70 persen suara dari pemilih PDIP,” kata Djayadi.

Sementara itu, sekitar 70 persen pemilih dari partai-partai lain yang mengusung Khofifah-Emil mendukung mereka. Misalnya, masih ada sekitar 30 persen pemilih dari Partai Demokrat yang mendukung Gus Ipul. Sebanyak 65 persen pemilih Nasdem mendukung Khofifah.

Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti berpendapat, kekalahan beberapa partai besar dalam pilkada serentak berdasar hasil hitungan sementara dilandasi banyak hal. Di antaranya, pilihan paslon serta pergerakan mesin politik. Dia mengungkapkan, tidak sedikit kader yang diusung partai ternyata tidak populer di daerah pilkada. Contohnya, Sudirman Said di pilkada Jawa Tengah (Jateng) dan Puti Guntur Soekarno di pilkada Jatim. ”Puti sama sekali tidak terbayang di Jatim. Sudirman Said di Jateng juga,” imbuhnya.

Sebaliknya, partai kecil dan menengah pandai membidik calon yang punya popularitas tinggi. Misalnya, Ridwan Kamil di Jawa Barat. ”Partai kecil tidak terlalu sibuk dengan kepentingan internal mereka. Harus kader, harus begini, harus begitu,” ucap Ray kemarin.

Meski calon yang dipilih partai kecil dan menengah bukan kader mereka, pilihan itu efektif mendulang suara. Ujung-ujungnya, suara partai ikut terdongkrak. Alasan lain yang juga membuat perolehan suara dari partai-partai besar tidak maksimal adalah pergerakan mesin politik yang tidak optimal. ”Mereka (partai besar) menduga mesin partai akan bekerja. Menganggap mesin partai bisa bekerja. Ternyata tidak demikian,” ucap Ray.

Alhasil, potensi suara untuk partai-partai besar lari ke calon kepala daerah yang populer dan lebih dikenal masyarakat. Lebih dari itu, ada kemungkinan tidak semua simpatisan partai memilih calon kepala daerah yang diusung partai mereka. ”Orang partai sendiri nggak pilih. Apalagi yang lain,” ujarnya.

Ray menambahkan, strategi memilih koalisi turut berpengaruh. Perbedaan koalisi partai di level pusat dengan daerah membuat mesin partai tidak bergerak optimal. Kesalahan itu lantas membuat suara yang seharusnya masuk ke calon kepala daerah yang diusung pindah ke calon yang lain. ”Di Jatim, misalnya. Dugaan saya, warga NU sulit ikut pilihan PDIP dengan PKB karena kawan mereka PKS dan Gerindra,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menuturkan bahwa perolehan positif yang didapat partai kecil dan menengah tidak lantas membuat mereka menjadi besar. Sebab, banyak calon kepala daerah yang mereka usung bukan kader partai. ”Jangan juga partai kecil ini merasa jemawa. Mereka merasa menang,” katanya.

Lain halnya ketika Ganjar Pranowo unggul di pilkada Jateng. Kemudian, I Wayan Koster mengalahkan lawannya di Bali. ”Nilainya beda dengan Ridwan Kamil di Jabar. Karena bukan kader inti,” imbuh Pangi. Meski demikian, pilihan partai kecil dan menengah yang menumpang popularitas calon kepala daerah tertentu juga tidak mutlak keliru. Hanya, kemenangan itu jangan membuat mereka terlampau senang.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menepis anggapan bahwa peran parpol tak signifikan dalam pemenangan paslon. Fadli menilai, sejak awal hingga akhir, partai –terutama Gerindra– menempatkan tim pendukung dalam pemenangan setiap paslon. ”Pak Sudrajat, misalkan. Beliau mulai dari nol, termasuk Pak Sudirman, lihat saja perolehan suaranya sekarang,” kata Fadli di gedung parlemen.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy berpendapat sama. Menurut dia, PPP mampu menempatkan sejumlah kadernya dalam pencalonan pilgub seperti di Jateng dan Jabar. Konsekuensinya, PPP juga terjun membantu pemenangan paslon. ”Menurut saya, kedua-duanya beriringan,” kata Romi, sapaan akrabnya, saat ditemui di kantor DPP PPP.

Sedikit berbeda, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai, figur paslon memang menjadi penentu dalam kemenangan pilkada. Jika dibandingkan peran parpol, figur calon pilkada lebih dominan memengaruhi pilihan publik. Hal itu bisa menjadi pelajaran partai dalam Pemilu Presiden 2019. ”Pilkada kemarin menunjukkan bahwa figur itu penting. Boleh saja enggak suka dengan partai, tapi kalau figurnya suka, orang tetap pilih. Jadi, figur itu menentukan,” kata Zulkifli di gedung parlemen.

Sementara itu, partai pengusung paslon di pilkada mengklaim sudah bekerja secara maksimal memenangkan kandidat mereka. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, mesin politik partainya berjalan dengan baik. Para kader bekerja keras memenangkan paslon.

Dia membantah partainya dikatakan tidak solid. Baik di pilkada Jatim maupun daerah lain. ”Kami sangat solid,” terang dia kepada Jawa Pos kemarin. Kesolidan partainya terlihat dari hasil pilkada.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, dari 17 pilkada tingkat provinsi, PDIP menang di 6 daerah. Yaitu, Bali, Jateng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Sulsel. ”Untuk pertama kalinya Bali dipimpin kader partai,” kata dia. Dari 6 provinsi, ada 4 kader partai yang menjadi gubernur dan 3 kader jadi wakil gubernur.

Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, dari total 154 daerah, partainya ikut berpartisipasi di 152 daerah. Dari 152, partai banteng menang di 91 daerah atau 60 persen dan kalah di 59 daerah. Perinciannya, kader yang menjadi kepala daerah 33 orang dan wakil kepala daerah 38 orang. ”Kemenangan PDI Perjuangan berada di tingkat kabupaten/kota,” paparnya.

Yang menggembirakan, kata Hasto, jumlah kader partai yang terpilih semakin banyak. Menurut dia, tolok ukur yang paling riil dalam pilkada ditentukan jumlah kader yang berhasil menjabat kepala dan wakil kepala daerah. ”Sebagai buah dari proses pendidikan politik kader,” ujar alumnus Universitas Gadjah Mada itu.

Jumlah kader yang menjadi kepala dan wakil kepala daerah PDIP meningkat secara signifikan dari 214 pada 5 tahun lalu menjadi 345 orang. ”Prestasi dan kinerja para kader ini yang akan menjadi wajah partai dalam memenangkan pileg dan pilpres. Pileg dan pilpres di depan mata, di situlah konsentrasi kami,” kata politikus asal Jogjakarta itu.

Wasekjen DPP PKB Daniel Johan mengatakan, bersama rekan koalisi, partainya berhasil memenangi pilkada di tujuh provinsi. Yaitu, pilgub Jabar, Lampung, Bali, Kalbar, Sumut, Maluku, dan Papua. Anggota DPR itu membantah jika partainya dikatakan tidak bekerja. ”Mesin politik PKB bekerja keras,” kata dia. Khusus di pilkada Jatim, partainya betul-betul bekerja. ”Kami sudah kerja jungkir balik,” tegasnya.

Jubir Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya juga sudah berusaha keras memenangkan setiap calon yang diusung. DPP Demokrat pun turun langsung untuk kampanye. Tidak benar jika ada yang menyatakan mesin partai tidak berjalan.

Terkait dengan hasil yang diraih Partai Demokrat, pihaknya masih menghitung dan melakukan evaluasi. Menurut dia, hitungan sementara sudah melebihi target di atas 50 persen. ”Tapi, angka pastinya nanti diumumkan langsung secara resmi oleh partai. Ini masih dalam proses penghitungan karena belum semua daerah selesai menghitung,” paparnya.

Achmad Baidowi, Wasekjen DPP PPP, juga mengatakan bahwa partainya sudah bekerja secara maksimal di semua daerah. ”Tidak benar mesin partai tidak berjalan,” ucapnya. Tim parpol telah bekerja dengan baik memenangkan paslon. Menurut dia, dari total pilgub, pihaknya menang di Jabar, Jatim, Jateng, Maluku, Papua, dan NTT serta Bali sebagai partai pendukung. ”Antara parpol dan relawan memiliki basis dan garapan yang berbeda,” kata dia. (Jawa Pos/JPG)