Parlemen Usulkan Raperda Pembangunan Ketahanan Keluarga

10
Ilustrasi NET

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Tingginya kasus perceraian, kekerasan terhadap anak, kenakalan remaja dan lainnya, sehingga menjadi dasar DPRD Provinsi Kalbar. Dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kalbar.
“Visi pembangunan di Kalbar adalah mewujudkan masyarakat beriman, sehat, cerdas, berbudaya, aman dan sejahtera sebagai indicator pembangunan,” ujar anggota DPRD Provinsi Kalbar, H Fatahillah Abrar, Minggu (21/10).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat, untuk mewujudkan semua itu memang tidaklah mudah serta butuh kerja keras dan bahu membahu, sehingga apa yang dicanangkan seluruhnya dapat tercapai.

“Namun kondisi saat ini masih jauh dari harapan. Apalagi banyak peristiwa-peristiwa tragis di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan utama dan pertama dalam tumbuh kembang untuk membentuk kepribadian,” ulasnya.
Tak hanya itu, wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Kubu Raya-Kabupaten Mempawah ini menuturkan, peran keluarga sebagai penopang dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pondasi penegakan pembangunan telah mendapatkan banyak perhatian pemerintah dalam pembangunan daerah.
“Namun masih banyak kelemahan. Di antaranya tingkat perceraian yang tinggi, kekerasan terhadap anak maupun orangtua, kenakalan remaja, pergaulan bebas, narkoba dan rendahnya rasa hormat dan empati pada orangtua,” ungkapnya.
Untuk itu, sudah saatnya Pemerintah Provinsi Kalbar melihat negara-negara maju. Dengan memperkuat pondasi keluarga yang lebih kuat, kokoh serta mampu berdaya saing dalam segala hal.
“Jika dilihat kemajuan daerah lain cukup maju. Di mana nilai etos kerjanya baik serta kemauan belajarnya baik. Dilihat dari itu semua masyarakat Kalbar butuh perhatian serius dari pemerintah, sehingga dapat tercipta ketahanan keluarga yang kuat di Kalbar,” tegasnya.
Menurut data yang dihimpun pihaknya, H Fatahillah Abrar menyebut, tahun 2017 terjadi sekitar 2.000 kasus kekerasan terhadap anak yang kejadiannya beragam. Ironisnya kejadian itu terus terulang bahkan nilainya terus bertambah setiap tahun.
“Misalnya kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 2.000 kasus pada tahun 2017. Makanya ketahanan keluarga perlu agar dapat menjadi benteng untuk meraih masa depan,” imbuhnya.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki tanggungjawab besar dalam membangun ketahanan keluarga. Hal ini diharapkan dapat menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Kalbar agar mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat secara keseluruhan.
“Kualitas manusia hanya diukur dari dua hal. Yakni kompetensi dan karakter. Di mana keduanya ini bisa diperkuat jika lingkungan keluarganya baik,” ucapnya.

Reporter: Gusnadi

Redaktur: Andry Soe